728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 18 Oktober 2017

    #Warta : Densus Tipikor: Jusuf Kalla Bikin Gaduh Lawan Jokowi-Tito di Tengah Terpuruknya KPK dan Kejaksaan

    DPR hampir dipastikan akan menyetujui pembentukan Densus Tipikor di tubuh Polri. Namun, di tengah upaya itu Jusuf Kalla melontarkan ketidaksetujuannya. Akan tetapi yang menarik adalah bahwa sikap JK ini tampak di permukaan berbeda dengan Presiden Jokowi dan Tito Karnavian.

    Melihat dinamika itu, Presiden Jokowi dan Tito Karnavian melihatnya sebagai hal yang lumrah dan wajar. Mereka tahu siapa dan apa JK. Kalau bukan seperti itu ya bukan JK. Itu saja catatannya. Namun, publik pun menjadi terheran alasan apa yang mendasari perbedaan itu. Tentu bukan yang disampaikan oleh JK yakni menguatkan dulu KPK dan Kejaksaan, serta meningkatkan kewenangan yang sudah ada di Polri. Itu alasannya di permukaan.

    Perlawanan Politis Jusuf Kalla

    Pembentukan Densus Tipikor oleh Jokowi dan Tito Karnavian memecah kebulatan Istana. Tanpa angin, tanpa badai, tanpa ba-bi-bu, Jusuf Kalla membuat gaduh. Jusuf Kalla menolak keberadaan Densus Tipikor yang dibentuk oleh Polri. Tentu pernyataan JK ini bukan hal yang aneh. Biasa dia berperan sebagai ‘yang berbeda’. Pendukung Anies mentah-mentah ini senyatanya hendak menunjukkan peran kekuatannya di hadapan Presiden Jokowi.

    Publik yang waras memang sudah paham dengan segala sepak terjang JK. Dia adalah politikus sejati yang menguasai seluruh strategi politik. Kekuatan bisnis dan kerajaan usaha dia menjadi salah satu magnet bagi para semut hitam penghisap darah untuk mendekatinya. Kekuatan uang menjadi alat kuat memantik strategi politik apapun yang dia mau: termasuk politik identitas Islam yang dia usung.

    (Keluar dari topik tapi penting. Kejutan besar dalam kesenyapan terbersit bahwa Jusuf Kalla kemungkinan memiliki ambisi untuk menggandeng Anies menjadi cawapresnya. Selentingan dorongan dari kalangan pendukungnya mengomporinya, yakni untuk menuntaskan diri menjadi presiden setelah selama dua kali menjabat sebagai wapres, benar-benar bisa memengaruhi dirinya. Ini sangat menarik dan sebentar lagi wacana mendorong JK akan masuk ke dalam bursa lembaga survei – dengan Anies, Prabowo, akan masuk ke ranah perang kepentingan yang saling mematikan.)

    Sikap yang nampak berseberangan ini sesungguhnya adalah upaya dirinya secara politis masih eksis. Komentar yang dia sampaikan untuk kepentingan umum. Presiden Jokowi dan Jenderal Tito pun tidak menanggapi omongan JK terkait dengan Densus Tipikor ini secara berlebihan. Cukup Johan Budi saja yang menjawab. Selesai.

    Terobosan Jokowi dan Tito Karnavian

    Terkait pemberantasan korupsi Jokowi dan Tito Karnavian melihat kenyataan bahwa tidak ada jalan lain selain melakukan penguatan kembali penegakan hukum untuk menjepit para koruptor, mafia, dan politikus semprul. Perilaku korup para penyelenggara negara semakin menjadi dan tidak kapok.

    Untuk itu dipandang perlu dicarikan suatu cara efektif untuk membombardir dan menghancurkan mafia yang bergentayangan mengatur korupsi dan merusak tatanan penyelenggaraan negara, yang sangat mencederai dan mengkhianati negara, memiskinkan rakyat.

    Jokowi dan Tito pun melihat adanya kenyataan bahwa Kejaksaan Agung, dan KPK – dan Polri sendiri saat ini tengah melempem dalam penegakan hukum terkait korupsi. Kebobrokan dan melempemnnya profesionalitas di kedua lembaga dalam menangani korupsi yang sangat lamban – sebagai akibat dari kepentingan politik di dalamnya – membuat mereka bertekad mencari terobosan baru dengan menguatkan peran Polri.

