728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 31 Agustus 2017

    #Warta : Alasan Aneh Yusril Tolak Video Orasi HTI Di MK, Saat Itu Presidennya SBY

    Yusril Ihza Mahendra protes keras saat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memutar cuplikan video Muktamar Khilafah HTI 2013 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (30/8). Yusril yang adalah kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam sidang uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebut pemutaran video tersebut tidak dibenarkan.

    Ada dua hal yang mendasari pendapat Yusril tersebut. Yang pertama (1), menurut Yusril ini bukan sidang pidana. Yang kedua (2), itu terjadi pada jamannya SBY jadi Presiden, bukan Presiden Jokowi. Atas dua hal tersebut, Yusril mengkritik Mahkamah Konstitusi yang mengijinkan hal ini.

    Yusril menyebut bahwa belum pernah sepanjang sejarahnya dia mengikuti persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi hal ini terjadi. Yusril malah menyebutkan bahwa pemutaran video tersebut sebagai propaganda pemerintah untuk menghancurkan nama HTI.

    Alasan Yusril bahwa menampilkan video tersebut seperti sedang dalam sidang pidana, menurut saya sangatlah tidak berdasar. Apakah Yusril bisa menyebutkan dasar hukumnya uji materi sebuah produk undang-undang tidak boleh memutar video?? Padahal, pemerintah yang diwakili oleh Mendagri sudah menyampaikan bahwa video tersebut bagian dari keterangan pemerintah.

    Yang paling aneh tentu saja adalah bahwa video itu tidak bisa dijadikan sebagai bagian dari keterangan dikeluarkannya Perppu karena Presiden saat itu, Pak SBY tidak melarang HTI. Seharusnya, kalau SBY tidak puas dengan video itu dan pergerakan HTI maka tidak bisa dijadikan dasar.

    Logika aneh yang tidak masuk akal menurut saya. Karena kalau alasannya video itu tidak relevan karena terjadi saat pemerintahan SBY, maka Yusril sedang memisahkan hidup ini menjadi dua bagian, saat pemerintahan SBY dan saat pemerintahan Jokowi. Jadi, tidak boleh ada bukti apapun tentang HTI di jaman SBY yang dijadikan dasar keterangan Perppu.

    Benar-benar logika aneh bin ajaib. Lama-lama nanti semua kasus hukum pun akan jadi seperti itu logikanya. Bayangkan saja kalau pada jaman SBY tidak ada protes dan pernyataan tidak puas dari SBY sehingga tidak ada proses hukum apapun, maka pemerintahan Jokowi tidak boleh menjadikannya sebuah dasar mengeluarkan produk hukum.

    Bagaimana dengan kasus-kasus hukum yang saat itu penyelewengan dananya tidak dipermasalahkan oleh pemerintahan SBY dan sekarang sedang diusut saat pemerintahan Jokowi?? Apakah itu berarti data tidak relevan lagi?? Ganti pemerintah apakah berarti kita mulai dari nol lagi dalam bernegara??

    Presiden Jokowi saja tidak bisa menolak warisan-warisan buruk pemerintahan SBY dengan berdalih itu adalah hasil kerja pemerintahan SBY dan bukan pemerintahannya. Presiden Jokoei harus terima warisan proyek-proyek mngkrak dan juga utang bejibun. Apakah boleh itu ditolak dan dibiarkan saja?? Ya tentu saja tidak.

    Alasan Yusril ini menjadi sangat aneh karena Yusril sedang menyangkali bahwa dalam pemerintahan ada namanya kesinambungan pemerintahan yang tidak boleh terputus. Jikalau saat pemerintahan SBY HTI tidak diprotes, bukan berarti selama-lamanya HTI bisa hidup di Indonesia.

    Logika manusia normalnya seharusnya adalah pemerintahan SBY tidak tegas terhadap HTI. Sama seperti proyek mangkrak yang dibiarkan begitu saja dan sedang diselesaikan Presiden Jokowi, maka HTI juga adalah sebuah pembiaran yang akan diselesaikan oleh Presiden Jokowi saat ini. Sehingga produk apapun yang terjadi pada pemerintahan SBY tetap bisa jadi dasar.

    Yusril memang sedang rusak logikanya belakangan ini. Setelah menyebut KPK adalah bagian dari pemerintahan dan bisa dikenai hak angket, kini dia protes bahwa video orasi tidak relevan karena saat itu pemerintahan SBY tidak mengeluarkan Perppu Ormas. Entah logika dunia mana yang sedang diterapkan Yusril ini. Logika negara khilafahkah??

    Video orasi tersebut memang sangat pantas ditolak oleh Yusril. Bukan karena tidak relevan, melainkan karena dalam video tersebut, HTI dengan sangat lantang menyebutkan hal-hal yang bertentangan di dalam Perppu Ormas. Kalau MK menerima itu sebagai dasar keterangan pemerintah, maka Perppu Ormas tidak akan dibatalkan MK.

    Siapapun tahu kalau Yusril logikanya bisa jungkir balik dan putar balik tergantung siapa yang dibela. Kalau yang dibela pemerintah, maka dia akan mainkan peranan orang baik, tetapi jika berlawanan maka dia akan menampilkan peranan dan logika tidak masuk akal.

    Ya, seperti saat ini, menolak video karena dulu Presidennya adalah SBY, bukan Jokowi. Alasan profesor kelas curut.

    Salam Perppu Ormas.



    Penulis :    Palti Hutabarat     Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : Alasan Aneh Yusril Tolak Video Orasi HTI Di MK, Saat Itu Presidennya SBY Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top