728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 30 September 2017

    #Warta : Setya Novanto Kembali Bebas, Berikut Kejanggalan yang Terjadi di Pra Peradilan

    Kita semua sudah tahu bahwasannya Setya Novanto telah ditetapkan menjadi salah satu tersangka di kasus E-KTP. Sejatinya kasus ini sudah berlangsung cukup lama tetapi dengan mangkirnya Setya Novanto beberapa kali, lalu kemudian memilih untuk mendekam di rumah sakit dengan memainkan sandiwara menggunakan alat-alat medis, akhirnya hari ini dinyatakan bahwa status tersangka Setya Novanto tidak sah !

    Pembebasan Setya Novanto dari status tersangka diputuskan di sidang pra-peradilan kemarin (29/09). Berikut kutipan berita tentang hasil tersebut :
    Praperadilan yang diajukan Setya Novanto dikabulkan sebagian. Novanto pun tak lagi menyandang status tersangka kasus korupsi e-KTP.

    Novanto ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 17 Juli 2017. Dia diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
    Peran Novanto pun diungkap pula dalam sidang vonis Irman dan Sugiharto. Novanto disebut sebagai kunci anggaran e-KTP.
    Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka, belum sekali pun Novanto memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai tersangka.
    Dia tak hadir dalam pemanggilan pertama pada Senin (11/9/2017) dengan alasan sakit. Lalu, pada Senin (18/9) lalu, dia juga tidak hadir dalam pemanggilan kedua.
    Dalam vonis praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), hakim tunggal Cepi Iskandar menyatakan status tersangka Novanto tidak sah. Cepi mengabulkan sebagian permohonan Novanto.
    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap hakim Cepi membacakan amar putusan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (29/9). – Detik .com
    KPK cukup terkejut atas hasil ini karena KPK telah yakin dapat memenangkan pra-peradilan ini. Tetapi ada hal-hal yang aneh yang terjadi ketika pra peradilan sebelumnya seperti tidak diizinkannya KPK menampilkan video sebagai alat bukti dan juga ditundanya kembali pra peradilan selama 1 hari seperti dilansir dari berita berikut:
    Hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar menolak memutarkan bukti rekaman yang diajukan oleh KPK pada sidang praperadilan Setya Novanto. KPK akan berkoordinasi dengan Komisi Yudisial (KY).
    “Nanti kita akan koordinasikan dengan komisi yudisial,” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada wartawan di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2017). – Detik .com
    Merespon hal ini, ICW (Indonesia Corruption Watch) sebagai lembaga independen yang selama ini mengawasi berbagai tindak korupsi juga melihat ada kejanggalan dalam kasus ini. Berikut kutipan pernyataan ICW :

    Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat adanya kejanggalan pada seluruh proses persidangan praperadilan tersangka korupsi e-KTP Setya Novanto. Peneliti Hukum ICW Lalola Easter mengatakan sedikitnya ia melihat ada enam kejanggalan dari seluruh proses persidangan yang berlangsung selama satu pekan ini.

    Gambar 2. Hakim yang memimpin sidang pra peradilan Setnov

    1. Kejanggalan menurut ICW adalah hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan Setya dalam korupsi e-KTP. Menurut Lalola, penolakan ini sangat janggal karena hakim berpandangan bahwa pemutaran rekaman tersebut sudah masuk pokok perkara. Padahal, rekaman pembicaraan tersebut adalah salah satu bukti yang menunjukkan keterlibatan Setya dalam perkara korupsi e-KTP.
    2. Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK Pada 27 September 2017. Saat itu, hakim Cepi menolak ahli teknologi informasi Universitas Indonesia, Bob Hardian Syahbudin. Alasan hakim Cepi lagi-lagi karena materi yang disampaikan pada persidangan sudah masuk pokok perkara pembuktian korupsi e-KTP.
    3. Hakim menolak eksepsi KPK yang disampaikan pada 22 September 2017. Dalam eksepsinya, KPK menyampaikan dua hal yang menjadi keberatannya, yaitu terkait status penyelidik dan penyidik independen KPK dan dalil permohonan Setya yang sudah memasuki substansi pokok perkara. Menurut Lalola, logika yang sama tidak muncul ketika KPK mengajukan permohonan untuk memperdengarkan rekaman pembicaraan, yang menguatkan dalil keabsahan penetapan Setya sebagai tersangka.
    4. Hakim mengabaikan permohonan intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara. Hakim Cepi mengabaikan permohonan intervensi yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Organisasi Advokat Indonesia (OAI).
    5. Hakim bertanya kepada saksi ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan. Dalam mendengar keterangan dari ahli hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari, Hakim bertanya mengenai sifat adhoc lembaga KPK. Padahal tidak ada materi sidang praperadilan yang berkaitan dengan hal tersebut. “Pertanyaan ini jelas tidak pada tempatnya, sehingga motivasi Hakim Cepi Iskandar ketika mengajukan pertanyaan tersebut, patut dipertanyakan,” ujar Lalola.

    6. Laporan kinerja KPK yang berasal dari panitia khusus hak angket KPK dijadikan bukti dalam praperadilan. Kuasa hukum Setya Novanto membawa sejumlah bukti, di antaranya LHP BPK Nomor 115/HP/XIV/12/2013 atau LHKP KPK 115 yang pada intinya menjabarkan kinerja KPK selama 10 tahun ke belakang

    Cukup sudah Setya Novanto mempermainkan hukum dengan memanfaatkan kekuasaan. Sudah saatnya rakyat yang turun langsung untuk mempertegas hukum yang berlaku. Jangan sampai kasus ini kembali hilang seperti kasus ‘papa minta saham” yang hilang bagaikan asap. Mungkin jantungnya yang ‘bocor’ akan segera sembuh mendengar hasil ini.





    Penulis  :  haga ginting    Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Setya Novanto Kembali Bebas, Berikut Kejanggalan yang Terjadi di Pra Peradilan Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top