728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 24 September 2017

    #Warta : Hantu PKI untuk Pipres 2019

    Pertama kali saya menonton film Pengkhianatan G30S/PKI ketika saya masih bocah, karenanya saya nyaris tidak ingat bagaimana alur dan apa yang terjadi di dalam film tersebut. Yang saya ingat cuma tampilan film yang hitam putih, orang-orang berlari entah dari apa dan menyerang siapa dan teriakan-teriakan. Pemerintah saat itu mewajibkan pemutaran film tersebut setiap tahun.

    Sampai saat ini saya tidak pernah menonton film tersebut dan tidak juga tertarik melakukannya. Hal itu karena apa yang saya ketahui di masyarakat tentang beberapa versi sejarah (yang benar) tentang film itu. Jadi, masalah ini tentu saja pelik dan sulit diungkap kebenarannya jika kita hanya bermodal opini di internet—apalagi di medsos. Selain itu karena saya juga tidak ada kepentingan untuk tahu tentang sejarah PKI. Saya tidak ada hubungan dengan siapa pun yang terlibat dalam peristiwa tersebut dan nampaknya koar-koar tentang bahaya PKI sudah meredup dengan sendirinya.

    Setelah Pilpres 2014, saya mulai tertarik dengan politik dan pada apa pun yang bisa mengusik kestabilan negara ini. Salah satunya tentu saja demi menjaga pemerintahan saat ini supaya berjalan baik. Saya tidak melihat ada tokoh lain yang cukup meyakinkan (integritasnya) dalam memimpin negara ini selain presiden sekarang. Jadi, ketika tuduhan PKI itu sudah menyerang pemerintah, maka saya pun mulai mencari tahu.

    PENYERBUAN MASSA KE KANTOR LBH JAKARTA

    Baru-baru ini terjadi penyerbuan yang disertai tindakan anarkis dari sekelompok massa yang diantaranya dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti-Komunis, Front Pembela Islam, relawan Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), serta Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI dan Polri (FKPPI) ke kantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta.

    Mereka menuduh ada kegiatan komunis di sana, yang jika dijabarkan dalam kalimat khusus, ada upaya penyebaran paham komunis pada kegiatan tersebut. Saya sendiri bukan dari pro korban PKI, saya tidak menyebut pro PKI karena memang kata “Pro PKI” itu omong kosong di negara demokrasi ini. Orang bodoh mana yang mau berada dalam negara komunis? Orang bahlul mana yang mau tinggal di Korut, misalnya? Jadi, acara tersebut tentu saja tidak bermaksud untuk menyebarkan paham PKI karena ideologi ini sendiri sudah bangkrut. Negara mana yang masih menganut paham komunis selain Korut? Cina? Cina itu dalam pelaksanaan negaranya sudah sangat kapitalis, jadi mereka sendiri sudah perlahan-lahan meninggalkan paham tersebut.

    Acara itu adalah untuk memberi dukungan moral dan pemenuhan hak dari korban Peristiwa ‘65/66. Bahwa mereka meyakini ada pemalsuan sejarah yang dilakukan elit politik masa lalu sehingga kebenaran Peristiwa 65/66 tidak diungkapkan ke publik. Bahwa mereka menjadi korban dari konspirasi politik yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.

    Ada dua hal yang dituduhkan kelompok penyerang, pertama bahwa kegiatan yang bertajuk “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966” berusaha untuk membalikkan fakta sejarah. Mereka meyakini bahwa orang-orang PKI merupakan korban dari konspirasi yang dibuat-buat oleh TNI, hal inilah yang ditentang pihak penyerang. Selanjutnya, ada kegiatan penyebarluasan paham komunis.

    Alasan kedua jelas saja ngawur—seperti yang saya jabarkan di atas—sementara yang kedua ada benarnya. Mereka memang ingin mengungkap sejarah pada acara tersebut, bahwa orang-orang PKI (menurut mereka) tidak bersalah. Dan itu tidak berarti bahwa mereka ingin menghidupkan paham PKI. Kelompok anti-PKI mesti paham perbedaannya. Sekali lagi, orang bodoh macam apa yang mau mengubah negara ini jadi komunis? Di saat negara-negara di dunia ini berusaha untuk membuka diri dengan negara lain, menjalin kerjasama di berbagai bidang dan mengusung demokrasi, masih ada gitu orang yang mau menutup diri dan jadi musuh dunia seperti Korut? Jadi, paham komunis ini sudah tidak laku lagi selayaknya uang lama yang tidak lagi dipakai.

    Pada dasarnya, kegiatan yang dilakukan oleh Pihak LBH Jakarta ini juga merupakan upaya memenuhi Nawacita pemerintah, yaitu mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu. Untuk urusan ini, saya akui bahwa kinerja pemerintah masih mengecewakan. Bagaimana bisa mengungkap pelanggaran HAM masa lalu jika kegiatan yang terkait dengannya saja dilarang? Atau membiarkan sekelompok orang menghadang acara-acara serupa.

    Mestinya kegiatan begini hanya perlu diawasi saja dan dibiarkan berlangsung. Pihak kepolisian pun masyarakat anti-PKI hanya perlu memastikan bahwa tidak ada penyebaran atau penguatan paham komunis di sana. Jika mereka ingin mengungkap kebenaran, ya silakan saja selama mereka mempunyai data yang mendukung. Kembalikan lagi ke hukum yang berlaku, yang dilarang adalah semua kegiatan yang bertentangan dengan keutuhan NKRI, paham yang anti-Pancasila.

