728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 06 Desember 2017

    #Warta : Setya Novanto Game Over, Gamawan Fauzi dan Implikasi Politik bagi Jokowi

    Setya Novanto adalah pertaruhan Jokowi. Itu intisari tulisan beberapa bulan lalu. Setya Novanto menang, Jokowi terjengkang. Nampak semudah itu. Kelihatan sesederhana itu. Picuan itu disambut oleh kubu Novel Baswedan di KPK dengan kepanjangan tangan menggurita. Salah satunya Dahnil Azhar Simanjuntak. Di belakangan itu bergerak berteriak Jusuf Kalla. Publik pun menanti Gamawan Fauzi menjadi pesakitan – sebagai bargaining position ke SBY paling tidak. Buat Jokowi tentu.

    Namun sejatinya permainan itu sungguh luar biasa. Betapa tidak, publik menonton kekonyolan drama politik. Yang tampak di luar adalah saling serang. Perkubuan. Persaingan politik. KPK adalah wujud mini persaingan politik Indonesia. KPK adalah senjata politik-hukum dan hukum-politik. Yang kalah jadi pecundang. Yang menang akan melenggang ke seluruh kekuasaan.

    Oleh sebab itu ketika KPK merangsek Setya Novanto, maka DPR pun bingar. DPR sontak bergerak. Pansus KPK dibuat untuk penyelamatan Setya Novanto dan seluruh begundal politik dan koruptor sejumlah 87 orang politikus. Bargaining position dilakukan oleh DPR. Yang ditantang tak lain tak bukan adalah Jokowi.

    Dipaparkan ke Jokowi tentang kekuatan dan kelemahan. Anomali terjadi dan dijadikan by setting. Gerindra, Demokrat, PKS menolak penuh kepuraan terhadap Pansus KPK. Sementara para partai pendukung pemerintah getol mendorong Pansus KPK. Aneh. Targernya Setya Novanto, pendukung Jokowi, lah yang menawarkan bargaining position kubu Jokowi pula. Publik merasakan kebingungan amat sangat.

    Nah, dalam kebingungan itu, muncul proxy atau sok jagoan proxy. JK datang dengan segala keindahan kata dan nuansa politis dua tiga kaki. Pansus KPK bisa untuk penguatan. Posisi JK ini persis sama dengan omongan KPK. Padahal jelas tujuan mereka adalah menghancurkan KPK. Pelemahan KPK. Penyelamatan Setya Novanto dan gerombolan maling pencuri koruptor di DPR dalam kasus E-KTP.

    Kegilaan DPR dengan Pansus KPK-nya makin membingar sangar. Masinton pasang badan lebay membawa kopor minta ditangkap KPK. Tindakan ini adalah akhir peluit Ibu Mega dibunyikan. Masinton masuk kandang karena kelewatan. Pansus KPK pun bubar. Pun sudah merasa menang.

    Perang antara KPK dengan DPR dilihat sebagai kemenangan DPR dan Setya Novanto, ketika KPK kalah di praperadilan. Hakim semprul pelepas tersangka koruptor Cepi Iskandar pun memakai audit BPK atas KPK sebagai bukti memenangkan Setnov. Proxy di internal KPK semakin menjadi-jadi. Kencang.

    KPK dengan tegas dan belajar dari kesalahan membenahi divisi internal agar steril dan memenangkan proxy kebenaran. Hasilnya, KPK tegas bertindak dan tidak mau kecolongan. Peringatan dari the Operators terkait ancaman kriminalisasi hampir terwujud. Untuk Presiden Jokowi bertindak tegas dan menyingkirkan dengan dingin semua proxy di Jokowi, KPK, partai dan DPR. Hasilnya? Setya Novanto ditetapkan lagi sebagai tersangka. Itu pun dengan seluruh strategi jepitan di partai Golkar, di KPK, di JK, di mafia, dan DPR sekaligus. Publik bisa melihat dan merasakan ketegangan politik terkait penangkapan ziz-zag Setya Novanto. Semalaman hanya menonton kekonyolan pelarian.

    KPK dan proxy yang salah pun akhirnya tetap memerankan mengejar dan menjepit Setya Novanto. Strategi membodohi dengan sakit bohong – dengan dukungan rumah sakit dan dokter semprul – pun gagal dieksekusi.

    Tiang listrik dan Fortuner menjadi korban penipuan ala orang jahil tolol bin bahlul. KPK pun sehari mencokok Setya Novanto – sebelum rekomendasi berobat keluar negeri muncul.

    Dia digelandang sebagai tahanan berbantaran ke RSCM. Tahanan KPK. Tak akan dilepaskan. Teriakan Fredrich Yunadi dianggap angin lalu tak bermutu dan bermakna secara hukum. Dia dipermainkan oleh KPK dan penegak hukum.

    Proxy pun berlanjut. JK berbalik mengecam dan mendorong kasus hukum Setya Novanto. Pencopotan Ketum Golkar pun digemborkan. JK tampak memainkan agar Ketum Golkar jatuh ke tangan orangnya. Dorongan ini ditangkap musuh politik JK.

    Dan, JK pun tak mengira perlawanan Jokowi juga santai. Bude Titiek pun runtang-runtung menemui Presiden Jokowi. Lalu berlanjut ke acara panahan di Senayan. Di situ Jokowi pamer keahlian memanah di hadapan Bude Titiek.

    Sementara seluruh kekuatan Golkar koor mendukung Airlangga Hartarto, sebelum JK memunculkan pion proxy-nya. Menteri Perindustrian Hartarto pun didukung oleh Jokowi secara tegas. Ini menyamankan fungsionaris Golkar yang memang doyan merapat ke kekuasaan.

    Sementara Aburizal Bakrie diam mengikuti dari dalam. Praktis di kubu JK hanya ada ARB yang pun terkunci kasus Lapindo. Di Pilkada DKI 2017 dia berani bermain karena adanya dukungan JK.

    Maka kasus Setya Novanto berubah bukan ke pertahanan Setya Novanto, tetapi bergeser ke penyelamatan Golkar, politikus, kepentingan JK, stabilisasi politik Presiden Jokowi. Setnov selesai. KPK bertindak cepat dan benar menghindari praperadilan. Tepat. Tidak percaya hakim pengadilan. Itu jempolan. (Yang perlu diwaspadai, meskipun berkas sudah dilimpahkan kegilaan hakim tetap harus dihitung. Nekad memenangkan Setnov. Jika ini terjadi maka mampuslah KPK. Hancurlah politik.)

    Jadi, kasus Setnov telah berubah menjadi pendongkelan Ketum Golkar. Unjuk kekuatan faksi murni kebenaran pencinta NKRI di KPK. Kehancuran aliansi bromocorah dan korup di DPR. Penyederhanaan pesan proxy untuk seluruh pemain termasuk JK, faksi-faksi di KPK, dan di luar itu. Dan, stabilisasi politik Jokowi di 2019. Demikian the Operators. Salam bahagia ala saya.



    Penulis :   Ninoy N. Karundeng     Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Setya Novanto Game Over, Gamawan Fauzi dan Implikasi Politik bagi Jokowi Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top