728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 22 Agustus 2017

    #Warta : Bukan Ahok Tidak Penting, Tapi Jokowi Milik Indonesia

    Polemik kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama memang telah lama usai, namun kisah ini masih menyisakan luka yang tak kunjung kering. Terlepas dari adil tidaknya keputusan Majelis Hakim, vonis 2 tahun penjara kepada mantan Gubernur DKI tersebut nampaknya belum mampu memuaskan banyak pihak. Agar tidak menjadi bisul dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mari kita melihat masalah ini dengan lebih bijaksana.

    Tentu tidak ada gunanya terlalu lama mempermasalahkan keputusan Majelis Hakim. Selain karena integritas para pengadil di negeri ini bisa dibeli, masih begitu banyak pula pasal “karet” dalam perundang-undangan kita seperti halnya yang menjerat Ahok dalam kasus penistaan agama. Maka, tidak banyak hal yang dapat kita lakukan selain membiarkan hukum memainkan mekanismenya sendiri.

    Hal yang justru masih menarik untuk dibahas saat ini adalah sikap Jokowi terhadap kasus yang menjerat rekan seperjuangannya itu. Tentu tidak berlebihan bila keduanya dikatakan sebagai rekan seperjuangan. Keduanya memiliki spirit yang sama dalam membenahi birokrasi dan memerangi korupsi. Relasi yang baik antara keduanya menciptakan kesan bahwa Jokowi menjadi back up bagi Ahok. Betulkah?

    Kesan bahwa Jokowi menjadi back up bagi Ahok sudah muncul sejak mantan Walikota Solo tersebut resmi menjabat sebagai presiden. Hal yang wajar sebenarnya, mengingat hubungan keduanya masih sangat mesra sekalipun kantor mereka terpaut antara Merdeka Utara dan Merdeka Selatan. Kesan tersebut menguat karena dalam beberapa kesempatan, Jokowi seperti memberikan dukungan politik bagi suksesornya itu.


    Jokowi dan Ahok Meninjau Proyek MRT


    Salah satu bukti dukungan Jokowi adalah ketika dirinya meninjau proyek Simpang Susun Semanggi dan MRT bersama Ahok. Dilansir DetikNews.com, Kamis, 23 Februari 2017, Jokowi dan Ahok bahkan berada dalam satu mobil selama perjalanan menuju lokasi proyek. Sebuah bahasa politik yang sangat jelas dan mudah untuk ditafsirkan, bahwa Sang Presiden mendukung penuh setiap langkah Basuki Tjahaja Purnama.

    Baca disini : https://news .detik .com/berita/d-3430462/ini-yang-dibahas-jokowi-dan-ahok-di-mobil-ri-1

    Kedekatan yang ditunjukkan keduanya saat meninjau proyek MRT mengundang berbagai respon di masyarakat. Nampaknya mereka memang sengaja mengumbar kemesraan. Karena hal ini pula oleh beberapa pihak, Jokowi dinilai tidak etis dan tidak menghargai lembaga yudikatif. Menurut mereka, presiden harusnya tidak sedekat itu dengan orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam sebuah kasus hukum.

    Baca disini : http://www.tribunnews .com/nasional/2017/02/24/presiden-jokowi-ajak-ahok-bareng-naik-mobil-ri-1-tinjau-proyek-fahri-hamzah-membuat-keruh


    Ahok Mendampingi Jokowi saat Menyambut Raja Salman


    Relasi yang baik antara dirinya dan Ahok terus ditunjukkan oleh Jokowi dalam berbagai momen penting. Tak tanggung-tanggung, pada Maret 2017 Jokowi mengajak Ahok untuk turut menyambut Raja Salman. Sebuah pukulan telak tentunya bagi lawan politik Ahok dari kalangan muslim, karena si kafir (demikian kata para pembenci Ahok) bersalaman dengan Raja Saudi Arabia. Lagi-lagi, sikap Jokowi tersebut semakin memperkuat kesan bahwa dirinya berada di pihak Ahok.

    Baca disini : http://www.bbc .com/indonesia/indonesia-39124343

    Kesan-kesan ini kemudian melahirkan sebuah asumsi bahwa Jokowi bukan hanya pasti, bahkan juga seakan-akan harus membela Ahok dalam setiap masalah yang mungkin menjerat sahabatnya itu. Asumsi yang nampaknya kurang berdasar dan justru membuat para analis politik kebingungan membaca situasi di kemudian hari. Dan hari ini asumsi itu terbukti keliru. Ahok dipenjarakan dan Jokowi diam seribu bahasa.

    Sikap diam Jokowi tentu mengagetkan banyak pihak, tak terkecuali kelompok-kelompok oposisi. Bagi lawan-lawan politik Jokowi dan Ahok, hal ini bisa diterima sebagai sesuatu yang baik. Meskipun mungkin mereka ingin Jokowi datang membela Ahok, sehingga keduanya dapat dijatuhkan sekaligus. Namun bagi para pendukung Ahok, sikap diam Jokowi seakan menggambarkan matinya keadilan di negeri ini.

    Berbagai ungkapan kekecewaan dari para pendukung Ahok bertebaran di media sosial. Meskipun tidak semua, namun beberapa dari mereka mempertanyakan dan mengecam sikap diam Jokowi. Menurut mereka, sebagai seorang presiden, Jokowi seharusnya bertindak melawan ketidakadilan dan kriminalisasi. Kekecewaan mereka seakan memuncak di kala Jokowi malah asyik ngetrail di Papua, seakan tidak terjadi apa-apa.

