728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 20 Oktober 2017

    #Warta : Gerindra, Partai Oposisi Yang Tidak Bermutu

    Hari ini Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria berkomentar mengenai tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ada dua hal yang dikomentari, yaitu masalah demokrasi dan pembangunan infrastruktur

    Dalam masalah demokrasi, dia berpendapat bahwa dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, terjadi penurunan dalam hal demokrasi dengan diberlakukannya syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

    Dari awal sikap Partai Gerindra terhadap syarat ambang batas pencalonan presiden ini sangatlah aneh, karena mereka sering mengatakan di publik bahwa rakyat mendukung Partai Gerindra dan menginginkan Prabowo menjadi Presiden. Kalau memang hal tersebut benar, kenapa harus takut dengan persyaratan ambang batas tersebut? Ataukah klaim mereka tersebut hanyalah omong kosong belaka tanpa ada bukti yang menguatkan?

    Persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang dibuat oleh pemerintah sudahlah benar karena kalau hal itu tidak ada, berapa calon yang akan muncul di pemilu berikutnya? Kita harus melihat sejarah Pemilu 1999, puluhan partai mendadak didirikan sehingga pemilih sendiri bingung memilih. Sebagai catatan, jumlah partai yang ikut dalam Pemilu 1999 adalah sebanyak 48 partai. Dengan banyaknya partai yang ikut pemilu, akibatnya surat suara untuk Pemilu 1999 sedemikian besar sehingga sulit untuk dilihat dengan cepat oleh pemilih. Selain itu, dengan besarnya surat suara, biaya pencetakan surat suara pun menjadi mahal.

    Apabila keinginan Partai Gerindra untuk menghapus ambang batas tersebut berhasil,bayangkan, berapa banyak calon presiden yang akan maju dalam pemilu yang akan datang? Bisa belasan calon yang mendaftar karena persyaratan utamanya hanya Warga Negara Indonesia. Bahkan kalau partai yang tidak lolos KPU pun bisa mencalonkan calon presidennya, bisa puluhan calon presiden. Itu bukan demokrasi tapi sudah democrazy. Demokrasi memang merupakan bentuk kebebasan berpolitik, namun kebebasan yang teratur, bukannya kebebasan yang tanpa aturan, alias anarki.

    Penentangan Partai Gerindra terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas justru menunjukkan kalau Partai Gerindra-lah yang anti demokrasi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas memberikan syarat bahwa semua ormas haruslah berdasarkan Pancasila, mengakui NKRI, dan mematuhi hukum Indonesia.

    Jika ormas yang tidak mau mengikuti hal tersebut, seperti HTI, dibubarkan oleh pemerintah, kenapa Partai Gerindra yang sewot? Sudah banyak bukti-bukti yang ada bahwa beberapa ormas radikal, termasuk HTI, ingin mengubah dasar negara Pancasila dan negara kesatuan menjadi negara khilafah berdasarkan hukum Islam, tanpa peduli bahwa walaupun pemeluk Islam adalah mayoritas, namun pemeluk agama lainnya di Indonesia juga banyak. HTI tidak peduli dengan potensi perpecahan di Indonesia, pokoknya khilafah dan hukum Islam, titik.

    Selain itu, HTI menganggap bahwa demokrasi adalah produk asing sehingga haram. Apakah tidak aneh kalau Partai Gerindra yang mengaku menghormati demokrasi dan bertarung di pemilu yang demokratis namun malah membela ormas-ormas yang anti demokrasi? Ciri-ciri Partai Gerindra sangat mirip dengan Partai Sosialis yang berhasil menjadikan Hugo Chavez dan Maduro menjadi presiden Venezuela. Di depan publik mereka meneriakkan kata demokrasi tapi di belakang mereka melakukan pembusukan terhadap pilar-pilar demokrasi. Akhirnya Venezuela yang tadinya merupakan negara terkaya di Amerika Selatan, sekarang menjadi negara termisikin di Amerika Selatan, bahkan tisu toilet pun merupakan barang mewah saat ini.

    Apalagi jika dilihat sejarahnya, ketua partai Gerindra adalah tukang culik aktivis demokrasi, penulis agak kesulitan dengan logika di mana seorang tukang culik aktivis demokrasi malah bicara masalah demokrasi. Kalau ada yang mengerti logikanya, mohon memberitahukan penulis.

    Selain masalah demokrasi tersebut, Gerindra juga mengomentari pembangunan infrastruktur di masa Pemerintahan Jokowi. Dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Dari pernyataan ini saja sudah terlihat jelas bahwa Partai Gerindra tidak merakyat.

    Saya yakin Ahmad Riza Patria ini adalah anggota DPR yang tidak pernah mendengar apa yang dikatakan rakyat? Apakah dia tidak pernah dengar dari rakyat yang tinggal di Indonesia Timur mengenai pesatnya infrastruktur di bawah pemerintahan Jokowi? Pernahkah dia tanya sendiri ke warga Banjarmasin, tempat kelahirannya, bagaimana warga di sana sangat mendukung pemerintah saat ini? Pernahkah dia ke Papua dan menanyakan pendapat rakyat Papua? Rakyat Papua sangat mendukung Jokowi karena selama ini rakyat Papua merasa menjadi anak tiri yang kekayaan alamnya diambil namun tidak merasakan pembangunan, namun hal itu berubah total dengan pesatnya pembangunan infrastruktur di Papua saat ini. Kalau sudah begini, tidak tepat sasaran di mananya?

    Berdasarkan pernyataan dari Ketua DPP Partai Gerindra dan pernyataan Partai Gerindra lainnya, penulis berkeyakinan bahwa Partai Gerindra adalah oposisi yang tidak bermutu. Hampir semua komentar negatif Partai Gerindra terhadap Jokowi hanyalah opini negatif tanpa didukung fakta dan bukti yang kuat dan akurat.

    Seharusnya Partai Gerindra mencontoh cara oposisi di Amerika dan Inggris. Oposisi di Amerika dan Inggris memberikan kritik kepada pemerintah dengan disertai bukti-bukti yang kuat dan jika pemerintah tidak mempedulikan kritik tersebut, maka bisa digunakan sebagai bahan kampanye di pemilu mendatang.

    Berbeda dengan apa yang dilakukan Partai Gerindra, mereka bukan melakukan kritik melainkan berusaha melakukan pembodohan terhadap rakyat, persis dengan taktik yang dilakukan mereka di Pilkada DKI Jakarta. Semoga mayoritas warga Indonesia tidak sebodoh mayoritas warga Jakarta yang sekarang sudah mulai merasakan kekonyolan Gubernur dan Wakil Gubernur pilihan konyol mereka.




    Penulis :  Tatsuya    Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Gerindra, Partai Oposisi Yang Tidak Bermutu Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top