728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 20 Oktober 2017

    #Warta : Miss Interpretasi Pribumi Anies

    "Dulu kita semua pribumi, ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri,"

    Ujar Anies saat menyampaikan pidato politik perdananya setelah dilantik sebagai Gubernur DKI. Dalam pidatonya itu sendiri Anies menekankan pernyataan bahwa Jakarta merupakan kota yang paling merasakan dampak kolonialisme Belanda. “Jakarta adalah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta.”

    Ada dua hal yang patut diperhatikan dalam pidato Anies ini. Pertama, persoalan penggunaan kata “pribumi” di dalam pidatonya. Kedua, mengenai pernyataannya yang mengatakan bahwa Jakarta adalah kota yang paling merasakan dampak dari kolonialisme Belanda. Apalagi dia juga mengatakan, “di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh. Tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari.”

    Anies sepertinya kurang mengetahui makna dari kata “pribumi” itu sendiri. Konsep pribumi sesungguhnya baru mulai dikenal saat berkembangnya kolonialisme bangsa Eropa. Orang-orang Eropa ini menamai penduduk di kepulauan yang mereka temui sebagai inlander, yang kemudian diterjemahkan sebagai pribumi. Dalam masa penjajahan Belanda, istilah “pribumi” bahkan digunakan untuk memecah belah dan juga merendahkan penduduk asli Indonesia.

    “Undang-Undang Kolonial tahun 1854 menanamkan pemisahan rasial dalam 3 tingkatan status sosial, yakni Europeanen atau orang-orang kulit putih Eropa, Vreemde Oosterlingen (Timur Asing) yang meliputi orang (peranakan) Cina, Arab, India, maupun non-Eropa lainnya, dan Inlander atau pribumi, yang kemudian diidentikkan dengan masyarakat lokal (ras Melayu), terlebih yang beragama Islam.” (Tirto.id, Asal-usul dan Politik Kata "Pribumi")

    Pemisahan rasial ini bukan tanpa alasan sama sekali. Selain untuk merendahkan derajat penduduk asli Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda saat itu juga berusaha melakukan politik divide et impera (pecah belah) terhadap masyarakat Hindia Belanda.

    Penduduk yang tergabung dalam klasifikasi Vreemde Oosterlingen (Tionghoa, Arab, dan India) secara tidak langsung akan dianggap lebih diistimewakan daripada penduduk asli. Padahal kenyataannya, Belanda juga mengawasi dengan ketat orang-orang yang termasuk dalam klasifikasi “Vreemde”. Mereka bahkan dipisahkan satu sama lainnya dan dipaksa tinggal di lingkungan mereka sendiri. Maka dari itu terbentuklah Kampung Cina, Kampung Arab dan seterusnya.

    Hal ini dilakukan agar mereka tidak berkomunikasi satu sama lainnya dan tidak membangun hubungan yang “intim” antar golongan. Lagi, hal ini dilakukan bukan tanpa sebab. Tahun 1740 pernah terjadi peristiwa pembantaian terhadap etnis Tionghoa yang kemudian dikenal sebagai Geger Pecinan. Peristiwa ini menyulut kemarahan dan kemudian terjadi pemberontakan laskar Tionghoa terhadap Hindia Belanda.

    Pemberontakan ini kemudian menyebar, dan laskar Tionghoa pada akhirnya dibantu oleh tentara Mataram. Perang ini berskala besar dan mengakibatkan banyak kerugian bagi VOC. Kerja sama antar etnis yang dapat membahayakan kolonialisme inilah yang juga menjadi salah satu penyebab dilakukannya politik pecah belah. Belanda pastinya tidak bodoh dan sadar betapa berbahayanya kalau sampai orang-orang yang dijajah bekerja sama untuk menggulingkan pemerintahan kolonialismenya.

    Kata Pribumi juga digunakan oleh pemerintah kolonialisme saat itu untuk merendahkan martabat penduduk “asli” Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari papan yang dipasang di pintu masuk kolam renang: '”Verboden voor honden en inlander” (Anjing dan pribumi dilarang masuk). Bayangkan, istilah yang digunakan sebagai penghinaan, apakah masih mau terus digunakan?

    Selain itu pernyataan Anies mengenai kota Jakarta yang paling merasakan dampak penjajahan sangatlah tidak masuk akal. Lantas bagaimana dengan peperangan dan perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Belanda di tempat-tempat lainnya? Perlawanan itu antara lain: Perang Saparua di Maluku (1817), Perang Padri di Sumatera Barat (1821-1837), Perang Diponegoro di Jawa Tengah (1825-1830), Perang Aceh (1873-1904), Perang Banjar di Kalimantan (1858-1866), Perang Jagaraga di Bali (1849-1906). Apakah ini namanya bukan “Belanda di depan mata”? Mau tak mau akhirnya muncul pertayaan, apakah Anies sudah belajar sejarah dengan benar?

    Hal lain yang harus diperhatikan lagi, untuk apa Anies mengungkit-ngungkit kata pribumi? Kalau “pribumi” mau diartikan sebagai penduduk asli Indonesia, memangnya Anies itu orang “pribumi”? Anies Baswedan merupakan keturunan Arab, bukan “pribumi”.

    Pengungkitan kata “pribumi” bisa dibilang hanyalah taktik Anies semata dalam mencari dukungan. Anies tentunya sadar masih banyak orang Indonesia yang “senang” memakai istilah “pribumi” itu. Tapi secara tidak langsung Anies pun kembali menguatkan sentimen anti cina yang sedang meningkat kembali. Perlu diingat bahwa penggunaan kata “pribumi” banyak digunakan saat terjadinya peristiwa kerusuhan dan sentimen anti cina tahun 1998.

    Sudahlah Pak Gubernur, jangan mengungkit-ngungkit kembali kata-kata usang yang bisa mebangkitkan intoleransi di Indonesia. Jangan melakukan politik divide et impera yang pernah diterapkan Belanda dahulu. Kita semua bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, bukan pribumi. Jadi, kalian ini mau disebut inlander (pribumi) yang konotasinya untuk merendahkan, atau ingin disebut sebagai orang Indonesia? Tentunya lebih baik menggunakan Indonesia.




    Penulis :  Achoi Jonathan    Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Miss Interpretasi Pribumi Anies Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top