728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 15 September 2017

    #Warta : Tahukah Rakyat Bahwa Dengan Undang-Undang MD3, DPR Bisa Kebal Hukum?

    Membaca berita tentang pelaporan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD oleh MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi, saya jadi berpikir, pernahkah ada pemberitaan bahwa seorang anggota DPR diberi sangsi atau bahkan dipecat dari keanggotaannya oleh MKD atau Mahkaman Kehormatan Dewan karena telah melakukan pelanggaran kode etik?

    Waktu kasus “Papa minta saham”, sepertinya Setya Novanto santai-santai saja. Diproses hukum tidak, kena sangsi MKD juga tidak. Padahal pelanggarannya bisa dibilang cukup fatal. Iya sih, dia sempat turun jabatan, tapi itu rasanya hanya sekejap saja. Kalau melihat apa yang terjadi pada Setya Novanto dengan kasus “Papa minta saham”-nya yang sebegitu fatal, saya ragu kalau MKD akan melakukan tindakan atas pelaporan MAKI atas Fadli Zon yang dituduh melanggar kode etik karena dia sudah berani menandatangi surat permohonan penundaan penyidikan atas Setya Novanto tanpa membicarakannya dengan para ketua dan wakil ketua lainnya. Surat Fadli Zon adalah resmi surat yang dikirim oleh Sekretariat DPR dan bukan surat yang dia kirim secara pribadi.

    Untuknya, KPK sebagai lembaga yang independent, memiliki Undang-Undang dan peraturan tersendiri. Dasar inilah yang kemudian dijadikan acuan atas penolakan surat permohonan penangguhan penyidikian atas diri Setya Novanto.

    Jujur saja, keraguan saya bahwa pelaporan atas Fadli Zon mungkin tidak akan terdengar lebih panjang, jika kita melihat para anggota MKD. Ada 17 orang anggota MKD dari berbagai fraksi. Mereka adalah :

    1. (Ketua) Surahman Hidayat dari Fraksi PKS
    2. (Wakil Ketua) Hardisoesilo dari Fraksi Partai Golkar
    3. (Wakil Ketua) Junimart Girsang dari Fraksi PDIP
    4. (Wakil Ketua) Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra
    5. Ahmad Riski Sadig dari Fraksi PAN
    6. Hang Ali Saputra Syah Pahan dari Fraksi PAN
    7. Zainut Tauhid Sa’adi dari Fraksi PPP
    8. Muhammad Prakosa dari Fraksi PDIP
    9. Guntur Sasono dari Fraksi Partai Demokrat
    10. Darizal Basir dari Fraksi Partai Demokrat
    11. Sarifuddin Sudding dari Fraksi Partai Hanura
    12. Muhammad Syafi’i dari Fraksi Partai Gerindra
    13. Marsiaman Saragih dari Fraksi PDIP
    14. Dadang S Muchtar dari Fraksi Partai Golkar
    15. Acep Adang Ruhiat dari Fraksi PKB
    16. Fadholi dari Fraksi Partai NasDem
    17. Budi Supriyanto dari Fraksi Partai Golkar

    Silahkan kalian nilai, apakah perkiraan saya ini benar atau salah, dengan melihat formasi keanggota MKD ini. Apakah pelaporan rakyat pada MKD akan menjadi efektif bagi pelanggar-pelanggar kode etik di DPR?
    Hal lain yang dilansir oleh Kompas pada tanggal 20 November 2017 bahwa anggota DPR bisa kebal hukum jika kita melihat lebih detail isi tentang hak impunitas anggota Dewan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk menjadi anggota MKD bisa membatalkan pemanggilan anggota DPR terkait proses hukum tindak pidana.
    Dalam pasal 224 ayat (5) menyebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

    Dalam ayat (6), diatur bahwa MKD harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut paling lambat 30 hari setelah surat tersebut diterima.

    Namun, ayat 7 menyebutkan, jika MKD memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, maka surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum.

    Meski demikian, ada aturan lain yang mengatur soal pemanggilan anggota DPR terkait tindak pidana, yakni dalam Pasal 245. Dalam pasal tersebut, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD.

    Dalam ayat (2), diatur bahwa jika MKD tidak memberikan persetujuan tertulis dalam waktu 30 hari sejak permohonan diterima, maka pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan.

    Adapun dalam ayat (3), persetujuan tertulis dari MKD tidak berlaku jika anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Aturan itu juga tidak berlaku bagi anggota yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

    Enak sekali yah jadi anggota DPR. Bagaimana jika 17 anggota MKD sendiri yang ternyata bermasalah dengan hukum? Selain pasal 224, apa pasal 245 soal pemanggilan anggota DPR terkait tindak pidana. Dalam pasal tersebut, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD.
    Saya yakin, perumusan Undang-Undang MD3 ini dilakukan dalam tingkat kesadaran yang tinggi. Pertanyaan saya, kenapa harus meminta persetujuan MKD kalau jelas terbukti bersalah? Selama MKD ini bisa bersikap objektive dan mendukung pemberantasan segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para wakil rakyat, kita rakyat sih okey-okey saja. Tapi kalau terjadi kongkalikong atau kolusi dalam kejahatan, lalu MKD menolak pemanggilan anggota Dewan oleh kepolisian atau KPK, siapa yang bisa menghentikan?

    Jujur saja, ini menjadi pertanyaan, “Sekarang ini, siapa yang mengawasi DPR?”





    Penulis :  Erika Ebener    Sumber :   Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Tahukah Rakyat Bahwa Dengan Undang-Undang MD3, DPR Bisa Kebal Hukum? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top