728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 18 September 2017

    #Warta : Perkoncoan Fadli Zon dan Setya Novanto: Dari Urusan Remeh Hingga Urusan Korupsi

    Fadli Zon, sebuah nama yang sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Politisi Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR tersebut, kerap melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang selalu mengundang reaksi yang cukup beragam dari masyarakat dan netizen. Tidak sedikit pula yang mencemooh dan melontarkan ungkapan kekesalan atas berbagai pernyataannya yang sering mengada-ada tersebut.

    Tindak-tanduk wakil rakyat yang selama ini acap kali berseberangan dengan proses pemberantasan korupsi di Indonesia itu, sangat bertolak belakang dengan jabatan yang saat ini sedang diembannya, sebagai Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC). Jabatan yang teramat mentereng sebetulnya: Presiden Parlemen Anti-korupsi Se-dunia.

    Politisi kelahiran Jakarta tersebut, sering menunjukkan logika berpikir yang sedikit aneh dan cenderung menjijikkan. Dua tahun lalu, Fadli Zon pernah berujar, “Korupsi adalah oli pembangunan.” Bukankah itu sebuah ujaran yang begitu menjijikkan?

    Mendengar kata “oli”, tiba-tiba saja saya teringat pada sepeda motor saya yang selama ini selalu setia menemani saya. Tanpa oli, maka sepeda motor saya itu tak ubahnya sebuah sepeda, karena tidak akan bisa jalan. Oli menjadi salah satu hal terpenting pada mesin, sama pentingnya dengan bahan bakar.

    Mari kita bandingkan dengan apa yang disebut oleh Fadli Zon: korupsi adalah oli pembangunan. Artinya apa? Tanpa adanya praktek korupsi, maka pembangunan tidak akan dapat berjalan. Menurutnya, semakin marak korupsi, maka pembagunan harus semakin marak pula. Dan sebaliknya, jika praktek korupsi semakin rendah, maka semakin rendah pula pembangunannya. Sebuah cara berpikir yang amat rancu.

    Padalah, tingkat pendidikan Fadli Zon tidaklah rendah-rendah amat, terlalu tinggi malah. Dia pernah menjadi mahasiswa terbaik di kampusnya, Univeristas Indonesia (UI), dan terbaik ketiga secara nasional. Dia meraih gelar masternya dari Inggris dan gelar Doktornya dari UI. Hebat bukan? Gelarnya lengkap, mulai dari Strata-1 hingga Strata-3. Namun yang membuat kita terkadang bingung adalah, Fadli Zon “kok gitu?”

    Ketika Amien Rais disebut-sebut menerima aliran dana senilai Rp. 600 juta dari korupsi pengadaan alat kesehatan, Fadli Zon menyebut bahwa tuduhan tersebut merupakan bagian politisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Amien Rais. Sikap kritis terhadap pemerintah yang selama ini kerap ditunjukkan oleh Amien Rais, dianggap oleh Fadli Zon sebagai penyebabnya. Dia menganggap bahwa pemerintah telah mengintervensi KPK.

    Fadli Zon juga kerap menyerang KPK dengan berbagai ujaran-ujaran yang sesungguhnya sangat tidak berdasar. Tentang hak penyadapan yang dimiliki oleh KPK misalnya. Fadli Zon berkali-kali mepermasalahkan hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga anti-rasuah tersebut. Hak penyadapan yang dimiliki oleh KPK menurutnya sebagai sebuah kesewenang-wenangan dan merupakan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia.

    Fadli Zon mungkin lupa bahwa KPK tidaklah sembarangan melakukan penyadapan terhadap semua orang. KPK hanya akan melakukan penyadapan terhadap orang-orang atau para pejabat negara yang selama ini dicuragi oleh KPK telah melakukan tindakan merugikan keuangan negara.

