728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 29 November 2017

    #Warta : Novanto Ditahan, JK Pegang Kendali?

    Licin dan tak tersentuh oleh hukum, memberi predikat pada Setya Novanto ( SN ) sebagai manusia paling sakti di Indonesia. SN bukanlah orang baru di kancah politik nasional. Melalui Partai Golkar, SN mulai menggeluti dunia politik sejak awal tahun 90-an. Maka tak heran jika namanya sudah dikenal luas oleh publik.

    SN kian populer bukan karena prestasinya, namun karena sederet kasus hukum yang pernah menjeratnya. Mulai dari kasus impor limbah beracun hingga pengadaan KTP elektronik.

    Dalam beberapa kasus besar yang membelitnya, SN berulangkali lolos dari bidikan aparat hukum. Namun baru-baru ini SN kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentu setelah melewati drama yang cukup panjang. Dari drama sakit-sakitan, hingga tiang listrik. Sebagaimana kita tahu, SN sebelumnya berhasil lolos dari jeratan hukum kasus korupsi e-KTP dengan melakukan perlawanan melalui sidang pra peradilan.

    Posisi Jabatan sebagai Ketua Fraksi Golkar pada saat itu, membuat SN leluasa memainkan perannya dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR, serta proses pengadaan barang/jasa dalam proyek e-KTP.

    Namun nasib berkata lain, penetapan tersangka dan penahanan dirinya, membuat ruang geraknya semakin terhimpit. Mau tidak mau, suka tidak suka, ia harus berhadap-hadapan dengan hukum secara terbuka. Kuatnya bukti yang dimiliki KPK, nampaknya akan sulit baginya untuk mengelak. Sebagai catatan, berikut dosa-dosa yang membelit SN.

    Kasus Pengalihan Hak Piutang Bank Bali - 1999

    Nama SN pertama kali melejit dalam kasus pengalihan hak piutang (cessie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang diduga merugikan negara sebesar 900 miliar Rupiah. Saat itu Bank Bali melakukan pengalihan dana sebesar lebih dari 500 miliar kepada PT. Era Giat Prima yang dimiliki Novanto, Djoko S. Tjandra dan Cahyadi Kumala.

    Kejaksaan akhirnya mengadili Djoko Tjandra sebagai tersangka utama. Sementara SN lolos berkat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) yang dikeluarkan Kejaksaan. Jaksa Agung saat itu. MA Rachman dikenal dekat dengan Partai Golkar.

    Penyelundupan Beras Impor asal Vietnam - 2003

    Bersama Idrus Marham yang saat ini aktif sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar, SN terbelit skandal penyeludupan beras. Saat itu perusahaan miliknya, PT. Hexatama Finindo memindahkan 60.000 ton beras yang dibeli dari Vietnam dari Bea Cukai tanpa membayar pajak dengan nilai semestinya.

    Menurut laporan media, bea impor yang dibayarkan cuma untuk 900 ton beras. SN diperiksa oleh Kejaksaan Agung pada 2006. Kasus tersebut lalu meredup tanpa ada langkah hukum lanjutan.

    Skandal Impor Limbah Beracun dari Singapura ke Batam - 2004

    Tahun 2006 lebih dari 1000 ton limbah beracun asal Singapura mendarat di Pulau Galang, Batam. Uji laboratorium Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) mengungkap, limbah yang disamarkan sebagai pupuk organik itu mengandung tiga jenis zat radioaktif, yaitu Thorium 228, Radium 226, dan Radium 228 dengan kadar 100 kali lipat di atas batas normal.

    Pihak pengimpor, yakni PT. Asia Pasific Eco Lestari (APEL) saat itu dimiliki oleh SN. Politisi Golkar itu mengaku sudah mengundurkan diri tahun 2003. Namun dalam dokumen milik PT APEL yang tertanggal 29 Juni 2004, SN disebut sebagai pihak yang menandatangani nota kerja sama dengan perusahaan Singapura.

    Kontrak yang dijalin PT APEL dengan pihak Singapura bahkan menyebut jumlah 400 ribu ton pupuk alias limbah yang akan diimpor ke Indonesia. Sejauh ini kasus tersebut masih belum mempan untuk membungkam dan memenjarakan SN.

    Dugaan Suap Pekan Olahraga Nasional Riau - 2012

    Dalam kesaksiannya, mantan bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin menyebut SN terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan lapangan tembak PON di Riau tahun 2012. SN, yang saat itu sudah malang melintang di Komite Olahraga Nasional Indonesia, disebut menggunakan pengaruhnya buat menekan Komisi Olahraga DPR agar memuluskan anggaran Pekan Olahraga Nasional dari APBN.

    Komisi Pemberantas Korupsi pernah menggeledah ruang kerja Setya Novanto pada pada 19 Maret 2013. Ia cuma diperiksa sebatas saksi dengan tersangka utama mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal. SN membantah tuduhan suap ini.

    Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan E-KTP - 2013

    Kesaksian lain Nazaruddin menyebut SN dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai pengendali utama proyek pengadaan e-KTP. Saat itu SN disebut meminta uang jasa sebesar 10 persen kepada Paulus Tannos, pemilik PT Sandipala Arthaputra yang memenangkan tender E-KTP.

