728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 10 Oktober 2017

    Dunia Pengadilan di Indonesia DARURAT Korupsi

    Dunia pengadilan di Indonesia dinilai mengalami situasi darurat korupsi. Pasalnya, 25 hakim dan pegawai badan peradilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2012 hingga sekarang.

    "Jangan dipandang dari kuantitas saja, ini masalah serius di badan peradilan kita," tegas Lalola Easter, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), seusai diskusi di kantor ICW, Jakarta, 10 Oktober 2017.

    Lalola menilai Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dalam lima tahun masa jabatannya tidak mampu mereformasi sistem peradilan. "Seharusnya ada beban moral dari Ketua MA terhadap hal ini. Pasalnya, penangkapan itu terjadi dalam masa jabatannya," ujar dia.

    ICW, lanjut dia, memberi empat rekomendasi terkait situasi itu. Pelaksanaan Peraturan MA No. 8 Tahun 2016 perlu dievaluasi, Maklumat MA yang baru terbit bulan lalu harus diterapkan secara tegas dan konsisten, serta MA juga harus memetakan potensi korupsi bersama KPK dan Komisi Yudisial.

    "Rekomendasi lainnya yaitu MA, KPK, dan KY juga perlu merumuskan kurikulum pembinaan khusus untuk meningkatkan integritas aparat," tukas dia.

    Dalam diskusi yang sama, hakim agung Gayus Lumbuun memandang sepantasnya Ketua MA turun dari jabatan berdasarkan Peraturan MA No 7, 8, dan 9 Tahun 2016. "Belum lagi dengan Maklumat MA yang baru saja dikeluarkan September lalu," tutur Gayus.

    Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan putusan banding perkara kasus korupsi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Keduanya ditangkap pada Jumat 6 Oktober 2017 malam.

    Sementara itu, Ketua MA Hatta Ali menegaskan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap para pemimpin pengadilan sudah maksimal dilakukan. Dia berharap operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Sulawesi Utara tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyudutkan MA.

    "Ini tidak perlu berkepanjangan, apalagi akan menghabiskan energi dan bahkan dapat menjadi tunggangan bagi pihak yang punya kepentingan tertentu," kata Ketua MA saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

    Di sisi lain, Kepala Biro Humas dan Hukum MA Abdullah menyatakan MA telah memberhentikan sementara Sudiwardono dari jabatan hakim dan ketua PT Manado. "Selain itu, Sudiwardono hanya mendapat gaji pokok 50% sebesar Rp2.810.150 tanpa mendapat tunjangan lain dan akan diberhentikan tetap jika menjadi terpidana atau ada putusan berkekuatan hukum tetap."

    Kemarin, tim MA juga telah memeriksa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Herri Swantoro. Hasilnya ialah tidak ditemukan kelalaian dalam melakukan pembinaan terhadap Sudiwardono. "Jadi tidak ada upaya atau tindakan pencopotan Dirjen Badilum," kata Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto.
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Dunia Pengadilan di Indonesia DARURAT Korupsi Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top