    Dengan hak penyadapan tersebut, KPK terbukti mampu melakukan begitu banyak Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap mereka yang mencoba “bermain-main” dengan uang rakyat. Sudah tidak tahu lagi berapa banyak kepala daerah, birokrat, pengusaha, anggota DPR, dan bahkan jaksa dan juga hakim yang sudah dijerat lewat berbagai OTT yang dilakukan oleh KPK. Bercermin dari berbagai OTT tersebut, hak menyadap yang melekat pada KPK haruslah tetap dipertahankan.

    Begitu pula terhadap terbentuknya Pansus Angket KPK, tidak terlepas dari campur tangan seorang Fadli Zon. Dia bersama-sama dengan Fahri Hamzah, serta Setya Novanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP eletronik oleh KPK tersebut, dianggap sebagai penggagas utama terbentuknya Pansus tersebut.

    Dan polemik terbaru dari seorang Fadli Zon adalah surat yang ditanda tanganinya yang kemudian dikirmkannya ke KPK untuk meminta penundaan penyidikan oleh KPK terhadap Setya Novanto. Akibat surat yang dilayangkannya tersebut, dia dituduh melakukan penghalang-halangan terhadap proses hukum.

    Bahkan rekannya di Partai Gerindra mengecam tindakan yang dilakukannya itu. Mereka menyebut bahwa tindakan Fadli Zon tersebut bukanlah atas sepengetahuan partai, dan dia dianggap telah merusak citra partai.

    Fadli Zon memang sahabat karib Setya Novanto. Oleh karenanya, adalah menjadi sebuah kewajiban baginya untuk membela sahabatnya itu: dalam senang dan susah, dalam suka dan duka. Terbukti ketika Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka. Fadli Zon dan rekannya Fahri Hamzah menjadi yang terdepan membelanya.

    Mereka menuding bahwa kasus tersebut hanyalah rekaan belaka dan hanya merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh KPK untuk menghibur publik. Bahkan mereka menyebut bahwa ada permufakatan jahat di balik penetapan Setya Novanto sebagai tersangka. Dengan begitu lantangnya, mereka menantang KPK untuk membuktikan sangkaan yang dituduhkan kepada Setya Novanto yang diduga telah menerima aliran dana dari proyek KTP elektronik sebesar Rp. 574 miliar.

    Di samping itu, mereka juga meminta kepada presiden supaya membatalkan pencekalan terhadap Setya Novanto. Mereka beranggapan bahwa pencekalan terhadap sahabat mereka itu merupakan sebuah tindakan pelecehan terhadap salah seorang pejabat tinggi di negeri ini. Mereka menuntut supaya Setya Novanto diperlakukan adil dan lebih manusiawi dengan senantiasa berpegang pada prinsip praduga tak bersalah.

    Lantas kita bertanya-tanya, mengapa Fadli Zon begitu getolnya membela dan melindungi Setya Novanto? Apakah ada udang di balik batu?

    Setya Novanto, sahabat Fadli Zon, yang merupakan politisi Partai Golkar yang juga merupakan ketua para wakil rakyat itu, (diduga) ikut berkomplot dengan para “tikus-tikus” jahat lainnya melahap triliunan uang negara. Ketua Partai Golkar itu disebut-sebut menjadi salah aktor utama dalam merancang penggelembungan anggaran proyek KTP elektronik, yang seharusnya hanya Rp. 3,6 triliun, namun “di-mark up” hingga mencapi Rp. 5,9 Triliun.

    Setelah anggaran yang cukup besar itu disetujui, dengan segala carut-marut yang terjadi, akhirnya mega proyek tersebut dilaksanakan. Seluruh rakyat yang telah memenuhi persyaratan untuk memiliki KTP, datang berbondong-bondong untuk melakukan perekaman di tempat-tempat yang telah ditentukan. Dengan satu harapan: akan segera memiliki KTP baru. Ya, KTP yang benar-benar baru, yang modern dan futuristik.

