728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 14 Juli 2017

    Rakyat Lebih Butuh KPK atau DPR? Mari Tengok Strategi KPK dan Kinerja DPR

    Jadi rakyat Indonesia, kok saya merasa kurang bedjo. Mau bedjo gimana coba? Punya wakil di parlemen saja seperti Fadli Zonk dan Fahri Hamzah. Apes! Padahal saya tidak milih keduanya, lha kok turut apes. Logikanya bagaiman ini?

    Sekalipun tidak milih Fahri dan Fadli tersebut Cak, DPR itu seolah identik dengan duo lambe ndomble itu. Ini kan benar-benar kayak kuis. Anda belum beruntung, coba tepuk jidat sekali lagi. Sudah eneg liat mukanya, telinga masih harus menahan sakit denger suaranya. Benar-benar apes kuadrat berlipat-lipat tanpa ada ketupat.

    Belum lagi saat-saat ini, ketika dada dibuat makin nyesek akibat ulah palu DPR di tangan Fahri Hamzah. “Pansus Angket KPK, sah?” “Saaahhh!”… thok, thok, thok. Itulah bunyi ketokan palu Fahri hingga terdengar oleh para bagundal koruptor.

    Asal untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi lahir karena gerakan reformasi. Tujuan jelas untuk selamatkan uang rakyat. Lah, ketika diendus KPK bahwa DPR berperilaku korup lewat kasus e-KTP, sekarang pada sewot hingga membentuk pansus angket. Droehoen tenan!

    Sebagai rakyat jelata, saya nyata-nyata butuh KPK. KPK mau ‘pilih tebang’ atau ‘tebang pilih’ tidak saya gubris apalagi saya soal. Gitu aja kok sewot. Toh itu hanya soal strategi menyelamatkan uang rakyat. Mau uang recehan atau trilyunan dulu yang diambil silahkan saja. Yang penting para perampok uang rakyat dikandangkan. Uang berlambang burung Garuda selamat.

    Sekarang, bagaimana dengan kinerja DPR? Untuk mengetahuinya memang sulit. Beda dengan kinerja Jokowi yang punya kanal khusus di Seword ini. Pembaca tinggal klik akan nemu aneka prestasi pemerintahan Jokowi. Dari Sabang sampai Merauke banyak kerja nyata Jokowi yang jadi buah bibir nan manis. Kalau kinerja DPR?

    Sayang memang, Seword belum menggagas lomba bertema kinerja DPR. Atau kalau disempitkan kinerja Fahri dan Fadli saja. Supaya masyarakat terbuka pintu maafnya.

    Mengingat keterbatasan informasi tentang kinerja DPR, saya mengandalkan keterangan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Formappi menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 adalah DPR yang memiliki kinerja paling buruk pasca Era Reformasi. Modiar ora? Kinerja terburuk sepanjang sejarah reformasi. Benar bukan, kalau saya kurang bedjo punya wakil rakyat seperti mereka?

    Yang bikin mual secara spartan adalah bahwa DPR periode ini oleh Formappi dinilai tidak memiliki keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Edian njaran tenan, kan?

    Adalah Lucius Karus, peneliti Formappi yang menyampaikan yang dalam diskusi Jaringan Masyarakat Antikorupsi di Jakarta, Minggu (7/5/2017).

        “Formappi menilai DPR kali ini adalah DPR yang berkinerja paling buruk di semua Era Reformasi.”

    Pertama, menurut Lucius, DPR periode 2014-2019 memiliki kelemahan dalam bidang legislasi. Dari 50 rancangan undang-undang yang dijadwalkan untuk tahun 2017, baru 2 undang-undang yang disahkan DPR. Gregetan tidak, setelah kinerja DPR seperti itu. Dari target 50 hanya 2 yang selesai. Ngapain coba kerja mereka? Dasar terlalu mengandalkan lambe ndomble!

    Kedua, menurut Lucius, DPR tidak memiliki keseriusan dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya terlihat dari upaya DPR untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui hak angket. Ini tadi yang sudah bikin dada saya sesek. Tidak sesek bagaimana ketika perut secara lebih dini dibuat eneg oleh wakil ketua DPR. Apes, Cak…

    Apalagi, jelas-jelas melalui hak angket, anggota DPR meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani. Dia ini adalah anggota DPR yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Kelihatan sekali kan motivasi pembentukan pansus hak angket?

    Persis seperti yang disampaikan Lucius. Bahwa angket tersebut digulirkan karena sejumlah anggota DPR diduga terlibat dalam kasus mega korupsi dalam pengadaan e-KTP. Benar-benar kampret kalo seperti ini motivasi kerja DPR. Seperti kata Lucius, benar-benar hak angket digunakan DPR sebagai senjata untuk menutupi kinerja yang buruk.

        “Kalau kami lihat, spirit pemberantasan korupsi sudah mati di DPR. Sebagai lembaga atau secara sistemik dengan kebijakannya, mereka ingin memelihara sistem yang korup,” kata Lucius.

    Sekarang, setelah tahu strategi KPK dan kinerja DPR, rakyat lebih butuh siapa sih?





    Penulis :  Setiyadi RXZ  Sumber :  Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Rakyat Lebih Butuh KPK atau DPR? Mari Tengok Strategi KPK dan Kinerja DPR Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top