728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 06 Desember 2017

    #Warta : RT/RW Saja Sudah Diajari Tak Tertib Administrasi, Gini Kok Propinsinya Mimpikan Status WTP

    Mulai tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menaikkan dana operasional untuk RT/RW yang sebelumnya Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan, sedangkan dana operasional RW yang sebelumnya sebesar Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta per bulan. Dana ini sudah dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta 2018.

    Anehnya kenaikan ini ternyata dibarengi keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk meniadakan laporan pertanggungjawaban dari RT/RW. Padahal di satu sisi Anies pernah menyatakan bahwa tertib administrasi diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Logikanya, bagaimana bisa tertib administrasi kalau kemudian LPJ dihapuskan?

    Alasan Anies soal penghapusan LPJ ini adalah :

        Kami ingin membuat ketua RT/RW bisa lebih fokus pada pelayanan daripada administratif. Biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan mereka itu langsung diberikan dalam bentuk pembebasan. Mereka bisa mengelola sendiri sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan

    Sumber : http://megapolitan.kompas .com/read/2017/12/05/17192281/ini-alasan-gubernur-anies-hapus-lpj-dana-operasional-rtrw

    Anies sendiri merasa yakin bahwa RT/RW tidak akan menyalahgunakan pemberian bantuan operasional karena biaya operasional mereka sudah tinggi. Sebelumnya LPJ harus diserahkan sebagai syarat pencairan bantuan setiap tiga bulan.

    Saya kok ingin tertawa. Mungkin Pak Anies sendiri sepertinya kurang paham dengan konsep RT/RW. Seberapa berat sih tugas seorang RT/RW itu kok sampai membuat LPJ tiga bulanan saja sepertinya sedemikian susah sehingga diberi excuse untuk ditiadakan saja? Tugas RT/RW itu memantau warga dan membantu warga untuk mengurus hal-hal administratif. Ketika terjadi masalah yang butuh penanganan lebih lanjut pasti juga akan dilimpahkan ke tingkat birokrasi yang lebih tinggi. Kewenangan RT/RW bisa dibilang terbatas sehingga tidak mungkin juga butuh cost terlalu tinggi.

    Dan konyol sekali kalau benar yang dikatakan Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiyono bahwa bentuk pertanggungjawaban nanti berupa tanda terima bahwa RT/RW sudah menerima uang tersebut. Ini mah sama saja Pemerintah DKI Jakarta lepas tanggungjawab. Sejak kapan pertanggungjawaban soal uang berfokus ke penerimaannya ketimbang bagaimana mereka mengeluarkan setiap uang yang diterima?

    Bahkan sekedar hanya berbagi laporan pertanggungjawaban ke warga saja menurut saya masih kurang. Sebab dana itu dari APBD, seharusnya pertanggungjawabannya selain ke warga juga ke Pemprov. Dan itu ada aturannya di Kementerian Dalam Negeri. Atau Pemprovnya malas kalau harus mengecek LPJ-LPJ yang dikumpulkan RT/RW yang jumlahnya pasti tidak sedikit? Lah kalau mereka saja malas ngurusi seperti ini gitu kok punya cita-cita status laporan keuangannya nanti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    Lagipula struktur kepengurusan RT/RW itu tidak hanya satu orang saja. Umumnya ada Ketua, Wakil, Sekretaris, dan Bendahara. Masak dengan minimal empat orang ini sekedar membuat LPJ saja sangat memberatkan? Toh mau sebanyak apa sih variabel yang mungkin muncul di LPJ mereka?

    Jakarta ini menurut saya makin mundur sejak dipegang oleh Anies Baswedan. Sistem yang transparan yang dibangun sejak era Jokowi kemudian Ahok seolah sekarang tidak dipakai lagi. Jakarta dikembalikan ke jaman kegelapan. Di mana tata kelola keuangan sangat tidak transparan.

    Sekarang bagaimana coba Anda menjamin setiap RT/RW pasti akan amanah? Uang di level RT/RW itu biasanya sudah cukup banyak variabel incomenya. Mulai dari iuran warga, belum kalau misal ada yang pindah, membangun, punya usaha, dll. Kadang ada iuran yang dikenakan kepada mereka. Ditambah bantuan ini. Bahkan untuk penyelenggaraan acara seperti 17an, kerja bakti, tahun baru, dll juga masih ada tarikan iuran lagi yang sifatnya dimusyawarahkan oleh warga.

    Tanpa ada pertanggungjawaban sangat rentan munculnya clash antar warga. Bayangkan saja kalau warga tiba-tiba lihat Ketua RTnya beli sofa atau televisi baru, bisa jadi mereka akan berkasak-kusuk jangan-jangan itu pakai uang operasional. Sebab LPJnya saja tidak akan diminta. Dan tidak semua kampung warganya ataupun pengurusnya sadar untuk meminta bukti laporan. Ingatlah uang adalah sumber konflik utama dewasa ini.

    Entah apakah ini merupakan bagian 'terima kasih' dari kampanye Anies-Sandi terdahulu yang memang menyasar Ketua RT/RW di wilayah DKI Jakarta ataukah jangan-jangan ini strategi mereka untuk 'memelihara' RT/RW agar bisa dijadikan pion untuk kepentingan lain, misalnya kelak di 2019. Hanya mereka yang tahu.



    Penulis :   Rahmatika     Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : RT/RW Saja Sudah Diajari Tak Tertib Administrasi, Gini Kok Propinsinya Mimpikan Status WTP Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top