728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 06 September 2017

    #Warta : Pansus Angket KPK Akan melucuti Kewenangan Penyidikan & Penuntutan KPK? Situ Waras?

    Pansus Hak Angket KPK mempertimbangkan untuk MENCABUT kewenangan KPK dalam fungsi penuntutan dan penindakan. Artinya KPK hanya akan memiliki fungsi supervisi dan koordinasi atas lembaga penegak hukum lain.

    Kalimat pertama yang saya dengar di berita malam ini membuat saya berpikir, bahwa selama ini semua usaha pencarian fakta, mulai dari pemanggilan beberapa orang ke gedung DPR sampai para anggota Pansus Hak Angket KPK mendatangi Lapas Sukamiskin Bandung untuk meminta informasi pada para koruptor, itu semua hanya alibi mereka. Sebenarnya apa yang ingin DPR lakukan pada KPK sudah ada dibenak mereka sejak jauh-jauh hari sebelum Pansus Hak Angket KPK ini dibentuk.

    Menghabiskan sampai Rp 3 miliar untuk pembentukkan Pansus Hak Angket KPK dan uang sebanyak Rp 3 miliar yang mereka pakai, adalah uang rakyat, bukan uang urunan dari kantong saku baju mereka. Dan pembentukkan Pansus ini akan menghasilkan keputusan untuk MENGKEBIRI kewenangan Lembaga KPK?

    Mendekati akhir masa kerja 28 September mendatang, Pansus Hak Angket KPK mulai mempertimbangkan  menyusun rekomendasi untuk melucuti kewenangan KPK. Salah satu rekomendasi adalah meniadakan kewenangan KPK dalam penindakan dan penuntutan dan mengalihkan fungsi itu ke Polri dan Kejaksaan. Artinya KPK tidak bisa lagi menyelidiki, menyidik dan menuntut kasus korupsi seperti yang sekarang dilakukan. Pansus Hak Angket KPK mengakui pencabutan wewenang KPK bisa terjadi dengan dalih pembenahan dan penegakan hukum.

    Saya menggeleng-gelengkan kepala cukup lumayan lama mendengar apa yang baru saja dituturkan. Bagi saya, sebagai rakyat biasa, apa yang akan dilakukan oleh para Pansus Hak Angket KPK adalah tindakan yang sangat jahat terhadap rakyat. Agum Gunandjar memberi keterangan pada wartawan. Jujur saya malas menyimak apapun yang dia katakan. Semua itu hanya drama semata. Tidak ada sedikitpun aura terpancar dari gesture sang ketua Pansus Angket KPK, keinginan melihat Indonesia terbebas dari penyakit akut korupsi yang sudah menggerogoti parah tubuh keuangan negara.

    Disisi lain, anggota Pansus KPK yang lain, Daeng Muhammad, membantah adanya niat DPR  akan melucuti kewenangan KPK. Versinya dia, Pansus ingin mencari perbaikan pemberantasan korupsi. “Bukan melucuti, ini yang harus dipahami. DPR hanya ingin kehadiran KPK duduk bersama kita. Misalnya ada masalah seperti safe house, misalnya. Kita bisa duduk satu meja dan memperbaiki sistem hukum kita.” Tetap saja komentar Daeng Muhammad ini tidak merubah pernyataan Agum Gunandjar walaupun omongan dia diawali kalimat “Bukan melucuti….”. Dan lagi, kalau DPR mengharapkan KPK duduk bersama mereka, lalu status independen KPK akan seperti apa?

    Secara nalar saja, dari sejak didirikannya KPK, lembaga ini adalah independent. Pemahaman saya pribadi terhadap KPK adalah seperti atau sebagai polisi yang khusus hanya menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Semua yang dikerjakan dan dilakukan oleh KPK adalah persis seperti polisi. Miliki semua kewenangan seperti polisi. Mulai dari mengendus adanya tindakan pidana korupsi, memanggil orang yang disinyalir telah melakukan tindak pidana korupsi untuk di tanyai, menetapkan orang tersebut sebagai tersangka atau hanya sebatas saksi, sampai mengirim orang tersebut untuk diadili di pengadilan tipikor. Dan yang paling saya suka dari KPK adalah kemampuan mereka melakukan operasi tangkap tangan atau OTT.

    Menurut Agum Gunandjar, KPK sudah melanggar Nota Kesepahaman antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian yang ditanda tangani oleh para ketuanya pada tahun 2017. Dan Agum menyebutkan bahwa praktek OTT adalah jenis pelanggaran dari Nota Kesepahaman yang sudah dilakukan oleh PKP. Whaaaat?? Jadi kalau KPK menemukan beberapa orang sedang bertransaksi korupsi, mereka cuma bisa nonton saja?? Lalu tindakan apa yang harus dilakukan oleh KPK? Menelpon nine one one dan melaporkan bahwa kejahatan sedang berlangsung di depan mata, begitu? Waduh para penjahatnya keburu bubar duluan, karena polisi datang dua hari kemudian dari Amerika. Ya ya ya, tulisan saya memang sudah ngaco. Tapi saya masih waras.

    Bagusnya, walaupun rekomendasi Pansus Angket KPK ini disetujui oleh mayoritas fraksi di sidang paripurna, untuk mengesahkan rekomendasi ini, mereka harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden. Dan Jika Presiden tidak menyetujuinya, maka rekomendasi ini akan batal secara hukum.

    Jika Presiden menyetujui rekomendasi pelucutan kewenangan KPK ini, maka langkah selanjutnya adalah adanya revisi Undang-Undang didalam tubuh KPK dan juga lembaga-lembaga terkait dalam hal ini adalah kejaksaan Agung. Karena rekomendasi ini akan memposisikan Jaksa Agung memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan  yang selama ini dimiliki dan dilakukan oleh KPK.

    Apa bedanya? Siapapun yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan selama tugas dan fungsi yang dilakukan adalah sama, tidak akan menjadi masalah. Lalu apa gunanya memindahkan dari KPK ke Kejaksaan Agung? Ah, lagi-lagi ini akan menimbulkan penghamburan uang negara. Semoga Pak Jokowi tidak menyetujuinya.


    Penulis :    Erika Ebener    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Pansus Angket KPK Akan melucuti Kewenangan Penyidikan & Penuntutan KPK? Situ Waras? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top