728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 11 Januari 2018

    MK Tolak Uji Materi "Presidential Threshold", Posisi Prabowo Sebagai Capres Terancam

    Beberapa waktu lalu Habiburokhman (kader Gerindra), Partai Idaman, Perludem, Hadar Nafis Gumay, Effendi Gazali, Mas Soeroso dan lain-lain mengajukan uji materi Pasal 222 UU Pemilu.

    Gugatan tersebut diajukan diantaranya dengan alasan Presidential Threshold bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan dapat mengakibatkan ketidakadilan perlakuan bagi partai politik baru yang belum memiliki kursi/suara di Pemilu sebelumnya.

    Partai politik baru tidak bisa mengusung Capres sendiri, jika tidak bergabung dengan parpol lain yang sudah pernah menjadi peserta pemilu.

    Hari ini, Kamis (11/1/2018) MK menjawab gugatan dari beberapa pihak tersebut. MK menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

    Arief Hidayat, Ketua MK, dalam putusannya mengatakan "Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,"

    MK beranggapan pasal 222 tidak kedaluwarsa, karena baru disahkan oleh pemerintah dan DPR pada tahun 2017 yang lalu. Bukan pula UU lama yang dipakai untuk Pilpres 2014. Selain itu, menurut penilaian MK pasal 222 juga tidak bersifat diskriminatif.

    Dampak dari ditolaknya uji materi ini, partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah pada pemilu 2014 untuk dapat mengusung Capres/Cawapres.

    Jika tidak memenuhi kuota 20 atau 25 persen tersebut maka mau tidak mau harus berkoalisi dengan partai lain, agar dapat memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

    Presidential threshold tentunya juga berdampak pada partai Gerindra. Mengapa Habiburokhman yang notabene kader Gerindra menggugat UU Pemilu? Karena sistem Presidential Threshold mengancam posisi Prabowo sebagai Capres 2019.

    Perlu diketahui, pada Pilpres 2014 yang lalu partai-partai terbelah menjadi dua kelompok yakni Koalisi Indonesia Bersatu yang mendukung Prabowo-Hatta dan Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung pasangan Jokowi-JK.

    Koalisi Indonesia Bersatu terdiri dari Gerindra, PKS, PAN, Golkar dan PPP. Sedangkan Koalisi Indonesia Hebat terdiri dari PDIP, PKB, NasDem, Hanura, dan PKPI. Jika dilihat dari komposisi ini tentu Prabowo sudah memenuhi syarat untuk menjadi Capres.

    Akan tetapi, semenjak Jokowi terpilih sebagai presiden dan Prabowo kalah, satu persatu partai pendukung Prabowo meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu.

    Pertama PPP yang pergi pada 7 Oktober 2014. Kemudian PAN juga ikut mendukung Jokowi pada 2 September 2015. Terakhir, Golkar yang pindah haluan mendukung pemerintah pada 1 November 2015. Jadilah partai yang setia kepada Prabowo hanya Gerindra dan PKS.

    Walau demikian, tidak sedikit pun Gerindra bergeming untuk mengganti jagoan mereka bertarung melawan Jokowi. Gerindra akan tetap mengusung Prabowo sebagai Capres di Pilpres 2019 mendatang.

    Wakil Sekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan Gerindra akan tetap mengusung Prabowo bersama PKS di Pilpres 2019.

    "Seperti kata Pak Prabowo, PKS kan sekutu kami dan yang selama ini sudah teruji tidak pernah meninggalkan kami, ya, PKS," tutur Andre (11/1/2018).

    Andre menjelaskan kursi Gerindra di DPR berjumlah 73 kursi. Kursi PKS di DPR berjumlah 40 kursi. Jika digabung menjadi 113 kursi.

    Sedangkan syarat minimal untuk mengajukan Capres ialah 112 kursi. Jadi Gerindra dan PKS dapat mengusung Prabowo sebagai Capres kembali .

    Memang sich, berdasarkan hitung-hitungan diatas Gerindra dan PKS mampu mengusung Prabowo sebagai Capres. Akan tetapi, track record PKS juga perlu dilihat.

    Kita masih ingat ada kader partai Demokrat yang menyebut “Partai Khianat Selalu”. Hal ini bukan tanpa alasan.

    Sebelumnya PKS dan Partai Demokrat telah sepakat untuk mendukung Deddy Mizwar sebagai calon guberbnur Jabar. Akan tetapi, tidak lama kemudian PKS berkoalisi dengan Gerindra dan PAN, meninggalkan Partai Demokrat.

    Jadi soal tinggal-meninggal sudah pernah dilakukan oleh PKS. Sehingga walau sudah lama berkoalisi dengan Gerindra bukan berarti “Koalisi Indonesia Bersatu” permanen.

    Apa lagi Prabowo pernah kalah di Pilpres 2014. Sehingga, tidak menutup kemungkinan PKS berpindah haluan mendukung Jokowi seperti Golkar dan PPP.

    Jika PKS pindah ke Koalisi Indonesia Hebat, tentu posisi Prabowo sebagai Capres jadi terancam. Terancam tidak dapat mengikuti kontestasi Pilpres 2019 mendatang.



    Penulis   : Fery Padli    Sumber  :   Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: MK Tolak Uji Materi "Presidential Threshold", Posisi Prabowo Sebagai Capres Terancam Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top