728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 30 Agustus 2017

    #Warta : Hizbut Tahrir, Tidak Taat Ajaran Nabinya yang Mengajak Umat Setia Kepada Negara

    Gara-gara Mendagri memutar video sebagai bukti HTI bercita-cita mengganti Palsafah Pancasila, pada akhir persidangan, video yang ditayangkan oleh Tjahjo ditentang oleh kuasa hukum mantan jubir HTI Ismail Yusanto, Yusril Ihza Mahendra.

    Yusril mempertanyakan motif dan relevansi dari video yang diputar Tjahjo. “Saudara Mendagri, apa motif dan relevansi Anda menayangkan muktamar HTI di sidang ini. Kita tahu ini sidang pengujian UU, bukan sidang pidana. Kalau mau mengajukan bukti, ada tempatnya nanti. Tapi kenapa harus menayangkan sebelum sidang,” tanya Yusril kepada Tjahjo.

    Pihak pemohon rupanya melupakan satu hal, maraknya promosi tentang ideologi yang melawan Pancasila, akan terakumulasi seperti bola salju ketika pemerintah mendiamkan indikasi itu. Pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah terdahulu, telah memberi beban yang tidak kecil kepada penerusnya, dan tentu saja Presiden yang visioner akan berpikir strategis untuk menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran.

    Sejarah bangsa-bangsa yang terpecah belah jangan hanya dilihat sebatas permukaannya saja. Mereka harus dilihat sebagai contoh yang sangat penting, dan sejarah mereka jangan terulang di negeri kita. Maka jika pemohon memiliki rasa peduli dan mencintai negaranya, minimal akan menghormati langkah yang diambil pemerintah.

    Mendagri menjelaskan, bahwa Perppu tidak melarang warga negara berpikir, bahkan lebih jauh tidak melarang untuk menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham tertentu. Yang dibatasi menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ide, pikiran yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini penting demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Tjahjo di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).

    Pahami, bahwa kebebasan untuk menganut ajaran dan menyebarkan paham agama tertentu tidak dilarang oleh Perppu ormas itu, tetapi ketika menggugat keberadaan Palsafah negara, muaranya adalah mereka berhadapan dengan ranah yang menjadi harga mati, karena adanya Pancasila tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Indonesia.

    Beranikah HTI membuktikan ideologinya adalah Pancasila ? Karena khalayak ramai memiliki pengertian bahwa HTI tidak seperti umat islam lain yang mengakui Palsafahnya adalah Pancasila, tanpa prasyarat apapun.

    Bisakah HTI menunjukkan bahwa mereka sama seperti ormas lainnya, seperti NU atau Muhamadiyah, yang tidak menggugat peletakan Pancasila sebagai dasar pendirian negara mereka ? Jika ya, lalu apa makna dari bukti yang disampaikan pemerintah itu ? Jika mereka menyanggah bahwa mereka tidak anti Pancasila, harus mereka tunjukkan dalam praktek sehari-hari.

    Lihatlah, bukan monopoli HTI yang mengusung ide khilafah di bumi kita, tetapi kenapa hanya HTI yang ditarget pemerintah ? Itu artinya bukan terletak pada paham khilafah sebagai pemicu Perppu, melainkan agenda politik mereka yang terbukti membahayakan negara.

    Khilafah yang semata-mata mengedepankan spiritualitas ajaran Islam, seperti dinubuwatkan nabi Muhammad SAW, dengan tidak mengusung ide politik apapun, tidak ada kaitannya dengan mempermasalahkan Pancasila. Karena pemahaman keruhanian semacam itu, didefinisikan dalam batas koridor hubungan manusia dengan Tuhannya.

    Jika ide pendirian khilafah itu telah dinodai dengan agenda politik, lebih-lebih merongrong ideologi negara, maka ajaran seperti itu semestinya tidak dibiarkan berdiri dan berkembang, karena nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan hal seperti itu.

    Pembiaran HTI di masa lalu, memunculkan masalah yang laten yakni merasuki sebagian kelompok panatis keagamaan, yang meskipun tidak menunjukkan diri dalam keseharian, tetapi ide pendirian negara khilafah kini menjadi potensi yang kian membahayakan keutuhan negara ini.

    Pemerintah saat ini sangat tepat melakukan langkah antisipasi, dengan pemberlakuan Perppu ormas no. 2/2017. Tentu kita berharap langkah pemerintah ini tidak terlambat, karena boleh jadi paham yang dimotori oleh HTI sudah sangat jauh menginspirasi kalangan politisi tertentu.

    Jika para politisi sudah memiliki paham yang sejalan dengan agenda HTI, bisa dibayangkan, bagaimana sulitnya membersihkan paham semacam itu, karena ideologi mereka pasti akan selalu mewarnai langkah-langkah politiknya, lebih-lebih jika sudah masuk ke gedung DPR.

    Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyidangan 7 gugatan pada Perppu 2/2017 tentang Ormas dalam satu sidang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua MK, Arief Hidayat pada persidangan judicial review Perppu Ormas yang diajukan oleh ACTA. “Perkara ini nanti akan digabung pada pemeriksaan selanjutnya. Dengan perkara nomor 38, 39, 41, 48, 49, 50. Ini sudah kita laporkan, ada perkara baru nomor 52 yang saudara ajukan dan sama dengan perkara sebelumnya. Jadi diputuskan, walau perbaikan baru diterima tertulis tapi kita sudah putuskan diterima,” kata Arief di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2017)



    Penulis : Ruskandi Anggawiria     Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Hizbut Tahrir, Tidak Taat Ajaran Nabinya yang Mengajak Umat Setia Kepada Negara Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top