728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 22 September 2017

    #Warta : Lucu! Film PKI Dibuat di Rezim Otoriter, Jadi Alat Propaganda di Era Demokrasi

    Di balik isu PKI dan skenario yang sengaja dibuat untuk menciptakan kerusuhan, demo sampai larut malam dengan segala provokasinya, hingga sempat menghasilkan bentrokan di LBH Jakarta, yang harus disadari adalah sebenarnya kedua kubu yang bentrok itu adalah kubu yang sama. Jadi mereka hanya sedang memainkan drama dari peran masing-masing, sehingga kemudian bisa diterima oleh masyarakat sebagai “telah terjadi bentrok antara pro dan kontra PKI.” Dan pada akhirnya disimpulkan bahwa ternyata PKI memang ada.

    Polisi dalam hal ini tersudut dan serba salah. Mau menangkap yang demo, nantinya dianggap pro PKI. Mau menangkap yang didemo, nanti malah dianggap anti demokrasi. Ujung-ujungnya sama saja sebenarnya: salah Jokowi. lihat saja di beberapa media, yang disudutkan adalah Jokowi yang dianggap memberi legitimasi “gebuk PKI.” Atau ada juga yang menginginkan agar kasus PKI kembali dibuka dan diselesaikan. Dan lagi-lagi, apapun yang dilakukan Jokowi akan salah di mata mereka.

    Tapi itu satu hal, ada hal lain yang menurut saya sangat kritis dan begitu naif. Tentang seorang jenderal yang terlihat sudah melakukan pelanggaran dan terlalu angkuh. Saya pribadi memilih memahami dan maklum kalau si jenderal itu mau menyuruh anak buahnya menonton film PKI agar tidak lupa dengan sejarah. Terlepas film nya masih pro dan kontra, itu lain cerita. Intinya dalam sistem demokrasi, itu boleh dilakukan dan jenderal punya hak memberi instruksi.

    Namun pernyataan angkuh dan sombong seperti “Iya itu memang perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah,” menurut saya adalah suatu pernyataan yang sangat tidak baik, tidak pantas dan tidak etis.

    Ini tantangan yang luar biasa dengan alur yang sama. Jika pemerintah melarang, maka pemerintah akan kembali dituduh PKI dan seterusnya. Jika tidak dilarang, ada kemungkinan terjadi gesekan di bawah.

    Menanggapi pernyataan jenderal, memang harus sangat hati-hati. Sehingga beberapa orang yang menanggapinya tidak bisa langsung menohok atau memberi pernyataan sederhana yang mudah dipahami.

    “Saya sebagai Menhan nggak suka anak bangsa ribut sendiri. Nggak baik merusak pertahanan,” ucapnya. Yang sengaja bikin ribut nggak usah saja. Saya ini lama di hutan, cukup dengan musuh saja ributnya. Dengan teman-teman nggak usah ribut. Saya nggak suka-ribut-ribut,” kata Ryamizard.

    Menurut saya, pernyataan ini sangat keras sekali, menohok si jenderal. “Saya ini lama di hutan, cukup dengan musuh saja ributnya.” Maksudnya ya jangan sampai kita ribut. Tapi Ryamizard sebagai senior juga mengingatkan bahwa dirinya lama di hutan, pesan bahwa beliau juga paham tentang efek dan dampak kerusuhan atau keributan, sehingga jangan sampai kita ribut sendiri.

    Sebenarnya ada tafsir yang lebih provokatif, tapi silahkan teman-teman pembaca Seword saja yang menyimpulkan sendiri. Saya yakin kalian juga sudah paham.

    Selain Ryamizard, Presiden Jokowi juga terpaksa menjawab pertanyaan wartawan terkait polemik pemutaran film PKI. Dan jawaban beliau sangat cerdas “Untuk anak-anak milenial tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka. Biar ngerti mereka bahaya komunisme. Biar mereka tahu juga mengenai PKI.”

    Maksud Presiden tentu baik dan benar, sebab memang film PKI itu sudah lama sekali. Hasil kamera jaman dulu yang kurang nyaman di mata. Memang ada baiknya dibuat film yang ala sejarah perjuangan melawan Belanda seperti film Merah Putih yang dibintangi oleh Lukman Sardi, Donny Alamsyah, Darius Sinathrya, Zumi Zola, Teuku Rifnu Wikana, Rahayu Saraswati dan seterusnya.

    Selain tokohnya harus yang kekinian, ceritanya lebih milenial dan mudah dipahami, juga harus melihat fakta dan data sejarahnya. Sebab ini era demokrasi, bukan jaman otoriter. Memang amat sangat tidak relevan kalau kita dicekoki oleh film yang dibuat di jaman orde baru, 1984, yang saat itu sedang coba menghapus jejak kebaikan dan jasa sang pendiri bangsa ini, Presiden Soekarno.

    Kita tahu bahwa film PKI dulunya menjadi film wajib tonton, bahkan siswa sekolah juga diwajibkan menonton meskipun memperlihatkan adegan yang penuh kekerasan sangat berlebihan. Itu yang terjadi di jaman orde baru dulu, saat Indonesia masih otoriter dan jauh dari hangatnya alam demokrasi.

    Masalahnya kemudian, apakah yang dilakukan oleh Soeharto dulu ini mau diteladani dan diikuti oleh jenderal? Dengan mewajibkan anak buahnya menonton. Apakah film PKI yang dulu dijadikan alat propaganda selama 13 tahun selalu memutar film ini di semua stasiun televisi setiap 30 September, menjadi relevan untuk ditonton di jaman demokrasi seperti sekarang? dimana setiap orang bebas berbicara. Mengapa kita harus menonton film yang dibuat pada jaman otoriter dan serba dikekang? Apakah kekuatan orde baru sedemikian kuatnya sehingga di jaman demokrasi seperti sekarang pun mereka masih punya kuasa?

    Jangan karena mantu dan anak dari kerajaan orde baru kebelet jadi Presiden, lantas kemudian mempertaruhkan kerukunan dan kedamaian di Indonesia dengan cara melempar propaganda yang sama. Sudahlah, peraturan wajib nonton film PKI itu sudah dihapuskan sejak Soeharto lengser. Mengapa sekarang ada orang yang mewajibkan atau meniru langkah-langkah yang sama?

    Kami paham bahwa setiap orang berhak dan punya kesempatan untuk jadi Presiden di Indonesia, tanpa terkecuali. Tapi tolong jangan karena ambisi berkuasa, lantas menggunakan segala cara dan mempertaruhkan semua yang telah kita bangun bersama. Begitulah kura-kura.



    Penulis :    Alifurrahman   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Lucu! Film PKI Dibuat di Rezim Otoriter, Jadi Alat Propaganda di Era Demokrasi Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top