728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 05 Desember 2017

    #Warta : Kebijakan Gabener Jaman Now, Dana RT/RW Tak Perlu Lagi Dipertanggungjawabkan

    Ketua RT/RW jaman now sudah bisa bernafas lega, dana operasional yang mereka terima tidak perlu lagi dipertanggung jawabkan! Mau dipakai memang untuk rakyat kek, buat masuk kantong sendiri kek, mereka tidak perlu lagi membuat laporan pertanggung jawaban.

    Siapa orang yang cukup sinting untuk membuang aturan bahwa Ketua RT/RW perlu membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana operasional? Tentu saja orang yang sama yang dipilih karena agama, bukan karena kompetensi Anies Baswedan.

    Anies ingin RT/RW fokus melayani warga dibandingkan hanya mengurus persoalan administrasi seperti LPJ. Anies menuturkan, RT/RW merupakan pekerjaan sosial yang menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu, dia tidak ingin membebani RT/RW dengan LPJ dana operasional lagi.

    "Kami ingin membuat ketua RT/RW bisa lebih fokus pada pelayanan daripada administratif," ujar Anies

    "Biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan mereka itu langsung diberikan dalam bentuk pembebasan. Mereka bisa mengelola sendiri sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan," kata dia.

    Harapannya adalah pengurus RT dan RW harus benar-benar menggunakan dana tersebut untuk kepentingan warga Jakarta. Dan semua memakai sistem kepercayaan. Harapannya ketua RT/RW bisa lebih fokus pada pelayanan daripada administratif.

    "Artinya kepercayaan ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan disalahgunakan. Betul ga? Kami juga ingin bapak ibu bekerja untuk rakyat lebih baik'lagi. Jadi bapak ibu gunakan dana itu sebaik-baiknya sehingga benar benar menunjang operasional bapak ibu semua," tutup Anies.

    Jadi, dengan kata lain Anies akan membiarkan Ketua RT/RW memakai dana operasional sesuka hati tanpa peduli apapun dengan alasan ‘saya percaya kepada mereka’.

    Ini pemerintahan atau arisan? Kok bisa dasar pertanggungjawaban uang rakyat ‘kepercayaan’??? Kenapa tidak sekalian bubarkan saja Satpol PP dengan alasan ‘percaya’ bahwa tidak akan ada PKL yang melanggar aturan?

    Aturan yang disusun sedemikian rupa saat jaman Ahok dibongkar tanpa alasan yang jelas. Apa ini ‘balas budi’ atas ‘kerja sama’ para Ketua RT/RW saat pilkada? Entahlah, memang Gabener jaman now punya pemikiran yang jauh dari akal sehat.

    Bukan hanya Anies yang akal sehatnya sudah hilang, Sandiaga sendiri juga pernah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Sandiaga Uno menyebut pungutan di lingkungan RT dan RW adalah hal yang lumrah selama warga tidak merasa keberatan.

    "Sebetulnya dari praktiknya di lapangan banyak sih RT/RW yang mengutip dan itu tidak dilarang selama ada kerelaan daripada warga," ujar Sandi

    Bagus! Pungli dibolehkan. Kenapa tidak sekalian dibuat Pergubnya sekalian pak? Bahwa RT/RW boleh mengutip uang tanpa perlu pertanggung jawaban. Memang kalau menang pakai cara preman maka saat memerintah juga ikut sifat preman, pungli saja bisa diOK-kan.

    Sebagai informasi dana operasional RT dan RW tahun 2018 naik Rp 500 ribu. Setiap RT akan menerima dana operasional Rp 2 juta setiap bulannya, dan RW akan menerima dana operasional Rp 2,5 juta.

    LPJ biasanya dibuat 3 bulan sekali. Dana operasional untuk RT dan RW juga diberikan per 3 bulan.

    LPJ itu berisi laporan penggunaan dana operasional RT dan RW tiap bulannya. LPJ itu juga menjadi syarat agar dana operasional triwulan berikutnya bisa dicairkan.

    Sistem pertanggungjawaban dana operasional oleh ketua RT dan RW kembali manual sejak pergub yang mewajibkan laporan via aplikasi Qlue dihapus.

    Dengan kata lain, boro-boro Jakarta jadi seperti Singapura, sekarang Jakarta malah menjadi Singaparna! Bukannya makin canggih dan memakai teknologi, sekarang semuanya kembali manual dan dibuka celah selebar-lebarnya untuk berbuat curang.

    Kalau saja Ahok mendengar berita ini maka beliau tidak akan habis pikir. Aturan yang dibuatnya untuk menjaga uang rakyat malah dibongkar agar segelintir orang bisa curang. Bisa dibilang Anies sudah berupaya agar dana operasional RT/RW bisa ditilap tanpa resiko apapun.

    Jangan-jangan Anies juga bersikap seperti ini saat menjabat Kemendikbud. Makanya ada berbagai anggaran yang bernilai fantastis bahkan ada salah hitung yang nilainya tidak sedikit. Ngapain juga santun dan menawan tapi kemampuan tidak ada dan dibelakang liciknya minta ampun.

    Anies belum setahun menjabat tapi satu per satu jaring anti korupsi yang dipasang Ahok mulai dibongkar. Para pemilih Anies pun tidak bisa protes lagi, toh mereka tidak punya hak untuk memecat Anies. Mau banjir kek, mau macet kek, mau korup kek yang penting tiket ke surga sudah dipegang.

    Slogan Jakarta jaman now memang lebih mantap: Maju Kotanya, Bahagia Pejabatnya, Apes Rakyatnya, Amsiong APBDnya



    Penulis   :  Evan kurniawan     Sumber   : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Kebijakan Gabener Jaman Now, Dana RT/RW Tak Perlu Lagi Dipertanggungjawabkan Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top