    Jokowi Mencoba Jalan Trans Papua Bersama Menteri PUPERA dan Panglima TNI


    Ketika sidang pembacaan vonis Ahok, Jokowi memang sedang berada di Papua dalam rangkaian kunjungan kerja. Pada 10 Mei 2017 atau sehari setelah penetapan vonis, Jokowi didampingi Menteri PUPERA, Basuki Hadimuljono dan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo meninjau jalan Trans Papua menggunakan motor trail. Penampakan inilah yang mungkin mengusik dan memancing respon negatif dari para pendukung Ahok.

    Baca disini : https://news.detik .com/berita/d-3497577/aksi-jokowi-ngetrail-susuri-pegunungan-trikora-wamena

    Dalam sebuah postingan, salah satu akun media sosial bahkan menuliskan, “Selamat ngetrail, Pak Jokowi. Salam satu periode.” Pemilik akun ini menyindir Jokowi yang malah asyik ngetrail di saat ketidakadilan sedang terjadi di Jakarta. Salam satu periode juga mengandung makna bahwa Jokowi tidak layak untuk dipilih kembali pada Pilpres berikutnya. Tak lupa, si pemilik akun menutup postingannya dengan tagar RIPJustice yang menggambarkan matinya keadilan.

    Sangat wajar apabila kita sependapat dengan para pendukung Ahok yang mengecam sikap diam Presiden Jokowi. Wajar pula apabila kita menganggap keadilan sudah mati dan Jokowi tidak layak untuk dipilih kembali pada Pilpres mendatang. Namun, mari kita lihat sikap Jokowi ini dari sudut pandang dan kacamata yang berbeda. Sebab bagaimanapun Jokowi pasti memiliki pertimbangan tertentu  dalam bersikap dan bertindak.

    Melalui kunjungan kerja ke Papua, Jokowi ingin menyampaikan sebuah pesan penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia seakan ingin mengatakan bahwa Indonesia bukan hanya tentang Jakarta dan Ahok. Ada topik yang jauh lebih penting untuk dipikirkan bersama, seperti masalah kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua. Memperdebatkan masalah ini jauh lebih bermanfaat ketimbang isu penistaan agama yang sebenarnya sarat kepentingan politik.

    Dengan ngetrail melintasi jalan Trans Papua, Jokowi ingin menunjukkan bahwa wajah Papua kini sudah berubah. Papua yang dahulu terisolasi, kini telah terhubung dan siap berkembang. Papua yang terkenal karena ketidakamanannya, kita telah menjadi tempat yang nyaman bagi seorang presiden untuk sekadar berkendara. Artinya begitu banyak hal yang bisa disyukuri dari Indonesia saat ini, dan terlalu berharga untuk dipecah belah oleh isu apapun.

    Jokowi seringkali menyampaikan bahwa dirinya tidak menyukai kegaduhan politik. Ia hanya ingin bekerja dan terus bekerja. Bukankah pemimpin seperti inilah yang selama ini kita harapkan? Pemimpin yang tidak menghabiskan waktu dan dana untuk urusan politik. Pemimpin yang memfokuskan seluruh usahanya pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warganya. Namun bagaimana dengan wajah hukum di bawah pemerintahan Jokowi?

    Jokowi tidak bodoh. Ia tentu menyadari betul bahwa hukum di negeri ini perlu dibenahi. Akan tetapi, ia juga sadar bahwa membenahi sistem hukum tidak dapat dilakukan dengan menginterupsi sebuah proses hukum yang sedang berjalan. Membenahi sistem hukum harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperbaiki perundang-undangan yang ada, sehingga hukum tidak dapat dipolitisasi oleh pihak manapun untuk kepentingan apapun.

    Apabila Jokowi melakukan interupsi terhadap proses hukum yang sedang berjalan, tentunya hal itu akan menjadi warisan yang buruk bagi generasi-generasi berikutnya. Ke depan interupsi terhadap proses hukum akan terus terulang dan menjadi kebiasaan, mana kala itu dilakukan oleh penguasa saat ini. Pemerintahan berikutnya bukan tidak mungkin akan melakukan interupsi terhadap proses hukum, bahkan mungkin untuk kasus besar yang memang layak diadili.

    Ada cara yang lebih baik yang dapat dilakukan seorang presiden, selain menginterupsi sebuah proses hukum. Apabila Jokowi yakin bahwa Ahok tidak bersalah, ia masih dapat menyelamatkan sahabatnya itu melalui pemberian grasi atau amnesti. Bukan sesuatu yang salah tentunya, mengingat Presiden Republik Indonesia memang memiliki hak untuk melakukannya. Selain itu, Jokowi sendiri terbilang cukup sering memberikan grasi dan amnesti bagi para tahanan politik.

    Entah betul atau tidak keputusan yang diambilnya, Jokowi tentu telah memperhitungkan matang-matang sebelum menetapkan sebuah sikap. Kita harus mampu melihat secara objektif sikap diam Presiden Jokowi, seperti halnya ketika kita melihat secara objektif kinerja dan hasil kerjanya. Ini bukan tentang penghianatan seorang sahabat. Namun ini tentang bagaimana memilih yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang buruk.

    Kita justru harus bangga melihat sikap netral seorang Jokowi dalam menghadapi kasus yang menimpa Ahok, sahabatnya. Kedekatan emosional antara keduanya, tak lantas membuat Sang Presiden memunculkan sikap reaktif yang justru dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi Jokowi, Ahok bukan tidak penting. Namun Jokowi sadar betul, dirinya milik seluruh rakyat Indonesia.



    Penulis  :  Judika Ekaristi     Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Bukan Ahok Tidak Penting, Tapi Jokowi Milik Indonesia Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top