728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 16 September 2017

    #Warta : Lepaskan Euphoria Halimah Yakob di Singapura, Soroti Megawati di Indonesia

    Kemarin, ramai diberitakan terpilihnya Halimah Yakob sebagai presiden Singapura. Halimah resmi sebagai Presiden Singapura pada Rabu siang 13 September 2017 setelah berkas nominasi kepresidenannya dinyatakan memenuhi syarat. Ia calon tunggal. Singapura menetapkan sistem kepresidenan untuk meningkatkan inklusif multibudaya dalam hierarki kepemerintahan dengan menetapkan calon dari komunitas Melayu saja yang boleh mencalonkan diri tahun ini (bbc.com). Kok bisa begitu? Ya, beda sistem dengan negara kita.

    Dibanding Halimah (riwayat penjual nasi Padang), saya lebih tertarik pada riwayat perjuangan Megawati Soekarnoputri yang berdiri tegak sejak zaman Soeharto! Selanjutnya, saya tulis Bu Mega.

    Bersamaan dengan euphoria Halimah, ada berita mengejutkan tentang Bu Mega. Bu Mega mensinyalir dirinya disadap oleh KPK, POLRI, BIN, sebagaimana pernyataannya dalam kompas.com ini. Terhadap penyadapan ini, Bu Mega tidak meributkannya. Malahan, rela berkorban dengan tidak menggunakan telepon lagi, untuk menghindari penyadapan. Soal kasus begini, di PDIP, bukan hanya Bu Mega disadap. Jokowi (saat menjadi gubenur DKI),  Bu Risma (Walkot Surabaya), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) juga diklaim kena sadapan (VIVAnews, 22 Februari 2014).

    Wajar jika Bu Mega marah terkait aksi sadapan itu. Sebab, urusan penting internal malah diintip pihak luar. Asalkan, marahnya tidak membludak dan tidak merekrut ribuan orang sebagai corong amarah secara nasional. Di balik itu, Bu Mega dengan sikap nasionalismenya, berkorban untuk menghindari sadapan dengan tidak menggunakan telepon, bukan meminta pembekuan lembaga penyadap itu.

    Bu Mega ‘membekukan’ dirinya. Berkorban tidak mnggunakan telepon pada zaman ini, ibarat melumpuhkan diri, mematikan setengah tubuh, seperti stroke. Bagaimana berkomunikasi dengan kolega, kawan atau keluarga. Tanpa telepon hidup terasa sengsara, kurang kenikmatan. Apalagi untuk seorang ketua partai raksasa seperti PDIP.

    Cara Bu Mega  menghindari sadapan ini menunjukkan sikap negarawan sejati. Kartini super. Rela bersusah-susah diri, demi tidak ributnya negeri. Dapat dimaknai bahwa Bu Mega dengan penuh pengorbanan mendukung kerja KPK, Polri atau BIN. Pengorbanan besar agar lembaga negara tidak terganggu dalam menjalankan tugasnya, demi kehidupan bernegara.

    Seandainya Bu Mega memprotes, maka sikap itu menjadi lampion indah yang akan disambut oleh para elit lainnya: ramai-ramai memprotes penyadapan. Kalau sudah demikian, bagaimana cara BIN menangkal ancaman terhadap negara? Bagaimana Polri mencegah gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat? Apalagi TNI, dalam tugasnya sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

    Sikap negarawan Bu Mega di hadapan Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra

    Bukan sekali ini saja Mega menunjukkan sikap negarawan sejati. Pada Pemilu 1999, dari 48 partai peserta, PDIP menang telak. PDI-P meraih 35.689.073 suara atau 33,74% suara sah nasional, dengan perolehan 153 kursi di DPR. Urutan kedua saat itu adalah Golkar, meraih 23.741.758 suara atau 22,44% suara sah nasional dan mendapatkan 120 kursi DPR RI. Tabel sepuluh besar peraih suara nasional dalam pemilu 1999 (kpu.go.id):

    Selanjutnya, pemilihan Presiden dilaksanakan pada 20 Oktober 1999. Sejauh ini, merupakan Piplres terakhir di Indonesia yang diselenggarakan secara tidak langsung. Dengan penuh kelicinan dalam berdemokrasi, beberapa politisi Indonesia waktu itu berkonspirasi dan sukses menghambat langkah Mega untuk jadi Presiden. Sebaliknya, konspirasi tersebut berhasil menghantar Gus Dur jadi presiden, Mega ‘hanya’ menjadi wakil presiden.

