728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 26 Oktober 2017

    #Warta : Menunggu Langkah Pimpinan KPK untuk Aris Budiman

    Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengakui sulit memutuskan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Direktur Penyidikan (Dirdik) Aris Budiman. Padahal, rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK sudah diserahkan kepada kelima Pimpinan KPK pekan lalu. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam banyak hal, harus ada proses diskusi dalam pengambilan keputusan.

    "Ada proses perdebatan, ada proses saling menjelaskan, saya kira itu biasa. Nanti keputusan paling akhir, akan diambil setelah itu," kata Febri di Gedung Merah-Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

    Sumber : http://nasional.kompas .com/read/2017/10/25/21241111/kpk-akui-sulit-putuskan-dugaan-pelanggaran-etik-aris-budiman

    Sebagai seorang Direktur, ditambah pangkatnya Brigadir Jendral Polisi, dia pasti sangat paham tentang situasi internal KPK, termasuk tentang aturan menjaga kerahasiaan informasi. Dengan membuka sisi kelemahan institusi tempat dia bernaung, meskipun di depan lembaga setingkat DPR, minimal tindakan itu menyalahi kebijakan pimpinannya.

    Adapun konflik yang terjadi di internal KPK, seharusnya semua unsur internal menyadari bahwa penyelesaiannya adalah ranah mereka, dan tidak untuk dibuka di ruang publik. Apa lagi kejadian ini sangat erat kaitannya dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang berlangsung.

    Untuk menjaga kewibawaan lembaga anti rasuah itu, sejatinya pimpinan KPK segera melakukan tindakan berupa sanksi, minimal menarik kewenangan yang bersangkutan, agar kasus serupa tidak lagi terjadi. Jika hal ini dilewatkan, dikhawatirkan terjadi suasana yang tidak kondusif di kalangan pegawai dan pimpinan KPK.

    Membatasi pembicaraan, dan penyelesaian setiap kasus internal hanya dilakukan di lingkungannya sendiri, pasti sudah diatur dalam kode etik mereka. Sepanjang menyangkut konflik di antara unsur-unsur KPK sendiri, semestinya dipahami oleh seorang Direktur, dan jika itu dilanggar maka resikonya pun harus juga disadari.

    Sementara itu mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, berpendapat bahwa Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal (Pol) Aris Budiman telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang KPK.

    Pendapat ini disampaikan Bambang menanggapi sikap Aris yang menghadiri rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di DPR RI pada Selasa (29/8/2017). Padahal, Aris sudah dilarang oleh pimpinan KPK. Bambang menjelaskan, Pasal 36 UU KPK sudah jelas melarang pimpinan KPK mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun.

    Sumber : http://nasional.kompas .com/read/2017/09/05/23085481/bambang-widjojanto-nilai-aris-budiman-langgar-uu-kpk

    Kejadian ini memang sarat dengan konflik kepentingan. Nuansa sidang Pansus angket sendiri kental dengan aroma membuka sisi buruk unsur KPK, dan repotnya kita justru melihat sisi negatif itu ada pada diri Aris Budiman sendiri. Bagaimana mungkin seorang Direktur yang seharusnya menjunjung tinggi kewibawaan institusinya, justru menelanjangi rahasia yang harus dijaganya ?

    Maka sangat logis kalau pimpinan KPK harus mengambil tindakan terhadap Direkturnya yang satu ini, mengingat kepentingan yang lebih luas, yakni demi dijaganya marwah lembaga ini dari upaya delegitimasi, lebih-lebih oleh aparatnya sendiri.

    Pihak Pansus sendiri harus dipaksa untuk memahami situasi yang menyangkut rumah tangga KPK, mereka tidak boleh melakukan penjebakan, semata-mata untuk memuluskan proses politik yang mereka gagas. Langkah pansus yang sengaja memanggil Aris Budiman secara pribadi, menunjukkan mereka memiliki itikad untuk mengintimidasi kalangan internal KPK.

    Mantan komisioner KPK lainnya, Busyro Muqodas menuturkan, apabila tindakan yang dilakukan Aris Budiman memang benar suatu pembangkangan, sudah semestinya yang bersangkutan dikenai sanksi pelanggaran kode etik berat. Maka dari itu, menurut dia, sesegera mungkin Aris Budiman dikembalikan dengan status tidak hormat. Namun sejauh ini, Busyro melihat pimpinan KPK sendiri kurang solid dan tegas menyikapi dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Aris.

    "Tidak tegas. Ada apa di balik itu saya tidak tahu. Sebaiknya (dia) dikembalikan segera. Kemudian Dirdik ini diangkat dari penyidik internal yang sudah memiliki kepribadian teruji, monoloyalitas teruji, independensi teruji," kata Busyro.

    Sumber : http://nasional.kompas .com/read/2017/09/28/17501831/busyro-muqoddas-nilai-kpk-lemah-soal-aris-budiman

    Pimpinan KPK lebih jauh perlu menjaga kekompakan di kalangan internalnya, yakni dengan menegakkan aturan dan kode etik. Dalam kasus pelanggaran kode etik tingkat berat, jika sanksi yang diberikannya tidak memadai, maka akan menjadi preseden buruk di masa depan. Maka pimpinan tidak bisa mengambil jalan lain, selain mengambil langkah yang pas dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.




    Penulis  :  Ruskandi Anggawiria    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Menunggu Langkah Pimpinan KPK untuk Aris Budiman Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top