    Pada awal pelaksanaan proyek tersebut, pemerintah mematok target yang membuat banyak orang berdecak kagum. Pemerintah kala itu menargetkan bahwa di akhir tahun 2012 (hanya satu tahun setelah proyek dimulai) sebanyak 172 juta penduduk Indonesia akan memiliki KTP elektronik. Itu artinya bahwa hampir seluruh penduduk Indonesia seharusnya sudah memiliki KTP eletronik.

    Kenyataannya? Lebih dari 23 juta penduduk Indonesia, hingga saat ini belum memiliki KTP. Mereka harus bersabar menunggu hingga blangko KTP ada. Jika belum kunjung ada, maka mereka harus berusaha berbangga hati memiliki KTP seukuran kertas A4. Mungkin itu akan menjadi KTP terlebar di seluruh dunia.

    Sungguh menyedihkan. Ketika lebih dari 23 juta penduduk Indonesia hingga kini masih belum mengantongi KTP eletronik, Setya Novanto dan lebih dari 25 orang anggota Komisi II DPR-RI bersama-sama dengan oknum pegawai Kementerian Dalam Negeri dan usahawan, diduga membagi-bagi Rp. 2,3 triliun uang negara yang seharusnya diperuntukkan untuk modernisasi KTP penduduk Indonesia tersebut.

    2,3 triliun Rupiah adalah angka yang cukup fantastis. Ada begitu banyak hal yang dapat dikerjakan dengan uang tersebut. Namun celakanya, uang tersebut hanya mengisi pundi-pundi segelintir orang saja. Dengan jumlah uang Rp. 2,3 triliun tersebut, akan mampu membangun 2.300 unit sekolah baru. Lebih dari kata cukup untuk jumlah sekolah baru yang masih dibutuhkan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa saat ini.

    Dan jika dengan uang Rp. 2,3 triliun tersebut dipergunakan untuk merehab sekolah-sekolah di Indonesia yang hingga akhir tahun 2016 masih ada sekitar 152 ribu gedung sekolah yang masuk dalam kategori rusak sedang dan berat. Seluruh gedung rusak tersebut dapat segera diperbaiki ditambah dengan pembangunan 14.000 ruang kelas baru yang masih dibutuhkan saat ini. Artinya apa? Rp. 2,3 triliun tersebut bisa merubah banyak hal.

    Atas kerugian negara yang cukup besar itu, serta efek yang cukup serius yang ditimbulkannya, sekali lagi, saya kembali bertanya-tanya dalam hati, mengapa Fadli Zon begitu “ngotot” mendukung Setya Novanto? Biarlah waktu yang menjawabnya.

    Oleh karena surat pembelaan terhadap Setya Novanto yang dilayangkan Fadli Zon kepada KPK, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dia dianggap telah melanggar kode etik DPR.

    Bukan hanya sekali ini saja Fadli Zon diadukan oleh masyarakat ke MKD. Pada bulan November tahun lalu, dia juga pernah dilaporkan oleh sekelompok masyarakat ke MKD karena dirinya dianggap telah mengacaukan kerukunan nasional karena pernyataannya yang dianggap memprovokasi rakyat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

    Sebelumnya, pada bulan Juni lalu, dia bersama dengan para anggota Pansus Angket KPK juga dilaporkan ke MKD. Kelompok masyarakat tersebut menganggap bahwa pembentukan Pansus Angket KPK tersebut menyalahi aturan.

    Atas berbagai kontroversi yang ditimbulkan oleh Fadli Zon tersebut, serta sikapnya yang selama ini cenderung membela mereka yang diduga melakukan korupsi, serta berbagai tudingan mirng yang kerap dialamatkannya kepada KPK, maka tidaklah berlebihan rasanya kalau kita meragukan komitmennya terhadap tindak pemberantasan korupsi yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh KPK. Atau mungkinkah Fadli Zon? Akh! Sudahlah!

    Penulis  : Hermanto Purba   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Perkoncoan Fadli Zon dan Setya Novanto: Dari Urusan Remeh Hingga Urusan Korupsi Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top