728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 18 Juli 2017

    Setya Novanto Jadi Tersangka, Pansus Angket KPK Berburu Amunisi Baru

    KPK akhirnya resmi menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus E-KTP. Label tersangka disematkan kepada ketua DPR ini setelah diperiksa selama kurang lebih 10 jam. Bagi publik penetapan tersangka terhadap Setya Novanto hanya soal waktu. Sebab nama Ketua Umum Partai Golkar itu sudah sering disebut dalam persidangan kasus mega korupsi ini.

    Yang menarik adalah penetapan status tersangka kepada Setya Novanto terjadi di tengah kegigihan panitia hak angket mendiskreditkan KPK. Jadi menjadikan Setnov tersangka adalah langkah ngeri-ngeri sedap dari KPK. Ini menambah preseden buruk terhadap DPR. Orang awam akan berpikir, kalau ketuanya aja jadi tersangka, apa kabar dengan anak buahnya. Dalam ilmu perang kuno biasanya kalau raja sudah ditawan prajuritnya akan menyerah dengan sendirinya. Jadi bukan mustahil setelah Novanto akan ada anggota DPR lain yang menyusul. Ngeri-ngeri sedap bukan?

    Lalu bagaimana dengan kelanjutan kerja panitia angket? Pasti mereka pantang mundur. Ibarat pasukan khusus yang pantang mundur sebelum misi selesai diurus. Mereka seperti sudah akrab dengan moto tim pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam. Tidak masalah sejumlah pakar dan praktisi hukum menilai hak angket terhadap KPK itu salah kaprah. Sebab kalau bicara hukumdan undang-undang adakah yang lebih pakar dari para dewan terhormat itu? Bukankan mereka adalah produsen undang-undang di negeri ini?

    Bagaimana dengan aksi penolakan ratusan guru besar yang anti korupsi? Ah, para guru besar itu sudah tua. Ajaran mereka sudah tak selaras jaman lagi. Emangnya ini jaman apa? Jaman cari aman dan selamatkan kawan. Apalagi setelah mendengar curahan hati teman-teman di Lapas Sukamiskin Bandung beberapa waktu lalu. Sakitnya tuh di sini. Semakin menggelora semangat dalam dada untuk melanjutkan misi hak angket.

    Kalau bisa lumpuhkan KPK sekalian biar teman-teman kita yang sekarang bolak-balik dipanggil sebagai saksi tidak berubah jadi tersangka, terus jadi terdakwa dan akhirnya jadi terpidana. Tapi biaya untuk menjalankan hak angket itu sangat besar, sampai 3 milyar. Bodo amat dengan semua itu. Toh dulu waktu mendulang suara mereka juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit.

    Tidak ada pilihan lain bagi Pansus Angket KPK selain kebut, kebut, dan kebut. Berbagai lobi bertopeng silahturahmi dilakukan. Mereka menemui Jaksa Agung HM Prasetyo. Mungkin berharap Prasetyo bisa ‘japri’ anak buahnya yang kini bekerja untuk KPK. Tapi bagaimana caranya agar Prasetyo mau menyolek jaksa-jaksa yang sudah berjiwa KPK itu? Buat DPR itu soal kecil. Para jaksa itu bisa digoyang dengan isu pengabaian etika profesi.

    Ada informasi para jaksa yang bekerja di KPK sudah tidak mengindahkan lagi etika lembaga asalnya. Lha, wong mereka sudah dipekerjakan di KPK kok. Bukankah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung? Masa kerja di lembaga extraordinary, tapi perilaku dan kinerja ordinary.

    Dari mana isu pengangkangan etika itu didapatkan? Dari para jaksa yang pernah bekerja di KPK. Gampang kan mencari peluru untuk menghantam KPK? Sama seperti isu bahwa KPK kerap melakukan intimidasi terhadap para terduga korupsi di ruang penyidikan. Dari mana isu itu diperoleh? Dari mantan anggota DPR yang kini mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung. Kata masyarakat, koruptor kok dipercaya.

    Para Dewan itu lupa bahwa KPK dibentuk karena impotensi lembaga-lembaga hukum mainstream dalam memberantas maling kekayaan negara berkerah putih, termasuk para anggota DPR. DPR tahu atau pura-pura tidak tahu kalau sejumlah koruptor berasal dari lembaga yudikatif. Kalau lembaga itu bersih, Patrialis Akbar dan Akil Mochtar mungkin tidak akan duduk di kursi pesakitan.

