728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 25 September 2017

    #Warta : Panglima TNI Lakukan Manuver Politik? Dari 1000 Persen Hingga Emang Gue Pikirin

    Akibat dari pernytaan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang 5000 senjata yang sempat menyita perhatian publik, banyak kalangan menilai bahwa Panglima TNI telah melakukan manuver politik.

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam rilis Tempo .co dimana Rachland Nashidik mengatakan bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah melakukan manuver politik. Menurut Rachland manuver politik Gatot Nurmantyo sudah menabrak batas kepatutan maupun Undang-undang.

    Tak samapi disitu, Rachland menyebut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah membocorkan data intelejen bahwa ada institusi di luar TNI yang hendak membeli 5.000 senjata dengan mencatut nama Presiden Jokowi.

    Parahnya lagi, Rachland menyayangkan ancaman penyerbuan yang disampaikan Gatot “Apakah benar ada rencana Polri membeli senjata berat macam itu?” ujar Rachland dalam siaran pers yang diterima Tempo, Minggu 24 September 2017.

    Panglima TNI, memang tak etis dan tidak sepatutnya membocorkan data intelejen, apalagi yang sensitif seperti dalam masalah ini, publik tentunya dibuat kaget dengan pernyataan panglima sendiri bahkan Panglima TNI seharusnya melapor ke Presiden atau bisa juga Panglima TNI  menyampaikan kepada Fahri Hamzah dan kawan-kawan bukan malah curahat di almuni TNI.

    Disisi lain, ada  kesalahan fundamental Panglima TNI adalah saat Jenderal Gatot mengeluarkan ancaman penyerbuan. Hal ini juga menjadi sorotan  Rachland, dimana ia  menjelaskan militer tidak boleh mengambil kebijakan politik. Alasannya, karena kebijakan politik cuma absah diambil oleh pengelola otoritas negara yang dipilih melalui pemilu yang demokratis.

    Padahal kita ketahui bersama bahwa Panglima TNI tidak dipilih  oleh pemilu. Panglima TNI diangkat oleh Presiden Joko Widodo. Kewajibannya bukan mengambil kebijakan, melainkan menjalankan dan mengelola operasi.

    Nah, disinilah salah satu atau bahkan satu-satu prodak  reformasi TNI yang paling baik untuk negara demokratis dimana TNI memindahkan kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang dari militer ke tangan otoritas politik seperti yang disebutkan dalam  pasal 3 dan pasal 17 UU TNI.

    Sayangnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dengan cepat mengklarifikasi hal ini, sebab isu ini sempat digoreng bahkan ada juga pihak-pihak yang mennggoreng isu dengan bumbu PKI.

    Padahal Wiranto mengatakan bahwa munculnya isu tentang pembelian 5.000 senjata ilegal lebih disebabkan karena adanya persoalan komunikasi yang belum tuntas. Menurut Wiranto, isu tersebut tidak perlu dikhawatirkan dan tak perlu menjadi polemik yang berlarut dalam masyarakat.

    Dalam rilisnya diberbagai media Wirato menjelaskan hal yang terjadi sebenarnya dimana adanya pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad bagi sekolah intelijen oleh Badan Intelijen Negara (BIN) yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara. “Bukan institusi lain,” kata Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Minggu, 24 September 2017.

    Membeli senjata dari dalam negeri saja kok bisa sehoboh ini, lalu kenapa sampai bisa heboh? Hal ini dikarenakan isu pembelian senjata ini disampaikan atau dikonsumsi oleh publik dan sumber dari isu tersebut adalah petinggi militer sekelas Panglima TNI.

    Isu ini bahkan direspons oleh banyak pihak termasuk beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa anggota DPR bahkan menyarankan presiden untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara hukum, bahkan mereka meminta presiden untuk membentuk tim khusus pencari fakta.

    Di depan para purnawirawan jenderal, Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan ada institusi yang akan membeli 5.000 senjata. Namun dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Gatot tak menyebutkan secara spesifik nama institusi tersebut. Nah, disilinah titik utama dimana Gatot salah tempat dalam mencurahkan isi hatinya.

    Harus kita akui bahwa setiap menjelang pemilu suhu politik yang hangat bisa berubah menjadi panas. Maka itu, pihak terkait perlu meluruskan berbagai isu yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, mulai dari isu bangkitnya PKI yang ramai setiap bulan Oktober hingga September  dan isu impor 5.000 senjata ilegal yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Mendekati pemilu kita juga perlu menyadari  penuh bahwa menjaga suhu politik agar tetap dalam batas yang kewajaran dan tidak menimbulkan instabilitas nasional yang berpotensi mengganggu kepentingan nasional.

    Nah, siapa saja yang memanaskan situasi politik yang ada, maka patut kita curigai sebegai salah satu bentuk manuver politik. Selain itu saya berharap semua mengedepankan penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai informasi yang menyejukkan bukan malah sejenaknya, informasi yang menegaskan tata politik yang mengandung peradaban.

        Bahkan saat ditanya oleh awak media tentang klarifikasi  Wiranto dan rekaman pernyataan Panglima tersebut ia mengakui bahwa “Benar 1000 persen itu omongan saya. Tapi saya tidak menyampaikan rilis makanya saya tidak perlu  menanggapi,” kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

    Nah, jika Pak Gatot tidak ingin menanggapi hal tersebut maka jangan marah bila ada yang mengatakan Pak Gatot lakukan manuver, apalagi Pak Gatot sendiri sudah mendekati massa pensiun serta nama Pak Gatot juga sering disebutkan sebagai figur dalam bursa calon Presiden, ataukah dengan gaya menjawab 1.000 persen , serta EGP alias emang gue pikirin merupakan sebuah kode dari manuver politik, kita lihat saja nanti suatu ketika waktu akan membuktikan bahwa ini manuver atau malah sebaliknya.




    Penulis :    Adira Andriani   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Panglima TNI Lakukan Manuver Politik? Dari 1000 Persen Hingga Emang Gue Pikirin Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top