728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 13 Juli 2017

    Perppu Ormas Terbit, Fadli Zon “Kejang-Kejang”, Tanya Kenapa ?

    Alhamdulillah, akhirnya Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan anti-Pancasila. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pak Wiranto mengatakan bahwa penerbitan Perppu ini dimaksudkan untuk mengatur organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia sekaligus sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Menurut beliau, melalui perubahan aturan ini maka pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan langkah dan tindakan konkrit serta cepat terhadap setiap ormas yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai asas Pancasila.

        “Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 telah tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik dari segi aspek substantif terkait dengan norma, larangan, dan sanksi serta prosedur hukum yang ada,” ujar Wiranto. (Sumber).


    Perppu Adalah Kewenangan Pemerintah


    Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) menyampaikan bahwa terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Ormas merupakan hak pemerintah yang sah secara aturan. JK Juga menyatakan bahwa saat ini kondisi nasional membutuhkan adanya aturan mengenai Ormas yang telah melanggar izin pendirian.

    “Itu hak pemerintah, bisa-bisa saja, kondisi nasional membutuhkan itu,” kata JK di Komplek Parlemen, Jakarta. (Sumber)

        Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo menyebut diterbitkannya Perppu Ormas atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait organisasi kemasyarakatan merupakan kewenangan Presiden. Oleh karena itu apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah langkah yang tak bisa disalahkan. (Sumber)

    Jadi sudah jelas ya jika Perppu itu adalah hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah untuk membubarkan ormas “pengkhianat” yang bertentangan dengan Pancasila. Lagi pula penulis merasa heran jika ada sekelompok orang yang menumpang hidup di Indonesia, cari makan di Indonesia tetapi malah mendirikan ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Benalu ???

    Reaksi Fadli Zon

    Wakil Ketua DPR yang juga Politisi Gerindra, Fadli Zon menolak Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dia menyebut ini Perppu “diktator”.

        Menurut saya, Perppu ‘diktator’ ini harus ditolak,” kata Fadli Zon dalam pernyataannya di Jakarta seperti yang dilansir dalam media ini. (Sumber)

    Fadli Zon juga menekankan, menurut UU MD3 pasal 71, DPR berwenang untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap Perppu yang diajukan pemerintah. Artinya, jika berpotensi mengekang kebebasan berserikat dan merugikan masyarakat, DPR memiliki dasar untuk menolak Perppu tersebut. (Sumber)

    Penulis merasa heran melihat perilaku Fadli Zon dari partai Gerindra. Kenapa Pemerintah yang memiliki hak dan kewenangan mengeluarkan Perppu, tetapi kenapa Fadli Zon yang “kejang-kejang” ya ???

    Toh Ketua Komisi III juga mengatakan itu kewenangan Presiden seperti yang sudah penulis katakan di atas.

    Apakah ini artinya jika Fadli Zon “mendukung” ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila ???

    Apakah ini artinya jika Fadli Zon “mendukung” ormas-ormas radikal ???

    Apakah ini artinya jika Fadli Zon “mendukung” ormas-ormas teroris ???

    Bukankah dengan adanya Perppu ini, maka Pemerintah bisa menyelamatkan bangsa Indonesia yang kita cintai ini dari kehancuran seperti apa yang terjadi di negara-negara di Timur Tengah ???

        Penulis sangat setuju dengan pernyataan Sekretaris Jendral PBNU, Helmy Faishal Zaini yang mengatakan bahwa perppu ini menjadi sangat penting agar pemerintah bisa menangkal gerakan-gerakan atau benih ke arah terorisme, radikalisme, atau ormas yang terbukti bertentangan dengan ideologi negara atau Pancasila seperti yang dimuat dalam situs media

    Tapi sebenarnya penulis TIDAK terlalu heran dengan sikap Fadli Zon, politisi Gerindra ini yang “menolak” Perppu untuk menangkal gerakan radikalisme, Terorisme dan untuk mencegah ormas-ormas “pengkhianat” yang bertentangan dengan Pancasila.

    Jika Fadli Zon, politisi Gerindra “menolak” Perppu untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila, teman sejawatnya sesama politisi Gerindra yang lainnya yaitu Muhammad Syafi’i yang menjadi Ketua Pansus RUU Terorisme juga “menghambat” lahirnya Revisi UU Terorisme sampai detik ini, seperti yang sudah penulis bahas di :



    Jadi klop ya…

    Politisi Gerindra yang menjadi Ketua Pansus RUU Terorisme “menghambat” Revisi UU Terorisme…

    Wakil Ketua DPR yang juga dari Gerindra malah “menolak” Perppu untuk membubarkan ormas “pengkhianat” yang bertentangan dengan Pancasila…

    Jadi pembaca setia di Seword bisa menilai sendiri tentang Fadli Zon dan partainya…

    Bonus….

    Fadli Zon menggunakan kata ‘diktator” terhadap Perppu tersebut seperti yang penulis bahas di atas ???

    Mungkin Fadli Zon lupa jika mertua ketum partainya merupakan “diktator” terkorup di dunia abad ke-20 seperti yang dilansir dalam media nasional berikut ini :



    Wassalam,


    Penulis :  Nafys   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Perppu Ormas Terbit, Fadli Zon “Kejang-Kejang”, Tanya Kenapa ? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top