728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 12 Juli 2017

    Pos Perbatasan Diperbaiki Jokowi, Fahri Hamzah : Nggak Ada Gunanya!

    Kita semua tahu kalau Presiden Joko Widodo banyak membangun sarana prasarana di daerah perbatasan. Mulai jalan yang diperbaiki dan bangunan fisik pos perbatasan yang dibuat jauh lebih bagus dan representatif. Nah hal ini mendapat komentar negatif dari Yang Mulia Wakil Ketua DPR kita, Fahri Hamzah.

        “Saya apresiasi Presiden membangun kedaulatan dalam pembangunan fisik. Tapi selama ada ketimpangan, terutama dengan Malaysia dan negara yang lebih maju dari kita, maka pos perbatasan itu tidak ada gunanya,”

        “Karena apapun, kalau yang di sana (negara tetangga) lebih sejahtera, rumah sakit lebih dekat, ya pindah orang, bahkan bisa pindah kewarganegaraan,”

        Sumber: http://nasional .kompas .com/read/2017/07/12/12165661/fahri.hamzah.tak.ada.gunanya.jokowi.bangun.pos.perbatasan.megah

    Nah Bapak Fahri alih-alih hanya nyinyir bahwa itu tidak ada gunanya, saya ingin bertanya apa hal berguna yang sudah Bapak lakukan dengan jabatan Bapak sekarang? Yang sekiranya bisa membuat bangsa kita lebih sejahtera dan tidak ingin pindah kewarganegaraan?

    Bukan membela Jokowi secara membabi buta, tapi suatu identitas yang menyangkut citra diri tentu penting dibangun. Misalnya nih sekolah. Kenapa gedung sekolah sebaiknya dibangun bagus, representatif, dan dijaga kebersihannya? Selain agar nyaman untuk proses belajar mengajar juga pastinya agar murid tertarik sekolah di situ, orangtua pun yakin.

    Demikian juga dengan pos perbatasan ini. Warga di wilayah perbatasan selama ini merasa terpinggirkan. Akses susah, wilayahnya tidak ditata dengan baik. Ini yang dicarikan solusi oleh Jokowi. Jalan menuju perbatasan dibuka dan diaspal contohnya Putussibau-Nanga Badau, belum lagi jalan lintas yang akan melintasi antar wilayah perbatasan. Tujuannya membuka akses. Pos perbatasan dibangun, tujuannya ada kebanggaan bagi warga sekitar, merasakan negara kini hadir, nggak malu lagi kalau membandingkan diri dengan negara tetangga, harkat martabat negara juga lebih tinggi di mata penduduk Malaysia yang melihat. Berpuluh tahun Indonesia merdeka masak pos perbatasan harus dibiarkan begitu saja? Lebih bagus pos hansip di kota malah.

    Berawal dari pembangunan jalan dan pos perbatasan, nantinya diharapkan roda perekonomian juga akan maju. Andaikan mau ada pembangunan seperti industri, pendidikan, sampai kesehatan lalu lintas material juga akan lebih mudah dan ongkosnya juga lebih rendah. Pun begitu jika ingin menarik pendidik maupun tenaga kesehatan hingga pegawai untuk mengabdi tak ada lagi alasan bagi mereka untuk menolak atau mengeluh sehingga pelayanan jadi tak maksimal sebab akses jalan sudah bagus, pembangunan menggeliat, dan nantinya diharapkan sektor ekonomi dan peradaban di sana juga makin maju. Nggak bisa kita memikirkan kesejahteraan, sarana kesehatan, dan pendidikan yang terbaik kalau sarana pendukungnya saja masih berantakan.

    Pun begitu juga soal pengawasan di mana Fahri berkata walaupun dibuat megah kalau banyak jalan tikus tak ada guna. Pembukaan jalan dan pos lintas batas yang jelas bisa mengurangi titik patok perbatasan yang sudah banyak hilang dan mencegah masyarakat yang menyelundup keluar masuk Indonesia-Malaysia. Patroli keamanan akan lebih mudah bergerak ketimbang selama ini.

    Dan menurut saya usul Fahri untuk memisahkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan menjadi kementerian sendiri tak lagi di bawah Kemendagri justru yang masuk kategori “buat apa?“.

        “Sebab, kami lihat BNPP ini lingkup pekerjaannya terlalu besar. Mengkoordinir 18 kementerian, lebih dari setengah kabinet. Ada 14 provinsi, ratusan daerah tingkat dua dan ribuan kecamatan,”

    Makin banyak kementerian yang artinya pemborosan uang negara, tidak efektif karena wilayah perbatasan kita juga tersebar di banyak tempat, hierarki kerjasama makin melebar sehingga kemungkinan sulitnya koordinasi dan konflik kepentingan makin tinggi. Toh sejauh ini di bawah Kemendagri juga masih bekerja dengan baik. Kalaupun lepas BNPP juga masih harus bekerja sama lintas sektoral untuk melaksanakan pembangunan wilayah karena tidak mungkin juga mereka bisa bekerja sendiri.

    Nah mungkin lebih baik Fahri Hamzah bertanya pada dirinya sendiri sudah bergunakah uang negara yang dipakai untuk membayar gajinya sebagai wakil rakyat?


    Penulis :  Rahmatika     Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Pos Perbatasan Diperbaiki Jokowi, Fahri Hamzah : Nggak Ada Gunanya! Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top