    Pokoknya harus kebut dan jangan sampai macet pansus angket ini. Kalau bisa lajunya seperti kereta di jalur MRT. Lobi semua pihak yang tangannya bisa dipinjam untuk menggebuk KPK. Jauh sebelum bertemu Prasetyo, panitia angket sowan ke markas Korps Tribarata. Alasannya minta jaminan jaminan keamanan. Apanya yang perlu diamankan? Katanya biar gaduh hak angket tidak mengganggu stabilitas sosial-politik. Mereka lupa bahwa kegaduhan terjadi karena publik menangkap aroma tak sedap di balik pansus angket ini. Maklumlah mereka terlalu sibuk, jadi gampang lupa.

    Pertemuan dengan pihak Polri disambut nyinyir masyarakat. Sebab sebelumnya DPR mengancam akan membekukan anggaran untuk Polri. Untung saja ada Sri Mulyani. Menteri Keuangan itu membuat ancaman para anggota dewan seperti auman singa ompong dengan cakar yang sudah rapuh termakan usia. Karena ternyata anggaran untuk Polri dan KPK sudah selesai dibahas. Ini dagelan yang bikin perasaan geli dan perut mual dan mules. Coba bayangkan, mereka yang membahas anggaran sampai dahi mengkerut dan bahkan molor di ruang sidang sebelum label setuju distempel di berkas RAPBN saja tidak tahu soal beginian.

    Lalu isu apa yang bisa dibisikkan DPR ke telinga Tito Karnavian? Apalagi kalau bukan isu pengangkangan etika. Kehabisan peluru rupanya panitia angket ini. Sama seperti para jaksa, para penyidik dari kepolisian yang bekerja di KPK dituding tidak mengindahkan lagi etika lembaga induknya. Di kepolisian isu seperti ini agak sensitif. Anggota kepolisian yang ketahuan abai pada etika profesi dan tidak menghargai institusi bisa mendapat stigma buruk yakni pembangkangan terhadap garis komando. Jendral Tito mungkin akan geram karena trauma dengan sikap ‘pembangkangan’ Novel Baswedan.

    Tapi apa semudah itu memprovokasi Jendral Tito? Catat ya! Tito itu bukan Jenderal baper yang -gampang dikompor-kompori, dipanas-panasi, atau dikipas-kipasi. Dia juga tidak gila kuasa dengan menjilat sana-sini. Alih-alih terobsesi jadi Kapolri dua periode, dia sendiri sudah menyatakan siap pensiun dini. Dia selalu bertindak dengan acuan peraturan dan undang-undang. Dan jangan lupa, Tito itu salah satu orang kepercayaan Presiden Jokowi. Bagaimana mungkin Tito mau terjun ke air keruh hak angket, sementara Jokowi tenang-tenang saja menghadapi kegaduhan yang terjadi?

    Satu lagi, sebelum bertemu anggota pansus, Tito sudah menerima kunjungan dari para pimpinan KPK. Tau apa yang disampaikan Tito kepada para pimpinan lembaga anti korupsi itu? Tito dengan tegas mengatakan bahwa institusinya tidak mau dijadikan rival KPK. Jadi jangan harap akan ada perang cicak Vs buaya lagi.

    Lemas rasanya dengkul dan seluruh persendian panitia angket jika harus menghadapi semua ini. Tapi mereka sudah berada di posisi no turning back, sudah kepalang tanggung. Ibarat mau menyeberang kali, daripada cuma basah sepaha mending berenang sekalian. Kan malu kalau sudah urat-uratan, ngotot-ngototan, tapi ujung-ujungnya mundur-munduran seperti undur-undur.

    Sementara di pihak sana KPK tidak gentar menghadapi manuver berkedok silahturahmi para anggota panitia angket. Mungkin saja KPK menganggap mereka seperti panitia 17-an yang sedang mencari sponsor. Proses penyidikan atas kasus E-KTP jalan terus. Dan hari ini KPK sudah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. Apakah akan berhenti di Setya Novanto? Belum tentu. Nilai 2,3 triliun rasanya terlalu besar untuk dimakan sendiri. Bukankah korupsi itu terjadi karena ada kesempatan dan kebersamaan? Maka bisa dipastikan nama-nama yang selama ini santer disebut ikut mencicipi uang proyek E-KTP mulai merasa meriang sampai kejang-kejang. Mereka waspada sambil bertanya dalam hati, “saya masuk ga ya?” Lalu seorang penasihat spiritual menjawab dari kegelapan: “wani piro?’.

    So what? Ya sewot dong!



    Penulis   :  Vincent Bero  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Setya Novanto Jadi Tersangka, Pansus Angket KPK Berburu Amunisi Baru Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top