728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 13 September 2017

    #Warta : Setnov Habis Mangkir, Eh DPR Minta Penundaan Pemeriksaan

    Singkat saja, aku ingin menuliskannya!
    DPR meminta KPK menunda pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto hingga Pengadilan memberikan putusan soal praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Permintaan ini termuat dalam surat yang diantarkan Kepala Biro Kesekjenan DPR Hani Tahapsari ke kantor KPK pada Selasa, 12 September 2017.

    “Saudara Setya Novanto memohon kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepada KPK tentang langkah praperadilan tersebut dengan penundaan pemeriksaan pemanggilan saudara Setya Novanto,” kata Hani di gedung KPK, Selasa, 12 September 2017.

    Hani mengatakan dalam surat tersebut, tertulis poin pertimbangan yaitu sikap KPK ketika menangani kasus yang disangkakan kepada Komisaris Jendral Budi Gunawan.

    “Saat itu semua pihak termasuk KPK mau menahan diri menunggu putusan praperadilan sebagai bentuk menghormati proses hukum agar tidak ada yang dirugikan,” ujar Hani membacakan sedikit isi surat tersebut.

    Apa yang menimpa Setnov ini menjadi perhatian publik yang menginginkan kejelasan. Karena setiap kasus yang menimpa Setnov, cepat mencuat dan cepat pula menghilang. KPK tampak sedang berseteru dengan DPR. Melihat ditetapkanya Setnov sebagai tersangka, semakin memperjelas bahwa opini publik mengenai ketidakberesan para anggota dewan adalah fakta yang tak terelakan.

    Apakah praperadilan akan kembali menyelamatkan Setnov?

    Skenario praperadilan ini secara tidak langsung bertepatan dengan akhir masa kerja Pansus Hak Angket KPK. Doli Mantan Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) menilai praperadilan Setnov janggal.

    “Jadi kalau seandainya (Novanto) menang, ini akan menguatkan DPR dan Pansus untuk semakin yakin bahwa KPK tidak benar kerjanya menetapkan tersangka tidak benar,” jelas Doli.

    Dia berharap, KPK bisa mengungkap kasus E KTP dengan tuntas. Hal tersebut disebut menjadi momentum baik akan nasib pemberantasan korupsi di negeri ini.

    “Jadi kalau KPK, dalam hal ini proses E KTP, tidak serius, maka taruhannya KPK akan dibubarkan. Kalau memang KPK bisa menunjukan bukti cukup dan tuntaskan ini, momentum pekerjaan pemberantasan korupsi cerah,” pungkas Doli.

    Disisi yang lain, untuk diketahui Ketua DPR Setya Novanto mangkir alias tak menghadiri jadwal pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun alasan ketidakhadiran Setnov adalah karena sedang sakit.

    Oke, sedang sakit. Namun apakah sidang praperadilan akan menghambat penyidikan kasus terhadap dirinya (Setnov). Tidak, tentu tidak. Hal ini sudah diperjelas oleh pihak KPK.
    “Kami sejauh ini berharap tentu saja, pihak yang dipanggil datang dalam pemeriksaan itu, sebaiknya hadir ke KPK. Kalau misalnya ada yang ingin dijelaskan, dibantah, diklarifikasi, maka di sinilah ruangnya,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jumat (8/9).
    Febri mengaku pihaknya sudah mendapat surat undangan untuk sidang perdana praperadilan Setya Novanto pada tanggal 12 September 2017. Namun ia memastikan bahwa penyidikan kasus e-KTP tidak akan terhambat dengan adanya sidang praperadilan.

    KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berhak memanggil paksa terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto jika mangkir pemeriksaan, terkait dugaan korupsi e-KTP.

    Koswara pengamat hukum menilai jika sering mangkir dengan alasan tidak jelas, maka pemanggilan paksa termasuk penahanan sebaiknya dilakukan.

    “KPK harus berani memanggil paksa tersangka, apabila beberapa kali mangkir dari pemeriksaan dengan alasan tidak jelas,” kata pengamat hukum Koswara Purwasasmita, Selasa (12/9).

    Ketidakhadiran tersangka perlu ditelaah lagi keabsahannya. “Jika alasanya tidak jelas untuk menghindari pemeriksaan maka sebaiknya dilakukan panggil paksa dan kemudian dilakukan penahanan,” tegas Koswara.

    Selama ini, kasus Setnov menjadikan fokus perhatian masyarakat luas, terlebih tersangka pejabat negara sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Karena itu, menurut Koswara, Setnov harus memberikan contoh atau ketauladan kepada masyarakat untuk patuh hukum dengan mengikuti pemeriksaan dugaan korupsi KTP elektronik yang merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun itu.

    Sebelumnya, usai mendengar keputusan KPK yang menetapkan Novanto sebagai tersangka, sejumlah pengurus DPP dan elite Partai Golkar langsung menggelar pertemuan tertutup di rumah pribadi Novanto. Namun, ketika disinggung mengenai masa depan Novanto sebagai ketua DPR, Idrus mengaku belum bisa menyimpulkan.

    “Kami tidak bicara itu (Novanto mundur dari Ketua DPR). Tentu kami akan lihat besok, Setnov sebagai Ketua DPR pasti akan memberikan langkah-langkahnya,” ucap Idrus.

    Setnov ini sejak dulu tertimpa beragam kasus yang merugikan negara, dan selalu lolos dari meja hijau sekaligus tak pernah terpenjara, sangking licinnya. Ironisnya kembali lagi memegang jabatan ketua DPR setelah didepak dan lolos pula.

    Kali ini kena lagi, 2,3 triliun kerugian negara sementara kesenjangan sosial ditengah masyarakat masih tinggi. Saya rasa ini saatnya KPK menunjukkan taringnya kepada Setnov, karena dari beragam kasus yang dia lakukan, selalu lolos. Hemat saya, kelebihan Setya Novanto sebagai politisi adalah tidak reaksioner, tampak seperti lugu, kemayu dan santai, bahkan menghadapi isu-isu politik yang ramai, dia justru mampu peluk kiri dan peluk kanan, satu persatu kasus yang menimpanya selesai sekaligus menghilang seperti angin lalu.

    Nah sekarang Setnov masuk lagi daftar pelaku kejahatan korupsi. Tentunya ini bukan untuk yang pertama kali baginya, namun bisa jadi untuk kesekian kalinya dia berhasil meloloskan diri lagi.

    Apakah hal-hal dan cara demikian masih akan digunakan oleh Setya N dalam kasus korupsi E-KTP yang sudah ditetapkan dirinya sebagai tersangka oleh KPK? Yang terlihat saat ini adalah mangkir karena sakit, dan masih berkutat dalam praperadilan.

    Pertanyaan lainnya, melihat beragam kasus Setnov yang semuanya lolos dari jerat hukum, bahkan dapat menjabat sebagai ketua DPR RI kembali, maka mampukah KPK untuk mengantarkannya sampai kepenjara? Jika sudah ditetapkannya sebagai tersangka, maka yang harus dilakukan oleh Setnov adalah pembuktian bahwa tuduhan itu salah, jika memang tidak terlibat, bukan mangkir dan meminta penundaan pemeriksaan.



    Referensi : Tempo, liputan6, MediaIndonesia.



    Salam dialektika.

    Penulis :  Losa Terjal    Sumber :    Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Setnov Habis Mangkir, Eh DPR Minta Penundaan Pemeriksaan Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top