728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 26 September 2017

    #warta : Blunder Gatot di Akhir Masa Jabatan

    Baru-baru ini Panglima TNI Gatot  Nurmantyo membuat pernyataan tentang  rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata. Meskipun pernyataan tersebut disampaikan secara tertutup dalam acara  silaturahmi dengan para purnawirawan jenderal dan perwira aktif di TNI, tetapi pernyataaan tersebut kadung  tersebar.

    Tak pelak publik menjadi bertanya-tanya dan semakin mereka-reka atas pernyataan panglima TNI yang belakangan ini sering menimbulkan polemik.  Sebenarnya apa sih maunya Gatot Nurmantyo tersebut?

    Tak mau isu berkepanjangan dan  menimbulkan syak parasangka di masyarakat, Menko Polhukam Wiranto segera melakukan klarifikasi.  Kira-kira seperti ini penjelasan Wiranto:

    Seperti kita ketahui setiap menjelang pemilu apakah Pemilu Kada atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden suhu politik selalu memanas. Keadaan itu sudah berlaku sejak dahulu dan menjadi bagian dari pasang surutnya suhu politik dalam alam demokrasi. Pemerintah c.q. Kemenko Polhukam dan segenap jajarannya akan terus menjaga agar memanasnya suhu politik tersebut masih pada batas-batas kewajaran agar tidak menimbulkan instabilitas nasional yang tentu akan menganggu berbagai kepentingan nasional.

    Menjelang bulan Oktober telah muncul berbagai isu yang cukup meresahkan masyarakat dan telah menjadi perdebatan publik dengan berbagai spekulasi yang menggiring terjadinya konflik horizontal yang perlu segera dihentikan agar tak mengganggu kepentingan nasional.

    Oleh sebab itu perlu penjelasan resmi dari Kemenko Polhukam berkenaan dengan beberapa isu miring yang telah tersebar di kalangan masyarakat baik lewat Media Mainstream maupun Media Sosial.

    Pertama, mengenai pemutaran kembali Film Penghianatan G.30 S /PKI, dan ajakan untuk nonton bareng bagi beberapa institusi merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan.

    Peristiwa 30 September 1965 adalah peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia. Masih banyak peristiwa serupa yang dialami bangsa Indonesia seperti pemberontakan DI/TII, Pemberontakan PRRI/Permesta, peristiwa Malari di tahun 1974 yang semua itu adalah rangkaian fakta sejarah yang sudah berlalu. Kita tidak mungkin memutar kembali jarum jam dan mengubah fakta sejarah sekehendak kita.

    Sejarah tersebut merupakan perjalanan Bangsa yang dapat dijadikan referensi bangsa untuk menatap ke masa depan. Menonton film sejarah memang perlu bagi generasi berikutnya untuk memahami sejarah kebangsaan Indonesia secara utuh.

    Kita tak perlu malu, marah atau kesal menonton film sejarah. Ajakan atau anjuran menonton tak perlu dipolemikkan apalagi sampai membuat bangsa ini bertengkar dan berselisih.

    Anjuran Presiden untuk mempelajari sejarah kebangsaan dengan menyesuaikan cara penyajian agar mudah dipahami oleh generasi Milenium, merupakan kebijakan yang rasional.

    Kedua, informasi dari Panglima TNI tentang adanya institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5000 pucuk senjata standard TNI, tidak pada tempatnya dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan, karena ternyata hanya adanya komunikasi antar institusi yang belum tuntas.

    Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD (bukan 5000 pucuk dan bukan standar TNI) oleh BIN untuk keperluan pendidikan Intelijen.

    Pengadaan seperti ini ijinnya bukan dari Mabes TNI tetapi cukup dari Mabes Polri. Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden.

    Berdasarkan penjelasan ini diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas kedua isu tersebut.

    Jakarta, 24 September 2017

    *Menko Polhukam*

    TTD

    *Wiranto*



    Dari pernyataan Wiranto tersebut, secara jelas, lugas dan gamblang, Menko Polhukam menjawab keresahan publik tentang pernyataan Panglima TNI yang menyebut ada institusi di Indonesia yang  akan mendatangkan 5000 pucuk senjata.

