728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 25 Oktober 2017

    #Warta : Perppu Ormas Sah menjadi Undang-undang. Bagaimana dengan Eggi?

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas akhirnya disahkan oleh DPR sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna Selasa tanggal 24 Oktober 2017.

    Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa, Perppu ini diterbitkan untuk merevisi UU nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

    Adapun yang menjadi alasan direvisinya UU tersebut, karena pemerintah menilai UU ini tidak relevan lagi untuk mengikuti perkembangan jaman. Terutama di konstelasi politik 1-2 tahun belakangan ini. Sehingga bentuk revisi tersebut dibuat Perppu karena faktor urgensinya.

    Selain itu, yang menjadi pentingnya UU tersebut direvisi adalah tentang beberapa pasal yang direvisi sehubungan dengan kondisi riil di Indonesia.

    Perihal revisi tersebut adalah tentang hal sebagai berikut:

    1. Memperluas unsur larangan untuk ormas. Larangan yang lebih luas dari aturan sebelumnya di antaranya soal definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila.
    2. Menteri Hukum dan HAM punya kewenangan langsung membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa jalur pengadilan. Untuk mencabut status badan hukum ormas anti-Pancasila, Menteri Hukum dan HAM hanya melewati dua sanksi administratif.
    3. Pencabutan status badan hukum ditegaskan Perppu Ormas bersifat langsung. Pencabutan status badan hukum yang sama dengan pembubaran ormas ini dapat dilaksanakan Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan HAM terhadap ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

    Maka sehubungan dengan perkembangan yang ada, gugatan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas di Mahkamah Konstitusi, akan berhenti secara otomatis.

    Seperti yang dikemukakan oleh Yusril Iza Mahendra setelah Sidang Paripurna tersebut, "Kalau Perppu itu diterima, berarti sidang di MK ini berhenti otomatis karena enggak ada lagi objeknya. Yang diuji ini kan perppu."

    Ini dapat disimpulkan bahwa, beberapa gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, secara otomatis akan gugur. Adapun gugatan yang masuk ke MK soal uji materil terhadap Perppu Ormas tersebut adalah berasal dari:

    Tujuh gugatan terhadap Perppu Ormas yang sudah diajukan ke MK tujuh gugatan terhadap Perppu Ormas yang sudah diajukan ke MK.

    1. Permohonan nomor perkara 38/PUU-XV/2017 diajukan oleh Afriady Putra.
    2. Permohonan nomor perkara 39/PUU-XV/2017 diajukan oleh Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto.
    3. Permohonan nomor perkara 41/PUU-XV/2017 diajukan oleh Aliansi Nusantara.
    4. Permohonan nomor perkara 48/PUU-XV/2017 diajukan oleh Yayasan Sharia Law Alqonuni.
    5. Permohonan nomor perkara 49/PUU-XV/2017 diajukan oleh Persatuan Islam.
    6. Permohonan nomor perkara 50/PUU-XV/2017 diajukan oleh Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman bersama empat Organisasi Keagamaan, yakni Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia.
    7. Permohonan nomor perkara 52/PUU-XV/2017 diajukan oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), yakni Herdiansyah dan Ali Hakim Lubis.

    Tetapi ada yang perlu ditegaskan dalam hal ini. Gugurnya beberapa gugatan tersebut, diharapkan tidak dengan serta merta juga menggugurkan pelaporan yang sudah masuk ke kepolisian terhadap pernyataan Eggi Sudjana tentang Pancasila yang sempat diucapkan pada saat sidang MK tentang gugatan uji materil Perppu, maupun pada saat diluar sidang.

    Peristiwa yang mengemuka beberapa minggu lalu, harus tetap berjalan dan menjalani proses hukumnya. Apa yang menjadi kegaduhan yang ia argumentasikan harus keluar dari proses persidangan gugatan Perppu Ormas di MK.

    Hal ini perlu ditegaskan dengan tindaklanjut hukum karena mau tidak mau, apa yang sempat dikemukakan oleh Eggi tersebut masih termasuk dalam “koridor” definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila.

    Sehingga bila nanti akan berjalan proses hukumnya, juga akan menjadi sebuah preseden yang memberi efek jera, bahwa bukan dalam lingkup ormas saja, tetapi pribadi dan personal pun bisa terjerat, selama bertentangan dengan Pancasila.

    Tentu kita berharap, UU tentang Ormas yang akhirnya sah, akan dapat berlaku efektif dan efisien dalam menumpas berbagai usaha – usaha yang masih saja mencoba untuk menggugat dasar dan landasan Negara baik itu bersifat organisasi/perkumpulan, maupun personal atau perorangan.

    Karena untuk itulah Undang-undang no 17 tahun 2013 dinilai memiliki kelemahan sehingga harus di revisi.

    Terkait dengan tulisan ini, baca juga tulisan saya yang berjudul, “Eggi Sudjana, Statementmu Bukan Demi Persatuan Indonesia”.




    Penulis :   Christian Panjaitan     Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Perppu Ormas Sah menjadi Undang-undang. Bagaimana dengan Eggi? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top