    Walaupun PDIP memenangi pemilu legislatif 1999, namun mayoritas anggota DPR sukses memilih Gus Dur menjadi Presiden. Hal ini tidak terlepas dari kelincahan Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra yang membangun poros tengah. Yusril kemudian mundur dan menyatakan dukungan kepada Gus Dur. Bu Mega kalah!

    Gus Dur memperoleh 373 suara DPR RI dan Bu Mega hanya memperoleh 313 suara DPR, 5 suara tidak sah dari 691 anggota DPR RI saat itu (Wikipedia.org). Piplres terdemokratis pertama pasca reformasi usai. Kepedihan muncul? Ya, pada pemenang pemilu legislatif yang digagalkan DPR Senayan.

    Kenyataan paling pahit dalam sebuah sistem politik: capres dari partai pemenang Pemilu nasional, gagal menjadi presiden. Sebaliknya capres dari partai di urutan ke-4 (kpu.go.id) malah sukses menjadi presiden. Nilai 33,74% suara nasional PDIP gagal menghantar Bu Mega jadi presiden, sebaliknya nilai 12,61% suara nasional PKB beserta koalisinya, sukses menjegal pemenang pemilu.

    Hati nurani rakyat versus elit politik dan aturan/perundang-undangan

    Pada 1999 itu, sebagai manusia, kepedihan hati Bu Mega pasti terjadi. Nyatanya, setelah pemilu 20 Oktober 1999 ini, orang-orang yang pro-Bu Mega mengeluhkan tentang hasilnya Wikipedia.org. Wajar mengeluh, sebab hati nurani rakyat ditelikungi hati para elit di Senayan.

    Tetapi, itulah system dan aturan politik yang berlaku pada saat itu, yang memberi kesempatan kepada orang-orang pintar dan lihai berpolitik untuk mentukan siapa yang ‘pantas’ jadi Presiden. Jadilah, mayoritas suara rakyat tidak dipedulikan. Andaikan aturan Pilpres 1999 sama seperti Pilpres 2004, maka saya yakin, sejarah mencatat Bu Mega sebagai wanita pertama yang terpilih langsung menjadi Presiden Indonesia.

    Bukannya menolak aturan koalisi dalam tatanan demokratis. Koalisi pemenangan Gus Dur pada waktu itu adalah sah dan wajib hukumnya untuk diterima dan diakui. Akan tetapi, betapa sakit hatinya seorang manusia jika kemudian dikalahkan, padahal mayoritas suara rakyat diperoleh partainya. Dengan asumsi bahwa rakyat mendukung partai, salah satu aspeknya dengan menilai figur pemimpin dan jajaran pengurus partai. Di mana, ketua umum partai hadir sebagai mercusuar uatama penentu kiblat pilihan politik rakyat!

    Di sinilah saya melihat sikap legawa tingkat tinggi dari Bu Mega. Ia tidak mengeluarkan pernyataan yang memicu panasanya suhu politik pasca pemenangan Gus Dur oleh Amien Rais cs. Tidak ada niat makar, tidak ada demo berjilid-jilid. Mega kalah secara terhormat. Mega tunjukkan kemegaannya sebagai negarawati tulen. Hebat!

    Megawati ditelikungi SBY

    Dalam perpolitikan, tidak berlaku system atasan sejati dan bawahan sejati, tidak ada kawan sejati atau lawan sejati. Semua bersaing penuh intrik bahkan tipu daya. Hanya politisi super tulus dan super setia, yang selalu hormat, taat, dan bangga pada atasan atau mentor politiknya.

    Ini terjadi antara SBY dan Megawati dalam Pilpres 2004. Saat Megawati menjadi Presiden, SBY adalah salah satu menterinya. Mega menempatkan SBY sebagai menteri koordinator politik hukum dan keamanan. Hasil putaran pertama pemilu 2004 seperti diagram berikut (kompasiana.com):

    Kerena belum ada pasangan calon yang mencapai aturan 50% atau lebih suara maka diadakan pilpres putaran dua, diikuti pasangan SBY-JK dan Mega-Hasyim. Pada putaran kedua ini, PDIP menderita kekalahan telak. SBY-JK, memenangi Pilpres 2004 dengan 60,62% suara berbanding 39,38% suara perolehan Mega-Hasyim. Untuk kedua kalinya PDIP gagal mengantar jagoan mereka memenagi pemilihan presiden RI, setelah kalah dari Gus Dur pada 1999.

    Terhadap hasil pemilu 1999 dan 2004 ini, tak terdengar usaha makar. Semua aman-aman saja. Di sini, lagi-lagi pihak Bu Mega yang kalah telak, menunjukkan sikap negarawan yang mantap. Santai dan tetap mengawal jalannya pemerintahan, tidak ada keributan.