    Menurut Nazaruddin, uang tersebut dibagi-bagikan kepada anggota DPR untuk memuluskan proyek e-KTP. Namun SN membantah semua tudingan yang diarahkan kepadanya. Kerugian negara ditaksir sebesar 2,3 triliun Rupiah.

    Hingga kini kasus tersebut masih ditangani oleh KPK dengan menetapkan status SN sebagai tersangka. Saat SN terpilih sebagai ketua DPR, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan "penyesalannya, karena yang bersangkutan punya potensi mempunyai masalah hukum dan bisa merusak citra DPR."

    Skandal Perpanjangan Kontrak Freeport - 2015

    Pada akhir 2015 SN kembali mencetak skandal setelah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Dalam rekaman pembicaraan yang diajukan ke pengadilan, Ia menjanjikan perpanjangan kontrak Freeport dengan syarat diberikan jatah saham.

    Namun SN kemudian mengajukan uji materi atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ke Mahkamah Konstitusi. MK menyatakan bahwa rekaman tersebut tidak bisa menjadi bukti karena dianggap ilegal. Oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, SN hanya dijatuhi sanksi pelanggaran sedang dan pada April 2016 Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus tersebut diendapkan.

    Kondisi inilah yang semakin menguatkan seruan penggantian SN dari posisi ketua umum. Pihak-pihak yang berkepentingan di Golkar akan memanfaatkan situasi ini. Salah satunya adalah Jusuf Kalla ( JK ).

    Sebagai mantan ketua umum, peranan JK tidak bisa dipandang remeh. Lamanya memimpin di Golkar, membuat JK berhasil membangun pundi-pundi kekuatannya hingga keakar rumput. Ia pun berharap, setiap ada penggantian ketua umum harus berasal dari orang-orang pilihannya.

    Bukan tanpa sebab, jika JK berhasil menguasai Golkar itu artinya secara otomatis dapat menaikkan nilai tawarnya dipemerintahan. Mengingat sepak terjangnya selama ini sangat terbatas dan terbelenggu oleh pamor Jokowi. Apalagi Golkar sebagai partai yang paling mendominasi dalam setiap pengambilan keputusan di parlemen. Selain itu Golkar juga merupakan partai urutan kedua yang memenangi Pileg 2014 setelah PDIP. Itulah sebab, keberadaan Golkar dianggap sangat penting.

    Lebih lanjut, pada saat pemilihan Ketua Umum Golkar yang dimenangkan oleh SN, JK lebih memilih Ade Komarudin ketimbang SN. Sedangkan SN adalah orang pilihan Luhut Panjaitan, yang merupakan orang dekat Jokowi. Dengan ditetapkannya SN sebagai tersangka, maka tak heran jika JK kian gencar bermanuver politik. JK meminta agar SN segera diadili melalui proses hukum yang berlaku.

    Tak hanya itu, JK juga menyerukan untuk segera dilakukan Munaslub pemilihan ketua umum yang baru, mengingat saat ini sang ketua sudah ditahan. Digadang-gadang ia akan kembali mendorong Ade Komarudin untuk kembali maju sebagai calon Ketua Umum Golkar.

    Tak dipungkiri antara Jokowi dengan JK sendiri berbeda pandangan politik. Publikpun bisa membaca itu secara gamblang. Hal ini juga telah dibuktikan oleh JK melalui sejumlah manuvernya dalam memenangkan pasangan Anies-Sandi sebagai pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta. Dalam politik simbol, Jokowi mengisyaratkan dukungannya kepada Ahok, meskipun tidak terlihat secara jelas. Apalagi Anies yang juga merupakan eks-menteri yang dicopot oleh Jokowi.

    Sehingga, agenda besar yang bisa dibaca dari sikap yang ditunjukkan JK adalah untuk persiapan pada pilpres 2019 mendatang.

    Pertama, sebagai partai besar, Golkar dianggap sebagai partai yang mumpuni untuk mencalonkan capres maupun cawapres dengan hanya menambah 2 persen kekurangan suara. Jika JK berhasil menguasai Golkar, besar kemungkinan Anies akan didorong maju sebagai capres ataupun cawapres dengan menggandeng PKS sebagai partai koalisinya. Melihat kedekatannya dengan Prabowo, kemungkinan lain yang terjadi, Anies akan dipasangkan sebagai cawapres Prabowo.

    Kedua, bagi JK menang atau tidaknya Anies dalam pertarungan pilpres 2019 mendatang bukanlah masalah besar. Setidaknya JK sudah bisa menakar kekuatan yang dimiliki Anies sebagai capres ataupun cawapres. Bekal pengalaman ini akan dibawa kembali pada pertarungan pilpres berikutnya. Sehingga pada tahun 2024, Anies akan lebih siap menghadapi lawan-lawannya.

    Ketiga, begitulah kura-kura.

    Salam Seword,




    Penulis   :   Handoko Suhendra    Sumber   : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Novanto Ditahan, JK Pegang Kendali? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top