728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 13 November 2017

    #Warta : 5 Pergub Akan Diubah Anies Baswedan, Nomor 4 Bikin Kaget

    Gubernur zaman now memang luar biasa. Saya pribadi sangat salut kepada beliau. Bagaimana tidak, dengan prinsip keberpihakannya, Gubernur zaman now akan mengubah lima Pergub yang telah diberlakukan oleh Gubernur zaman old. Karena kelima Pergub tersebut menurut Gubernur zaman now tidak mengakomodasi keberpihakan yang telah beliau canangkan semasa kampanye dulu. Agar tidak dianggap mengingkari janji seperti DP Rp.0 atau pun UMP yang dikatakan sama Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal sebagai pembohong, maka kelima Pergub tersebut harus segera dihapuskan, dibatalkan dan diganti dengan Pergub yang mendukung keberpihakan.

    Mari kita membahas kelima Pergub yang akan diganti oleh Gubernur zaman now tersebut.

    Pergub Pelarangan Motor

    Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 adalah perubahan atas Pergub 125/2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Pergub ini mengatur pelarangan sepeda motor melintas di Jalan Sudirman-Thamrin hingga ke Medan Merdeka Barat.

    Karena melihat Pergub ini sangat diskriminasi terhadap rakyat kecil yang hanya mempunyai sepeda motor, maka Gubernur zaman now merasa perlu untuk merevisi Pergub tersebut. Bagaimana pun juga semua rakyat mempunyai hak yang sama untuk melintas di jalan negara. Tidak ada diskriminasi titik. Masalah jalan tersebut akan macet karena dipenuhi oleh sepeda motor, itu bukan alasan untuk melarang sepeda motor melintasi jalan Sudirman-Thamrin.

    Apalagi banyak sekali ojek-ojek online yang menggantungkan hidup mereka di jalan tersebut untuk menjemput klien-klien mereka yang terdiri dari para karyawan yang bekerja di situ. Kalau dilarang tentu akan menghalangi nafkah mereka. Dan ingat itu dosa! Makanya akses tersebut harus dibuka selebar-lebarnya untuk kemaslahatan rakyat banyak.

    Untuk itu saya mendukung penuh Gubernur zaman now untuk merevisi Pergub tersebut, jangan pedulikan macet, karena selama ini Jakarta memang sudah macet, jika ditambah dengan kemacetan di Jalan Sudirman-Thamrin kenapa harus dipermasalahkan? Bukan begitu?

    Pergub Nomor 25/2017

    Pergub Nomor 25/2017 Pergub yang juga akan direvisi oleh Gubernur zaman now adalah Pergub Nomor 25/2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Berbayar atau Electronic Road Pricing. Karena dalam Pergub ini juga tertulis pelarangan sepeda motor melewati jalan yang dikenakan sistem ERP.

    Pergub ini jelas-jelas sangat diskriminatif. Bagaimana tidak, masak jalan negara harus dibatasi begini? Masak sepeda motor tidak boleh melintas di jalan yang dibiayai dari uang rakyat? Apakah pengendara sepeda motor bukan rakyat? Mengapa harus dilarang? Gubernur zaman now memang hebat, mempunyai pemikiran yang sangat berpihak kepada rakyat yang tak mampu membeli kendaraan roda empat atau lebih.

    Masalah jalan tersebut akan mengalami kemacetan itu bukan masalah, karena selama ini pun warga Jakarta sudah sering mengalami kemacetan yang sudah dianggap biasa. Walau harus memakan waktu berjam-jam untuk menempuh jalan dua kilometer saja, itu sudah biasa. Sudah makanan sehari-hari, jika ditambah dengan yang ini, ya tidak apa-apa. Yang penting tidak ada diskriminasi. Tak boleh ada diskriminatif untuk pemakai jalan negara.

    Pergub 148/2017

    Pergub ini adalah tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Reklame. Pergub ini mewajibkan agar reklame hanya boleh berupa LED. Ini bagaimana sih Gubernur zaman old? Kalau semua reklame hanya boleh menggunakan LED, bagaimana Gubernur dan Wakil Gubernur zaman now buat nampang di billboard? Di spanduk? Ya tidak bisa dong. Khan Gubernur zaman now juga harus menampilkan wajah yang sopan tersebut di billboard dan spanduk untuk menyapa warga Jakarta, kalau pakai LED khan mahal bro. Oleh karena itu Pergub ini harus diubah, kalau tidak diubah wajah saya tidak akan bisa muncul di billboard. Bagaimana saya harus mengiklan diri saya untuk Pilpres 2019 nanti? Gubernur zaman old memang tidak punya visi ke depan.

    Masalah apakah Jakarta ini akan dipenuhi dengan spanduk dan billboard, masalah buat lo? Bukankah itu juga akan mendatangkan pendapatan asli daerah. Gini kok mau dilarang.

    Pergub 36/2014

    Peraturan Gubernur Nomor 36/2014 ini adalah Konsep penataan kawasan Kota Tua termasuk di dalamnya penataan Museum Bahari dan Masjid Luar Batang.

    Karena Pergub ini sangat menyengsarakan warga Kampung Akuarium dan Pasar Ikan, maka Pergub ini harus segera direvisi. Kampung Akuarium, Penjaringan yang sempat digusur semasa Gubernur zaman old akan segera dibangun kembali oleh Gubernur zaman now. Kota Tua tak perlu ditata, toh kotanya sudah tua dan tidak mendatangkan manfaat finansial. Buat apa dilestarikan. Yang penting warga Kampung Akuarium, mereka yang harus mendapatkan kehidupan yang layak. Dibangun kembali kampung tersebut, masalah kumuh dan sesak, tidak masalah. Yang penting keberpihakan kepada rakyat kecil. Mereka bisa hidup dengan tenang dan tidak digusur-gusur itu yang paling utama. Siapa tahu nanti mereka akan memberikan suaranya ketika Pilpres nanti. Siapa tahu lho ya.

    SK No. 150/1994

    Kita menyambut baik rencana gubernur now untuk membolehkan kawasan Monumen Nasional untuk kegiatan keagamaan. Bagaimana tidak, sekarang semua agama boleh menggunakan kawasan Monas untuk kegiatan agama. Boleh shalat Ied di Monas, boleh natalan di Monas, dan agama-agama lain juga dipersilakan untuk menggunakan kawasan Monas untuk kegiatan agama mereka. Bukan itu sesuatu yang positif? Agar warga DKI lebih beriman. Masalah kawasan Monas adalah kawasan vital ya jangan dipermasalahkan. Toh, Monas juga milik rakyat. Terserah dong rakyat menggunakannya untuk apa saja.

    Kalau nanti ada penganut agama yang menuntut juga menggunakan Monas untuk kegiatan acaranya, jangan dilarang ya, walau pun kegiatan tersebut tidak sesuai dengan agamamu. Karena sekarang kawasan Monas sudah boleh digunakan oleh agama apa pun untuk menggunakannya.

    Mari kita kasih tepuk tangan kepada Gubernur now yang dengan tegas menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil. Masalah Jakarta nanti akan menjadi tambah kumuh, tambah amburadul, ya nantikan bisa dibenah lagi oleh Gubernur yang akan datang, toh Gubernur zaman now juga tidak akan lama, karena niatnya untuk maju pada Pilpres yang akan datang.

    Salam hangat untuk warga Jakarta.


    Penulis :   Daniel Setiawan   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : 5 Pergub Akan Diubah Anies Baswedan, Nomor 4 Bikin Kaget Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top