728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 20 Juli 2017

    Setelah Menggebuk HTI, Perang Jokowi Selanjutnya RUU Pemilu, Demokrat, Geridra, PKS Kompak Serang Jokowi

    Menjadi seorang presiden harus siap menghadapi segala macam hantaman. Tidak ada pilihan lain kecuali berperang melawan hantaman itu. Setelah berhasil mengalahkan sebuah hantaman, hantaman yang lain akan siap menunggu. Begitu seterusnya.

    Begitulah kehidupan Jokowi. Hantaman terus datang bertubi-tubi. Jokowi harus memerangi setiap hantaman yang datang. Jika Jokowi sampai lelah dan menyerah berperang melawan hantaman tersebut, maka Pilpres 2019 bisa jadi tidak memihak ke Jokowi.

    Selain menyelesaikan persoalan ekonomi dan kesejahteran rakyat, Jokowi juga dituntut mampu menghadapi musuh-musuh politiknya. Jokowi harus mampu menjaga kedaulatan pemerintahannya.

    Mendekati Pilpres 2019, serangan ke Jokowi semakin gencar. Jika sedikit saja Jokowi lengah, maka bukan tidak mungkin kedaulatan pemerintahannya semakin terancam. Jokowi harus berani melibas mereka satu persatu.

    Seperti halnya di medan perang, Jokowi bisa dikatakan telah memenangkan pertempuran dengan HTI. Ketika presiden sebelumnya tidak mampu membubarkan HTI selama 10 tahun masa pemerintahannya, hanya dalam waktu kurang 3 tahun Jokowi berhasil membubarkan HTI. Dengan gagah berani, Jokowi menerbitkan Perppu Ormas dan mencabut status badan hukum HTI. Jokowi tidak takut sedikitpun dicap sebagai rezim anti-Islam.

    Meskipun banyak yang memprotes penerbitan Perppu Ormas, Jokowi tidak mundur selangkah pun. Die belakang Jokowi, NU siap pasang badan untuk melawan pihak-pihak yang mencoba menolak Perppu Ormas. MUI yang sebelumnya kerap berseberangan dengan pemerintah juga berhasil Jokowi ajak untuk ikut mendukung Perppu Ormas.

    Tidak ingin dicap loyo, dengan garangnya Jokowi memerintahkan polisi untuk melarang segala bentuk aktivitas yanng dilakukan HTI serta menghilangkan atribut HTI. Jokowi juga tidak pengecut. Dirinya mempersilahkan HTI untuk menggugat ke pengadilan jika menolak pembubaran ini.

    Jokowi boleh dikatakan telah berhasil menggebuk HTI meskipun saya yakin kedepannya masih tetap ada perlawanan. Namun, Jokowi sudah dituggu untuk peperangan selanjutnya, yaitu terkait RUU pemilu dimana Jokowi diminta untuk menetapkan presidential threshold di angka 0%.

    Sebelumnya, Jokowi menginginkan tidak ada perubahan dalam RUU pemilu terkait dengan presidential threshold di yaitu tetap di angka 20%. Salah satu manfaatnya menurut saya pribadi adalah agar bisa menghemat biaya untuk pemilu.

    Keinginan Jokowi yang tetap menginginkan presidential threshold di angka 20% jelas menjadi tamparan keras untuk kubu lawan. Saat ini, kubu yang getol sekali ingin menggulingkan Jokowi di Pilpres 2019 adalah Demokrat, serta koalisi antara Gerindra dan PKS. Angka 20% memang sangat sulit dicapai oleh Demokrat, Gerindra, dan PKS. Mereka terancam tidak bisa mengusung kadernya menjadi calon presiden di Pilpres 2019.

        Ketiga partai tersebut  bertahan untuk menetapkan presidential treshold diangka 0% dalam Undang-Undang Pemilu yang baru. Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, saat ini sedang dilangsungkan lobi-lobi antar fraksi setelah sidang paripurna di-scorsing selama dua jam karena tidak mendapatkan titik temu dalam rapat paripurna yang berlangsung.

        Hidayat Nur Wahid mengatakan, panjang dan alotnya lobi yang belum selesai hingga batas waktu skorsing sidang bisa menjadi pertanda RUU Pemilu masih harus didialogkan secara mendala. Dialog secara intensif, untuk mendapatkan musawarah mufakat atas keputusan UU Pemilu.

        Jika memang tidak memungkinkan dan harus melalui voting, Hidayat Nur Wahid mengatakan, sikap PKS akan tetap memilih batas pencalonan presiden Nol persen. Jika memang yang terpilih adalah 20 persen, hal tersebut bisa diterima dengan bersama.

        Hidayat Nur Wahid juga mengatakan, PKS yakin ambang batas bisa ditetapkan nol persen jika dilihat dari rasionalisasi UU Pemilu. PKS, kata dia, memiliki alasan sesuai dengan konstitusional dan realita di lapangan terkait perbedaan antara pilpres 2014 dan pilpres 2019. Namun, kata dia, penetapan UU Pemilu tidak hanya diputuskan melalui rasionalisasi dan realita, melainkan juga pengaruh dari pilihan politik yang memungkinkan voting jika tak didapatkan hasil dalam lobi dan musyawarah.

    Saya mengibaratkan polemik penetapan angka presidential threshold bisa menjadi sebuah pemanasan untuk pertarungan sesungguhnya yaitu di Pilpres. Saya yakin, Demokrat, Gerindra, dan PKS diprediksi  akan menjadi penantang utama partai-partai yang mengusung Jokowi. Ketiga partai tersebut untuk saat ini terlihat sulit untuk berkoalisi dengan PDI P.

    Polemik penetapan angka presidential threshold juga bisa menjadi tolok ukur kesuksesan Jokowi di Pilpres 2019. Jika Jokowi berhasil memenangkan peperangan ini dengan Demokrat, Gerindra, dan PKS, saya yakin jalan Jokowi di Pilpres 2019 akan semakin mulus. Sebaliknya, jika Jokowi kalah dan Demokrat, Gerindra, dan PKS berhasil mewujudkan presidential threshold di angka 0%, maka saya memprediksi jalan di Pilpres 2019 nanti semakin berat.

    Saya penasaran dengan taktik apa lagi yang hendak Jokowi peragakan demi memenangkan peperangan ini. Jokowi sebenarnya masih bisa melobi partai-partai yang belum menentukan sikap untuk bersama-sama melawan Demokrat, Gerindra, dan PKS. Saya pribadi berharap Jokowi mampu membungkan Demokrat, Gerindra, dan PKS dan presidential threshold tetap di angka 20%.


    Penulis :   Saefudin Achmad   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Setelah Menggebuk HTI, Perang Jokowi Selanjutnya RUU Pemilu, Demokrat, Geridra, PKS Kompak Serang Jokowi Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top