    Megawati dalam polemik pengangkatan Kapolri pada 2015

    (Wapres) Megawati Soekarnoputri dan (Kolonel Polisi) Budi Gunawan. Foto: TEMPO/ Rully Kesuma, 11 Januari 2001

    Pengangkatan Kapolri adalah salah satu perkara krusial dan sensitif bagi negara ini. Pada 2015, sempat terjadi polemic. Saya berpikir, polemik berakhir aman karena Bu Mega menunjukkan sikap kenegarawan-nya. Saat itu, saya menilai (1) Presiden Jokowi berada dalam situasi dilematis klimaks. DPR menyetujui Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri dan Bu Mega mendukungnya; tetapi KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka; (2) Presiden Jokowi elegan dan tenang menghadapi polemik ini. Jokowi tidak banyak berbicara, lebih diam, tapi fokus membangun sikap bahwa pemerintahannya tegas dan tak bisa didikte.

    Isyarat Jokowi dapat dilihat dari caranya. Dalam situasi sempit dan tertekan secara politis, Ia mengangkat Jenderal Badrodin Haiti dari Wakapolri menjadi Plt Kapolri (kompas.com). Setelahnya, Ia membatalkan pengangkatan Komjen Budi Gunawan, sebaliknya Badrodin Haiti diajukan sebagai calon Kapolri dan disetujui DPR. Komjen Budi Gunawan diangkat menjadi wakilnya Badrodin Haiti. Selanjutnya, Komjen Budi Gunawan (sudah menang pra peradilan) tidak diajukan menjadi pengganti Badrodin Haiti! Situasi yang sepintas membuat Bu Mega harusnya ‘menatap tajam’ ke arah Presdien Jokowi, saat itu!

    Tidak ragu lagi bahwa Komjen Budi Gunawan adalah calon Kapolri yang dikehendaki Bu Mega. Catatan: (Jenderal, sekarang) Budi Gunawan adalah mantan ajudan Bu Mega. Awal Februari 2015, Bu Mega bersikeras Budi Gunawan segera dilantik menjadi Kapolri, tetapi Presiden Jokowi menundanya, pada akhirnya ‘dibatalkan’ (sumber).

    Untuk menggantikan Badrodin Haiti, Presiden Jokowi mengajukan secara tunggal Jenderal Tito Karnavian dan sukses disetujui DPR RI.

    Dari kiri: Jenderal Tito Karnavian, Wakapolri (baru) Komjen Syafruddin, dan mantan Wakapolri (sekarang kepala BIN) Jenderal Budi Gunawan dalam serah terima jabatan Wakapolri, 14 Sept 2016. Foto: merdeka.com

    Ketika Jokowi mencalonkan Tito Karnavian, Bu Mega menunjukkan sikap ‘mengalah’-nya. Buktinya, Bu Mega meminta Tito mengikuti keputusan Presiden Joko Widodo (tempo.com). Sikap mengalah demi urusan/kepentingan yang lebih umum. Bu Mega menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan atau kelompoknya. Bu Mega sangat menghargai dan menunjukkan teladan bahwa Presiden Jokowi bukanlah ketua kelompok.

    Di sini terlihat lagi, dan lagi, demi negara, Bu Mega legawa terhadap keputusan anak buahnya atau keputusan para koleganya walaupun berbeda dengan kehendak pribadinya. Padahal, jasa besar PDIP terhadap Presiden Jokowi terjadi sejak di Solo, DKI Jakarta, hingga menjadi presiden RI.

    Sebagai manusia, tentu Bu Bu Mega tidak luput dari kekeliruan.  Tetapi, sejauh ini, beliau adalah putri negarawan yang juga menjadi negarawan. Selain ketiga hal di atas, kita perlu ingat dan sadar, bagaimana ketabahan Bu Mega dalam memperjuangkan kehidupan partai, sejak masih bernama PDI hingga menjadi PDI Perjuangan. Nama parpol yang menunjukkan ‘berdarah-darahnya’ sang Ketua Umum dalam menyelamatkannya, dari pemilu ke pemilu, demi kehidupan demokrasi dan bernegara. Ia terima kekalahan, menjadi wakil presiden, padahal partainya adalah pemenang pemilu. Suatu langkah perjuangan yang menunjukkan jiwa pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan.



    Penulis :  Sebastian Fedi    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Lepaskan Euphoria Halimah Yakob di Singapura, Soroti Megawati di Indonesia Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top