    Wiranto juga meluruskan kekeliruan pernyataan Gatot yang menyatakan jumlah satuan pucuk senjata yang bukan 5000 pucuk tetapi hanya 500 pucuk senjata saja dan bukan senjata dengan standrat TNI. Senjata tersebut  hanya berjumlah 500, buatan Pindad yang  dibutuhkan oleh Badan Intelejen Indonesia (BIN) untuk keperluan pendidikan intelejen.

    Pernyataan   Wiranto diperkuat oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanudin yang menyatakan bahwa  pembelian 500 pucuk senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) telah masuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKN/L) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) tahun 2017.

    “Pembelian senjata laras pendek oleh BIN sebanyak 500 pucuk masuk dalam RKAKN/L APBN P BIN tahun 2017, tercantum sebagai alat perlengkapan dan sarana pelatihan STIN,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin kepada detikcom, Minggu (24/9/2017).

    Lebih lanjut TB Hasanudin menjelaskan bahwa selain TNI dan Polri ada institusi lain yang diizinkan mempunyai senjata yaitu BIN, Jaksa, BNN, BNPT, Polisi Hutan, Bea Cukai.

    PT Pindad sendiri menguatkan pernyataan Wiranto. Melalui  Corporate Secretary PT Pindad, Bayu Fiantoro, membenarkan adanya pemesanan 500 senjata oleh BIN tersebut. “Iya betul. Yang itu benar 500 senjata tepatnya. BIN yang pesan,” ucap Bayu kepada kumparan (kumparan.com) Senin (35/9).


    Kesalahan   pernyataan seorang panglima TNI

    Panglima Gatot menegaskan akan menindaknya karena tidak ada lembaga mana pun, kecuali TNI dan kepolisian, yang boleh memiliki senjata. Bahkan ia menyatakan jika data  yang dimilikinya  akurat.

    Sebagai seorang awam tentu saja saya terheran-heran dengan pernyataan Panglima TNI. Mungkin banyak juga yang merasa seperti saya.

    Pertama, mestinya  sebagai seorang panglima TNI tahu persis  data yang ia sampaikan sudah benar-benar akurat dan di jamin benar. Tetapi dengan menyebutkan ada 5000 pucuk senjata tetapi ternyata hanya 500 pucuk senjata tentunya itu sangat sembrono dan terkesan asal bicara saja tidak ada dasarnya sama sekali. Masak sih, seorang  Panglima TNI percaya dengan berita hoax tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu?

    Kedua, sudah jamak dan sebuah keharusan jika seorang Panglima TNI mengetahui secara persis jika  selain institusi Polri dan TNI, terdapat institusi lain yang diizinkan melakukan mempunyai  senjata  yaitu BIN, Jaksa, BNN, BNPT, Polisi Hutan,  dan Bea Cukai.

    Ketiga, jika memang benar Panglima TNI merasa ada yang tidak beres dengan  pengadaan senjata api tersebut, mestinya  ia  melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya misalnya dengan Kapolri dan institusi lainnya. Bukannya malah mengumbar ke pihak umum yang berpotensi menimbulkan polemik, kegelisahan dan kegaduhan di masyarakat.

    Dari sikap, pernyataan Panglima TNI yang  terkesan ‘berbeda’ dengan pemerintah tersebut  tidak bisa disalahkan jika ada penilaian jika Panglima TNI seperti segaja ‘bermain politik’ , memanaskan situasi menjelang Pilpres  dua tahun mendatang.  Padahal mestinya beliau bisa bersikap netral, tidak berpolitik, mengayomi , memberikan rasa aman dan nyaman dan tidak memancing kegaduhan. Sayang sekali menjelang pensiun bulan Maret 2018 mendatang, ia membuat pernyataan blunder seperti itu.**




    Penulis :   Suci    Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #warta : Blunder Gatot di Akhir Masa Jabatan Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top