    Lalu apakah mengungkap keberanan bisa dianggap sebagai salah satu tindakan yang mengusik NKRI? Justru pihak yang membubarkan paksa inilah yang mengancam NKRI, melawan hukum dan merusak demokrasi, karena tidak ada wewenang mereka melakukannya kecuali pihak kepolisian.

    MENYIKAPI SEJARAH KELAM 65

    Saya percaya bahwa tragedi 65 tidak bisa dipandang hitam-putih belaka selayaknya ada pelaku, korban, barang bukti dan kemudian tinggal diproses hukum. Tidak sesederhana itu. Pertama, tragedi ini sudah terjadi puluhan tahun lalu. Sejarahnya sendiri sudah kabur setelah ada beberapa versi yang muncul. Saksi sendiri mungkin ada, tetapi apakah cukup untuk membuktikannya? Belum lagi ada saksi yang sudah meninggal atau sulit ditemui dan dimintai keterangan.

    Sulit mempersalahkan satu pihak saja karena kedua-duanya pasti memiliki andil sehingga peristiwa ini terjadi. Yang pasti, telah terjadi tragedi kemanusiaan pada masa itu dan siapa pun pelakunya, pasti menyangkut pihak elit yang berkuasa saat itu (yang mungkin masih menjabat pada saat ini). Dan inilah bagian paling peliknya. Jika kasus kejahatan itu menyangkut elit, maka pengungkapannya tidak akan mudah. Contohnya sudah banyak, mulai dari kasus Munir sampai Tragedi ’98 misalnya.

    Untuk peristiwa masa kini, kita bisa berkaca pada kasus Hambalang, Century, kemudian ada peristiwa Cicak VS Buaya yang sampai dua episode. Semua itu adalah kasus-kasus kriminal yang di dalamnya terkait pihak elit sebagai tersangka sehingga sulit bagi pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menyelesaikannya begitu saja. Itu seperti kamu mau menangkap bosmu sendiri, lha wong dia yang menggajimu?

    Untuk hal ini saya mencoba realistis saja. Kebenaran itu penting, iya, tapi apakah kita harus mengejarnya sampai mati? Lihat bagaimana Ahok dan pimpinan KPK yang kemudian malah masuk penjara karena keras dalam membongkar kebenaran. Karena itulah bidang ini disebut politik, tidak ada yang bisa menjadi superhero dalam dunia politik, yang ada adalah diplomasi dan kompromi demi menjaga kestabilan negara. Politik adalah strategi, bukan asal pukul saja, sesuatu yang baik akan datang pada waktunya selama pemerintah berada pada trek yang benar.

    Perjuangan korban 65 tentu akan panjang dan penuh hadangan dari pihak yang tidak mau keberanan terungkap. Posisi saya, mendukung mereka, kenapa harus dihalangi jika memang tujuannya hanya sebatas mengungkap kebenaran? Sekali lagi, mengungkap kebenaran, bukannya membangun kembali paham PKI. Kalau yang kedua saya tentu tidak sepakat, dan mustahil pula mereka mau melakukan itu.

    Untuk mengembalikan paham komunis diperlukan dua aspek, pertama pemerintah yang sepakat (satu suara seperti Korut) untuk membentuk negara komunis dan dukungan rakyat. Dan dua aspek tersebut tidak dimiliki di negara ini. Sekali lagi, orang bahlul macam apa (baik itu dari pemerintah pun masyarakat) yang mau mengubah kehidupan demokrasi yang sudah enak ini menjadi komunis?

    KEPENTINGAN POLITIK

    Jika paham PKI itu sudah tidak laku dan tidak mungkin sekali negara ini akan menganut paham komunis—sementara pemerintah sendiri tak henti-hentinya menjalin hubungan diplomasi dan kerjasama dengan negara lain—lalu kenapa seruan tentang bangkitnya PKI ini terus-terusan muncul? Bahkan Jokowi dan PDIP sendiri dituduh sebagai sarang PKI. Maka jawabannya sudah sangat jelas, bahwa ini merupakan siasat politik. Dibuatlah terus keributan yang berkaitan dengan PKI, seolah-olah bangsa ini sedang darurat PKI.

    Para elit dan politikus yang berseberangan dengan pemerintah saat ini sedang menggunakan isu PKI untuk menggoyahkan kestabilan pemerintah.  Mereka tidak akan berhenti menyerang pemerintah dengan cara apa pun, yang paling laku tentu saja isu PKI. Kita juga tidak bisa menutup mata dengan serangan lain seperti asal-usul Jokowi yang mereka pertanyakan, Jokowi tdak islami, antek asing, yang terbaru, dukungan ke Rohingya pemerintah yang dianggap cuma pencitraan. Bahkan Prabowo turun langsung untuk menyerang pemerintah. Saya tidak bisa membayangkan ada seseorang yang dianggap negarawan tetapi bisa melontarkan ucapan “rendahan” semacam itu.

    Tuduhan remeh-temeh macam itu mestinya bukan level Prabowo (level capres). Itu ucapan politikus bawah yang memang tugasnya menggiring opini masyarakat. Atau, kualitas Prabowo cuma sebatas politikus rendahan?




    Penulis   :   Berry Budiman   Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Hantu PKI untuk Pipres 2019 Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top