728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 26 Agustus 2017

    #Warta : 5 Napi Korupsi Tidak Dapat Remisi, Ajukan Uji Materi. Anda Koruptor, Bukan Pencuri Motor

    OC Kaligis, Irman Gusman, Suryadarma Ali, Waryono Karno dan mantan gubernur Papua, meninggalkan Lapas Sukamiskin Bandung dan jalan-jalan ke Jakarta? Agak janggal juga membaca berita yang mengabarkan 5 narapidana korupsi, pergi dari Lapas Sukamiskin Bandung ke Jakarta berkendaraan bis berombongan dengan keluarga dan Pengacara mereka, untuk mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 (1) tentang hak Narapidana, yang dijadikan dasar penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

    Kelima Napi korupsi itu adalah:
    1. OC Kaligis, yang tersangkut kasus suap untuk kasus korupsi dana Bansos dengan kerugian negara secara keseluruhan sebenar Rp 4.034 miliar, yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumatra Utara, Gatot Pujo Nugroho dan Istrinya. Divonis 10 tahun penjara. 
    2. Ketua DPD Irman Gusman, tersangkut kasus terima suap atas pembelian gula sebanyak 3000 ton untuk CV SB. Divonis 4.5 tahun penjara.
    3. Mantan Menteri Agama SDA, untuk kasus korupsi dana haji, divonis 6 tahun penjara.
    4. Mantan Sekjen ESDM, Waryono  Karno, untuk kasus suap terkait kegiatan di Kementerian ESDM. Divonis  6 tahun penjara.
    5. Mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu,untuk kasus korupsi pengadaan Detailing Engineering Design (DED) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Membranu, Papua. Divonis 4.5 tahun penjara.

    Pada Pasal 14 ayat 1 huruf (i) UU Pemasyarakatan menyatakan bahw setiap narapidana mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Kenyataannya, para pemohon tidak mendapatkan remisi karena status mereka adalah napi kasus korupsi.  Persyaratan pemberian remisi bagi napi korupsi diatur dalam pasal 34A ayat (1) PP Nomor 99 tahun 2012. Remisi diberikan jika mereka bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau menjadi justice collaborator. Justice collaborator yang dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatanya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan, untuk mengungkap dan menangkap si pelaku utama.

    Kuasa Hukum pemohon, Muhammad Rulliandi, mengatakan kliennya dirugikan dnegan persyaratan itu sebab hak-hak mereka untuk mendapatkan remisi diabaikan. Aturan itu dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Hakim Konstitusi, Aswanto, meminta pemohon memperjelas dan memperkuat argumentasi hukum yang menunjukkan celah atau kekurangan pasal 14 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Pemasyarakatan. Sementara itu, Hakim lain, Wahiduddin Adams, mengatakan, poin keberatan pemohon perlu diperjelas. Sebab, ketentuan pembatasan remisi sebenarnya justru diatur dalam PP Nomor 99 tahun 2012, bukan dalam UU Pemasyarakatan,

    P a n d a n g a n

    Kalau kita menelaah sikap para narapidana koruptor, tidak usahlah narapidana, status masih tersangka yang hanya tinggal menunggu ketuk palu hakim atas vonisnya saja, ada beberapa kesamaan sikap yang seolah sudah menjadi Standard Operational Procedure atau SOP yang diterapkan ketika menghadapi wawancara dan berbicara tentang hak asasi manusia.

    Dulu, sebelum jaman Jokowi, mungkin kejahatan korupsi masih dipandang sebagai kejahatan biasa bahkan bisa dikatakan kejahatan elit. Karena modus operandinya terancang terrencana dilakukan dengan waktu yang lama karena posisi yang mereka miliki, mereka mencuri uang negara dengan jumlah yang sangat banyak yang seharusnya menjadi HAK rakyat . Hak asasi rakyat banyak untuk menikmati pembangunan atau kemudahan atau kenyamanan dari negara, mereka sunat dan mereka nikmati sendiri. Lalu mereka masih berteriak tentang hak asasi manusia?

    Korupsi, bukan kejahatan biasa, Bung! KORUPSI ADALAH KEJAHATAN PENCURIAN HAK ASASI MANUSIA. Hanya orang yang menjaga hak asasi orang lain, yang memiliki hak untuk menuntut hak asasi dirinya. Ketika seseorang sudah distampel sebagai koruptor, kejahatan pencurian HAM, maka hak asasi mereka pun hilang.

    Itu menurut pandangan saya.

    Masih untung para kelima koruptor yang saya sebut diatas ini, hidup di Indonesia. Coba kalau mereka hidup di Cina. Jangankan minta remisi, minta ditempatkan di lapas yang lebih layak saja sudah pasti ditolak. Karena hukuman bagi koruptor di negeri tirai bambu itu adalah MATI!

    Betul, di UU no. 99 tahun 1995 yang diuji materikan, pada pasal 14 tersurat hak para narapidana untuk :

        Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
        Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
        Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
        Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
        Menyampaikan keluhan.
        Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
        Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
        Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
        Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
        Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
        Mendapatkan pembebasan bersyarat.
        Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
        Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Ke 13 butir diatas adalah hak bagi narapidana kejahatan biasa. Tapi, bagi Koruptor, Pembunuh dan Pengedar Narkotika, hak nomor ke 9 atau butir (i) tidak bisa diberikan dengan term and conditions yang sama. Saya setuju persyaratan bagi koruptor untuk mendapatkan remisi adalah jika mereka bersedia untuk menjadi Justice Collaburator. JIka mereka MENOLAK menjadi Justice Collaburator bagi pemerintah untuk mengungkap dan menangkap pelaku korupsi lain, maka NO REMISI AT ALL! 

    Dalam hal ini pun, saya memandang sikap pemerintah masih sangat lunak dan bersedia menanggappi pengajuan uji materi atas UU nomor 12 tahun 1995 karena SATU HAK mereka yang tersunat. Dengan kejahatan yang mereka lakukan, seharusnya pemerintah menyunat minimal 4 hak, seperti : Hak menyampaikan keluhan, hak mendapatkan remisi, hak mendapatkan pembebasan bersayarat dan hak mendapatkan cuti menjelang bebas.

    Penyunatan keempat hak tersebut diatas jauh lebih baik daripada HUKUMAN MATI. SIkap pemerintah memperketat pemberian remisi pada narapidana korupsi SUDAH TEPAT. Susi Pudjiastusi bilang, “Saya tidak berdialog dengan pencuri!” dan kalimat itu harus segera diucapkan beramai-ramai oleh semua orang. Tapi bukan berarti main hakim sendiri dihalalkan. Karena konteksnya sudah berbeda. Masyarakat kan bukan pengadilan.


    Penulis :    Erika Ebener    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: #Warta : 5 Napi Korupsi Tidak Dapat Remisi, Ajukan Uji Materi. Anda Koruptor, Bukan Pencuri Motor Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top