728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 21 Juli 2017

    Voting RUU Pemilu, 4 Fraksi Walk Out Dan Sebut Hasil Paripurna Tidak Konstitusional

    Perjalanan panjang RUU Pemilu akhirnya menemui jalan akhirnya. Saling rebut-rebutan Presidential Threshold menjadi sebuah topik krusial yang membuat pembahasan RUU ini berlarut-larut. Bahkan saat Rapat Paripurna memutuskan sistem Pemilu dalam hal Presidential Threshold pun tetap juga berlarut-larut.

    Lobi-lobi terus juga dilakukan meski tidak ada gunanya karena perbedaan sudah tidak bisa disatukan lagi. Bahkan, hanya untuk menentukan apakah harus malam ini atau ke hari senin pemutusannya, harus dilakukan voting. Dan seperti sudah diprediksi, PDIP dan kawan-kawan menang mudah dalam mekanisme voting.

    PDIP dan kawan-kawan menang voting dan akhirnya keputusan harus diambil malam ini. Sadar bahwa akan kalah dan tidak mau dipermalukan, Gerindra dan kawan-kawan akhirnya memilih untuk melakukan Walk Out. Fraksi yang melakukan Walk Out adalah Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN. Mereka memang terpaksa memilih Walk Out karena sudah bisa dipastikan kalah.

    Hal ini memang menjadi sangat sulit diterima oleh Gerindra dan kawan-kawan karena mereka terbiasa menang kalau sedang melakukan voting. Pernyataan sok Pancasilais dan Demokratis disampaikan oleh fraksi Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN untuk menolak voting dan juga menolak Presidential Threshold.

    Pernyataan-pernyataan menghargai Pancasila dan juga kebersamaan dalam musyawarah dalam mufakat disampaikan sampai-sampai menyebut bahwa adanya Presidential Threshold adalah keputusan terlalu tidak konstitusional, tidak ada faedahnya. Mengapa?? Karena yang menyatakan bukanlah fraksi yang menjunjung hal tersebut dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

    Bahkan kalau mau jujur, jika melihat para pimpinan di DPR sekarang, konsep musyawarah dalam mufakat tidak tercerminkan. Karena dalam logika pemenang Pemilu, PDIP tidak ada satu pun wakilnya menjadi pimpinan. Bukankah itu juga karena tidak adanya musyawarah dalam mufakat dalam keputusannya??

    Sejumlah fraksi walk out dari sidang paripurna. (Andhika Prasetia/detikcom)

    Dengan Walk Outnya Gerindra dan kawan-kawan, maka keputusan pun menjadi lebih mudah dan singkat dilakukan. RUU Pemilu akhirnya disahkan dan paket yang dipilih adalah paket A. Meski sempat menyebut keputusan secara aklamasi, Setya Novanto yang menggantikan Fadli Zon memimpin rapat meralat ucapannya. Karena ada Fahri Hamzah yang memilih paket B.

    Ya, meski PKS walk out, Fahri Hamzah setia menemani Setya Novanto sebagai seorang sahabat terbaik. Alasan Fahri adalah karena secara etis, pimpinan harus tinggal minimal 2 orang hadir untuk memimpin rapat. Maklum saja, pimpinan DPR memang terdiri dari partai oposisi yang bertentangan dengan pemerintah, selain Golkar.

    Saya bukan ingin mendahului sikap politik PAN, tetapi dengan sikap Walk Out yang dilakukannya dan berbeda dengan opsi partai pendukung pemerintah, maka PAN sudah dengan sangat gamblang menunjukkan dirinya sudah tidak lagi firm sebagai partai pendukung pemerintah. Entah apa lagi alasan untuk mengelak dan membela diri, PAN memang lebih baik jadi partai oposisi saja.

    Rapat paripurna sendiri ditutup dengan pernyataan bijak dari politisi PDIP Aryo Bima yang meresponi alasan partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN yang menyinggung kembali masalah keputusan ini nantinya sangat tidak konstitusional. Menurut Aryo Bima, hal itu adalah pernyataan yang sangat salah.

    Berikut pernyataannya yang saya kutip dengan bahasa saya sendiri..

        “Tidak ada satu pun orang, pihak, lembaga, dan institusi yang punya kewenangan untuk menentukan sesuatu konstitusional atau tidak konstitusional selain Mahkamah Konstitusi dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, kita hanya melakukan keputusan politik dan harus dihargai. Sehingga apapun keputusan saat ini, itu adalah keputusan konstitusional sampai MK memutuskan sebaliknya.”

    Pernyataan Aryo Bima ini tentu saja berhasil menjadi peredam masalah konstitusional dan tidak konstitusional yang seharusnya tidak lagi jadi sebuah pernyataan dan pembahasan di Rapat Paripurna. Karena semua punya tafsir sendiri dan penentuannya, sesuai amanat Undang-undang adalah MK.

    Jadi, kalau memang menganggap ini adalah keputusan tidak konstitusional, maka pertarungan selanjutnya adalah melakukan gugatan juducial review di MK. Dan hal ini sepertinya akan dengan segera dilakukan oleh beberapa orang, setidaknya adalah partai penolak Presidential Threshold dan juga partai-partai baru.

    Sekarang semua sudah selesai dan pertempuran politik dalam RUU Pemilu diakhiri. Masih menunggu pertempuran-pertempuran lain yang tentu saja hasilnya akan mudah ditebak jika partai pemerintah minus PAN solid. Pertempuran terdekat jika memang akan dipersoalkan DPR adalah mengenai Perppu, tetapi hasilnya sepertinya akan mudah dimenangkan kembali oleh partai pendukung pemerintah.

    Lalu bagaimana nasib Prabowo dan AHY kalau ternyata Presidential Threshold gagal digugat?? Apa mau dikata, mereka harus tarik partai pendukung pemerintah sekarang untuk mencalonkan diri atau kalau mau, dilakukan perkawinan Prabowo-AHY. Mampukah untuk melawan Jokowi yang diyakini akan didukung kembali oleh partai pendukung pemerintah selain PAN?? Waktu yang akan menjawabnya.

    Salam Walk Out.


    Penulis : Palti Hutabarat   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Voting RUU Pemilu, 4 Fraksi Walk Out Dan Sebut Hasil Paripurna Tidak Konstitusional Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top