728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 14 Desember 2017

    #Warta : Fakta! Inilah Daftar Kemunduran DKI Jakarta di Era Anies-Sandi

    Warga DKI Jakarta sekarang ini memiliki tingkat kekritisan yang lebih tinggi dibanding dulu. Salah satu faktor penyebabnya adalah kemajuan teknologi informasi di mana setiap berita bisa dicek kebenarannya dalam hitungan menit atau bahkan detik. Faktor lainnya tentu saja adalah proses Pilkada beberapa waktu lalu yang dinilai banyak pihak telah menggunakan cara-cara yang tidak lazim dan tidak fair, seperti menolak mensholatkan jenazah, mengusir seorang Wakil Gubernur dari masjid, menggunakan isu SARA, memobilisasi massa dan lain-lain.

    Akibatnya, pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat ini diawasi dengan mata elang oleh banyak warga. Ketika seorang calon kepala daerah mengumbar janji-janji muluk seperti menyediakan rumah dengan DP nol persen, menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi 7 juta rupiah per bulan, tidak akan melakukan penggusuran dan kemudian terbukti tidak bisa memenuhi janjinya, maka dipastikan mereka akan menuai cibiran dan kritikan.

    Suara-suara pembelaan yang menuduh bahwa kritikan atau celaan tersebut dikarenakan sebagian warga belum move on atau menerima hasil Pilkada dengan legowo ternyata tidak bisa menutupi fakta bahwa memang telah terjadi tanda-tanda kemunduran dalam era pemerintahan Anies-Sandi. Berikut kemunduran yang terjadi:

    Pengaduan warga ke Balai Kota dihapuskan

    Terobosan pemerintah sebelumnya di bawah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan menerima pengaduan warga di Balai Kota adalah hal yang sangat diapresiasi oleh warga Jakarta karena masalah mereka bisa diadukan, dicatat dan diselesaikan dengan cepat tanpa melalui proses birokrasi yang berbelit-belit. Namun Anies-Sandi memindahkan pengaduan warga tersebut ke kecamatan.

    Dana KJP disebut-sebut mulai macet dan berkurang jumlahnya

    Sejumlah orangtua dari pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengeluhkan keterlambatan pembayaran dana KJP di rekening mereka. Ada yang mengeluhkan dana yang biasanya tersedia tanggal 5 setiap bulan ternyata hingga tanggal 8 belum masuk, ada juga yang mengeluhkan dana berkurang, yaitu dana per bulan yang biasanya Rp 100.000 menjadi Rp 80.000, lalu dana per enam bulan yang biasanya Rp 600.000 menjadi Rp 300.000. (Sumber)

    Kawasan Tanah Abang kembali semrawut

    Sewaktu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Ahok berupaya sangat keras menertibkan kawasan Tanah Abang, menata para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan memindahkan mereka ke Blok G Pasar Tanah Abang agar kawasan tersebut menjadi lebih rapi, macet berkurang dan juga berusaha menghilangkan praktek premanisme. Penataan tersebut awalnya ditentang oleh para PKL, namun akhirnya mereka bersedia pindah ke Blok G setelah Jokowi menjanjikan gratis uang sewa selama enam bulan bagi mereka. Namun lagi-lagi Anies-Sandi mengubah penataan tersebut dengan membuka kembali peluang bagi para PKL untuk berjualan di trotoar yang seharusnya merupakan hak para pejalan kaki.

    Keterbukaan informasi rapat pimpinan lewat Youtube dihilangkan
    Terobosan penting kembali dibuat oleh Ahok pada masa pemerintahannya dengan mengunggah video rapat pimpinan sehingga masyakarat dapat mengikuti rencana dan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI. Namun keterbukaan ini ternyata tidak disukai oleh Anies-Sandi, karena mereka memutuskan tidak akan mengikuti langkah Ahok menyiarkan video rapim tersebut.

    Parkir jalan di Jakarta kembali dikuasai oleh preman

    Pemutusan kontrak kerja sama antara PT Mata Biru dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta terhadap Terminal Parkir Elektronik (TPE) membuat tarif parkir tidak lagi ditentukan secara elektronik, melainkan oleh juru parkir liar yang memasok tarif parkir semaunya. Lapak parkir jalanan kembali dikuasai oleh preman.

    Akses informasi di Balai Kota dibatasi

    Jika dulu Pemprov DKI Jakarta menyediakan satu ruangan untuk wartawan sehingga media bisa memantau rapat maupun tamu-tamu gubernur dan wakil gubernur, maka kini ruangan tersebut sudah ditutup dan digunakan oleh tim Sandi untuk bekerja. Bahkan kini Pendopo Balai Kota ditutup dengan gorden putih tebal yang menjuntai menutupi enam jendela kaca sehingga siapapun yang lalu-lalang di sana tidak akan bisa melihat kondisi di dalam ruang tamu kantor Anies.

    Pemerintah DKI Jakarta sebelum ini ibarat orang tua yang sudah bersusah-payah menciptakan suasana rumah yang rapi, bersih, mengajari anak-anaknya agar menaati peraturan, bersikap jujur dan terbuka, tidak mencuri dan tidak menyerobot hak orang lain. Bukan pekerjaan yang mudah, karena awalnya ada sebagian anak yang melawan dan membangkang. Lalu di saat anak-anak tersebut perlahan mulai berkembang menjadi anak yang lebih baik, tiba-tiba datanglah orang tua lain yang membuyarkan disiplin yang sedang dibentuk itu. Sekarang anak-anak itu boleh menyerobot hak saudaranya, tidak apa-apa jika mereka mau bersikap ala preman memeras anak tetangga yang lewat di depan rumah, tidak masalah jika uang tabungan untuk sekolah digunakan buat jajan dan hal-hal lain yang merupakan antitesis dari orang tua sebelumnya.



    Penulis   :  Lana Lana     Sumber   :  Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Fakta! Inilah Daftar Kemunduran DKI Jakarta di Era Anies-Sandi Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top