728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 27 September 2017

    #Warta : Diktator Sebenarnya adalah para Pimpinan DPR

    Beberapa waktu yang lalu sempat dihembuskan isu bahwa Pak Jokowi merupakan seorang pemimpin diktator. Isu tersebut dihembuskan beberapa saat setelah Perppu Ormas disahkan. Isu itu juga digembosi oleh beberapa tokoh antagonis politik seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Isu tersebut kemudian hilang dengan ditangkapnya kelompok Saracen.

    Jika kita melihat isu tersebut maka kita akan tertawa dan mungkin kita akan bisa bangga terhadap Pak Jokowi. Bagaimana di awal setelah terpilih dahulu Pak Jokowi disebut sebagai presiden boneka, yang berarti sangat mudah diatur dan tidak layak memimpin. Tetapi saat ini beliau disebut sebagai diktator yang di sisi lain sebenarnya menunjukkan ketakutan lawan-lawan politiknya terhadap sepak terjangnya.

    Kita lupakan sejenak tentang sepak terjang Pak Jokowi. Mari kita menelaah defenisi dari diktator tersebut. Menurut KBBI diktator adalah kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak, biasanya diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis. Menurut wikipedia Diktator adalah seorang pemimpin negara yang memerintah secara otoriter/tirani dan menindas rakyatnya. Biasanya seorang diktator naik takhta dengan menggunakan kekerasan, seringkali dengan sebuah kudeta. Tetapi ada pula diktator yang naik takhta secara demokratis.

    Berdasarkan defenisi tersebut maka para pimpinan DPR lah yang paling tepat jika disebut sebagai seorang diktator atau dalam hal ini merupakan sekumpulan diktator. Mereka terdiri atas Setya Novanto, Fahri Hamzah, Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.

    Para pimpinan DPR (yang terhormat) ini seringkali mengambil keputusan-keputusan secara otoriter dan jauh dari kaidah demokratis. Setidaknya ada keputusan-keputusan di Pansus KPK yang mengindikasikan hal tersebut yakni :

    1. Pembentukan Pansus hak angket KPK

    Gambar 2. Pansus hak angket KPK

    Sejak awal perencanaan Pansus hak angket KPK sudah penuh dengan kontroversi dan puncaknya pengesahan Pansus ini jauh dari kata ideal. Banyak keputusan-keputusan yang diambil secara otoriter dan demi kepentingan sekelompok orang saja seperti yang dilansir dari berita berikut ini :
    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap sah keputusan rapat paripurna DPR yang memutuskan untuk melanjutkan hak angket yang diusulkan oleh Komisi III DPR.
    Meski keputusan tersebut diambil secara sepihak tanpa mendengarkan pandangan seluruh fraksi dan anggota, menurut dia, prosesnya sudah sesuai ketentuan dan kesepakatan terakhir saat rapat Badan Musyawarah (Bamus), Kamis (27/4/2017).

    “Karena tadi mayoritas menyatakan setuju, ya palu diketok. Setelah itu dilanjutkan rapat berikutnya. Yang tadi disepakati adalah setuju menggunakan hak angket,” ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4/2017). – Kompas .com
    Pembentukan Pansus Hak Angket KPK juga berbenturan dengan UU MD3 seperti dilansir berita berikut ini
    Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang menilai pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah. Meskipun sejumlah fraksi di DPR RI telah mengirim nama-nama anggota untuk pansus tersebut.
    Direktur PUSaKO Feri Amsari mengatakan, pembentukan Pansus Hak Angket bertentangan dengan Pasal 199 dan Pasal 201 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPR (MD3). Sehingga konsekuensi hukumnya, segala tindakan yang mengatasnamakan panitia angket adalah ilegal.-Tempo.co
    2. Perpanjangan kinerja Pansus KPK 

    Pada sidang paripurna DPR hari selasa (26/9) kemarin, Pansus Hak Angket KPK menyampaikan hasil kinerjanya. Karena belum menemukan hasil, pimpinan sidang yang saat ini dipimpin oleh Fahri Hamzah langsung memutuskan untuk memperpanjang masa kerja Pansus Angket secara sepihak dan tanpa basa-basi.
    Berdasarkan pantauan CNNIndonesia .com, keputusan menerima laporan kerja sementara Pansus Angket diambil tanpa melalui pandangan dari seluruh fraksi yang hadir dalam paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/9).
    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebagai pimpinan sidang terlihat langsung mengetuk palu sidang usai sejumlah fraksi melakukan interupsi menolak adanya perpanjangan masa kerja pansus. – CNN .com
    Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai lembaga independen juga menilai adanya pelanggaran konstitusi dalam perpanjangan masa kinerja Pansus angket KPK seperti dilansir berita berikut ini :
    Dewan Perwakilan Rakyat dinilai telah menabrak Undang-Undang dengan memperpanjang masa kerja Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi.
    Dalam Pasal 206 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD (MD3) menyebutkan bahwa: “Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket”.
    Aktivis Indonesia Corruption Watch Donal Fariz menegaskan, keberadaan pasal tersebut sangat jelas dan tidak membutuhkan penafsiran lain.
    “Masa tugas pansus hanya selama 60 hari. UU MD3 tidak mengatur mengakomodasi tentang adanya perpanjangan,” kata Donal saat dihubungi,Selasa (26/9/2017).
    “Oleh karena itu, tindakan persetujuan sepihak untuk memperpanjang masa kerja Pansus Angket adalah tindakan illegal yang tidak memiliki dasar hukum,” ujar dia. – Kompas .com
    DPR yang notabene merupakan perwakilan rakyat yang dipilih melalui sistem demokrasi seharusnya juga menampilkan mekanisme yang demokratis. Jumlah anggota DPR ada sekitar 560 orang, tetapi mayoritas keputusan didominasi oleh para pimpinan DPR yang otoriter tersebut.
    Jadi jika selama ini mereka berteriak Pak Jokowi otoriter maka sebenarnya mereka lah yang otoriter.
    Jika saat ini mereka berteriak Pak Jokowi keturunan PKI, maka sebenarnya. Biarlah waktu yang menjawab.






    Penulis :  Haga Ginting   Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Diktator Sebenarnya adalah para Pimpinan DPR Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top