728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 02 Oktober 2017

    #Warta : Senior PKS dan MPR Sebut Tidak Ada Tempat Untuk Komunisme, Kalau Khilafah?

    Ramai-ramai berbicara mengenai isu kebangkitan komunisme yang begitu santer dan viral didengungkan oleh para laskar nomor togel, tentu akan menjadi semakin menarik jika ada bumbu-bumbu ditambahkan oleh Hidayat Nur Wahid, wakil ketua MPR RI.

    MPR RI adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Tugas dari MPR RI adalah menjadi lembaga legislatif bikameral, yang dianggap sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem tata negara Indonesia.
    Berikut tugas dan wewenang dari MPR-RI yang diketuai oleh Zulkifli Hasan dari fraksi PAN yang hanya mengisi 48 dari 560 kursi. Entah keputusan ketua tersebut datang dari mana, yang pasti orang ini adalah ketua MPR-RI. Sebanyak 692 anggota yang terdiri dari 132 anggota DPD dan 560 anggota DPR. Apapun itu, mereka adalah anggota MPR.

    Lantas apa yang menjadi tugas dan wewenang MPR-RI? Berikut adalah kerja dari MPR-RI.
    1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
    2. Melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum nasional
    3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatan mereka
    4. Melantik wakil presiden jadi presiden
    5. Memilih wakil presiden dan wakil presiden
    Setelah kita melihat tugas dan tanggung jawab besar dari MPR-RI, apa sih hak dan kewajiban anggota MPR? Berikut adalah penjabaran hak dan kewajiban para anggota.
    Hak:
    1. Mengajukan usul perubahan pasal UUD RI 1945
    2. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
    3. Memilih, dipilih, membela diri
    4. Hak imunitas, protokoler
    5. Keuangan dan administratif
    Kewajiban: (ini yang akan dibahas dengan sangat vulgar)
    1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila Melaksanakan UUD RI 1945 dan menaati peraturan undang-undang
    2. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional, menjaga kerukunan NKRI
    3. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
    4. Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.
    “Empat Pilar menjadi penting untuk disosialisasikan karena banyak tantangannya saat ini, yakni, ada satu pihak yang akan menghilangkan esensi dari Empat Pilar. Apakah itu radikalisme, separatisme, komunisme dan liberalisme. Semua itu tidak sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD Negara 1945…  

    Tidak ada tempat bagi komunisme di Indonesia, apalagi PKI adalah organisasi terlarang bukan hanya TAP MPRS nomor 25 1966, namun juga dikuatkan oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003, dikeluarkan juga oleh UU KUHP no 17 tahun 1999, dikokohkan kembali dengan UU Keormasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, UU no 17 tahun 2013 juga yang terakhir perpu nomor 2 tahun 2017… 

    Dengan Sosialisasi Empat Pilar, maka masyarakat semakin kokoh kuat dalam NKRI. Kokoh kuat melaksanakan Pancasila dan semakin mempunyai imunitas, sehingga tidak terpengaruh dengan isme-isme bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara 1945,” kata Hidayat.
    Jujur saja, saya bingung mengapa orang-orang yang ada di atas, cenderung menikmati hak, ketimbang menjalankan kewajiban. Kita tahu sebagai politisi PKS, HNW sadar bahwa banyak permasalahan internal partai. 

    Bagaimana bisa mengamalkan Pancasila, jika bendera saja bisa dipasang terbalik? Bagaimana bisa mengamalkan Pancasila, jika pada milad akbar 2011, merah putih pun bisa diinjak-injak, dan 34,3 persen simpatisan PKS setuju dengan perjuangan HTI yang secara ideologis menolak Pancasila? Ini adalah sebuah keberpihakan yang merusak tenun kebangsaan. Hahaha.

    Berikut adalah hasil survei SMRC khususnya untuk pertanyaan ‘Jika tahu HTI, apakah setuju dengan perjuangan HTI tersebut?’
    PKS (base: 4,4%)
    Setuju: 34,3% Tidak setuju: 42,2% Tidak jawab: 23,5%
    PPP (base: 4,3%)
    Setuju: 19,7% Tidak setuju: 73,5% Tidak jawab: 6,8%
    Gerindra (base: 12,6%)
    Setuju: 12,7% Tidak setuju: 61,5% Tidak jawab: 25,8%
    Demokrat (base: 6%)
    Setuju: 11,1% Tidak setuju: 71,4% Tidak jawab: 17,5%
    Nasdem (base: 2,2%)
    Setuju: 10,1% Tidak setuju: 82,8% Tidak jawab: 7,1%
    PAN (base: 2,8%)
    Setuju: 7,3% Tidak setuju: 73,6% Tidak jawab: 19.1%
    PDIP (base: 25,8%)
    Setuju: 6,9% Tidak setuju: 79,5% Tidak jawab: 22,7%
    Golkar (base: 11,4%)
    Setuju: 6% Tidak setuju: 71,3% Tidak jawab: 22,7
    PKB (base: 5,2%)
    Setuju: 4% Tidak setuju: 75,8% Tidak Jawab: 20,2%
    Hanura (base: 1,1%)
    Setuju: 0% Tidak setuju: 47,1% Tidak jawab: 52,9%
    Rasanya sudah jelas, bahwa simpatisan PKS paling banyak mendukung gerakan HTI yang anti Pancasila. Sampai kapan kita bicara mengenai tenun kebangsaan, yang pada akhirnya kita harus terjebak dengan retorika manis, tanpa adanya realisasi? Angka ini adalah angka hasil penelitian, artinya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
    Betul kan yang saya katakan?






    Penulis  :     Hysebastian      Sumber  : Seword .com

    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Senior PKS dan MPR Sebut Tidak Ada Tempat Untuk Komunisme, Kalau Khilafah? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top