    Profil Densus Tipikor Polri

    Bentukan baru unit khusus anti korupsi di Polri ini pun justru akan menguatkan (baca: menyaingi) Kejaksaan dan KPK. Apalagi senyatanya KPK hanyalah lembaga ad hoc yang dibentuk sementara dan kapan pun bisa dibubarkan. Untuk itu sebuah lembaga baru untuk mem-back-up harus dibentuk.

    Pun wilayah dan ranah kerja pun secara nasional. Pembentukan Densus Tipikor oleh Polri ini bertujuan untuk memberantas korupsi secara menyeluruh. Pun Polri menghindari politisasi kasus. Tidak dipolitisir seperti yang dilakukan oleh KPK dengan berpura dungu, lalu menggambarkan publik menyalahkan hakim di praperadilan.

    Misalnya dalam kasus besar Hadi Poernomo dan Setya Novanto. Hal ini tidak akan terjadi di Densus Tipikor bentukan Polri. Karena densus ini terkomando dan terintegrasi langsung di tubuh Polri, dengan tanggung jawab langsung ke Kapolri.

    Pun Densus Tipikor yang dibentuk memiliki kewenangan seperti KPK yakni: pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Cakupan kerjanya pun menjangkau tindak pidana korupsi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Hal ini bisa menguatkan satgas anti preman juga di daerah-daerah, dalam skala kecil.

    Densus Tipikor memiliki 3.560 personel, dengan anggaran Rp 2,6 triliun untuk operasional. Satuan baru di tubuh Polri dipimpin oleh perwira tinggi bintang dua. Langkah Polri ini pun akan diintegrasikan dengan kejaksaan Agung, bekerjasama dengan KPK, sehingga bisa memotong mata rantai penindakan terhadap para koruptor.

    Densus ini jelas akan lebih atau sama kuat dengan KPK. Pun unit khusus ini bertujuan untuk mencegah praperadilan tidak bertindak liar, yang sering memertanyakan tentang keabsahan penyidik KPK.

    KPK hanya didanai sebesar Rp 734,2 miliar. Uang itu untuk operasional dan gaji pegawai sebanyak 1.124 orang, termasuk 139 penyelidik, 96 penyidik, dan 80 penuntut umum. Dengan dana sebesar itu, KPK tidak menunjukkan kinerja yang moncer. Meskipun begitu KPK merekrut sekitar 400 pegawai lagi pada 2017 ini. Hanya untuk menghamburkan uang secara tidak efektif – sesuai dengan temuan BPK. Itupun kewenangan KPK dibatasi menangani kasus di atas Rp 1 miliar.

    Melihat kondisi seperti itu, Densus Tipikor pun dibentuk untuk mengendus korupsi sampai ke kota, kabupaten, kecamatan, dan desa. Maka satgas (satuan tugas) dibentuk di berbagai daerah dengan tiga tipe, ada 16 satgas tipe A, 14 satgas tipe B, dan 13 satgas tipe C.

    Pembentukan Densus Tipikor Berjalan

    Sesungguhnya, simpang-siurnya dan kelihatan pecahnya Istana soal Densus Tipikor ini hanyalah angin sepoi yang ditiupkan di atas bara api besar rapuhnya penegakan hukum, terpenting adalah korupsi, yang sangat lamban dan menimbulkan keprihatinan mendalam Jokowi dan Tito Karnavian.

    Yang dilakukan oleh Polri merupakan langkah besar strategis dalam pemberantasan korupsi. Densus Tipikor ini dibentuk untuk menjawab kepentingan dukungan penguatan KPK yang hendak dibubarkan oleh para koruptor, diancam dibekukan dan dibubarkan oleh DPR.

    Dan, tentang JK dalam hal ini, dia ditempatkan sebagai seorang politikus sejati saja. Berikan hak bicaranya. Pembentukan unit kerja Polri anti rasuah ini dipastikan akan jalan terus. Demikian the Operators. Salam bahagia ala saya.



    Penulis : Ninoy N. Karundeng   Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Densus Tipikor: Jusuf Kalla Bikin Gaduh Lawan Jokowi-Tito di Tengah Terpuruknya KPK dan Kejaksaan Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top