728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 16 Juli 2017

    Perppu Jokowi Cegah Persekusi Dan Sweeping, Kok Disebut Lebih Kejam Dari Penjajah??

    Mungkin kalau hanya fokus kepada satu isu saja, memang bisa dikatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas, memasung kebebasan dan melanggar HAM. Tetapi kalau mau fokus pada hal yang seharusnya kita benar-benar fokus, maka kita akan melihat sebenarnya Perppu ini tidak ada memasung kebebasan dan melanggar HAM.

    Mengapa saya katakan begitu?? Karena memang yang dilarang dalam Perppu ini sangat jelas dan lebih terukur dibandingkan dengan UU Ormas sebelumnya. Keterukuran ini, akan mampu membuat pemerintah mengendalikan ormas-ormas tidak beres kelakuannya, bukan hanya masalah ideologi tetapi tindakan-tindakan anarkis.

    Saya masih ingat dulu banyak dari kita yang teriak-teriak kalau pemerintah seperti tidak berdaya dan bahkan menyebut JOKOWI LEMAH karena tidak mampu membendung ormas-ormas radikal dan yang ingin menggantikan NKRI. Kini, saat Jokowi mulai tegas, kita harus mendukungnya. Walau harus berlawanan dengan mereka yang disebut aktivis HAM.

    Mendukung Jokowi atas dikeluarkannya Perppu ini, akan membuat harapan kita yang tidak suka dengan kelakuan anarkis para anggota dan, KALAU KENA TANGKAP, simpatisan ormas anarkis bisa dicegah sejak dini. Bahkan harapan mereka tidak ada lagi akan sangat memungkinkan, dari dulu kita merasa sangatlah sulit.

    Nah, sekarang Jokowi dengan berani dan tegas mengeluarkan perppu sebagai dasar menerabas ormas-ormas tersebut. jokowi rela tidak populer oleh mereka yang menolak perppu ini karena melanggar HAM dan melanggar hukum dalam pandangan mereka.

    Bahkan ada yang mengatakan bahwa tindakan Jokowi ini adalah blunder karena akan menurunkan tingkat elektabilitasnya. Benarkah?? Saya meragukannya. Lah yang mendukung Jokowi hampir 100 persen adalah mereka yang tidak suka FPI dan HTI. Ormas dan aktivis HAM dan Hukum itu nantinya pasti tetap milih Jokowi kok di 2019.

    Tetapi namanya juga pengamat. Semua diamat-amati sampat si amat pun terlewatkan. Perppu ini padahal adalah salah satu alasan kita memilih Jokowi. Siapa sih Jokowers atau Ahokers yang sukan dengan keberadaan HTI dan FPI??

    Nah mari kita review ulang dulu apa isi Perppu, khususnya bagian yang dilarang dilakukan oleh Ormas..
    (1) Ormas dilarang:
    a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
    b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
    c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,
    lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
    (2) Ormas dilarang:
    a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 
    b. mengumpulkan dana untuk partai politik.
    (3) Ormas dilarang:
    a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; 
    b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; 
    c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau 
    d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (4) Ormas dilarang:
    a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; 
    b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau 
    c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

    Saya hitamkan dua bagian di atas karena ini sangat erat kaitannya atas tuduhan dan tudingan Perppu ini membuat Pemerintahan Jokowi lebih kejam dari penjajah Belanda dan Orde Baru (Orba). Dua bagian yang saya hitamkan ini saya akan sebut namanya tindakan PERSEKUSI dan SWEEPING.

    Tudingan pemerintah lebih kejam daripada penjajahan Belanda, orde lama dan orde baru disampaikan oleh pembela HTI, Yusril Ihza Mahendra.
    “Perppu No. 2 Tahun 2017 ini memberikan peluang seluas-luasnya kepada Pemerintah, khususnya Mendagri dan Menkumham untuk menilai apakah suatu ormas itu antara lain ‘menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu ini,” ucap Yusril dalam rilisnya, Jumat (14/7).
    “Dalam praktiknya nanti, Presiden bisa secara diam-diam memerintahkan Menkumham untuk membubarkan ormas, tanpa Menkumham bisa menolak kemauan Presiden,” lanjutnya.
    “Dengan Perpu yang baru ini, Menhumkam dapat membubarkan ormas semaunya sendiri. Ini adalah ciri pemerintahan otoriter.”  Sebut Yusril.
    Apakah mencegah ormas melakukan PERSEKUSI dan SWEEPING dan bahkan dengan ancaman tegas pembubaran ormas tersebut lebih kejam dari penjajah Belanda dan Orba?? Bukankah sudah sangat jelas Perppu ini akan mengendalikan gerakan radikal yang sudah sangat mengganggu dan contohnya sudah ada di beberapa negara yang hancur dan rusak??

    Ketakutan represif dan kejam menurut saya tidak berdasar. Kalau memang represif dan kejam, mengapa hal itu tidak juga dilakukan pembelaan dengan PKI?? Apakah harus melakukan aksi-aksi seperti PKI baru bisa melakukan tindakan pembubaran seperti yang diamanatkan Perppu?? Tidak cukup dengan aksi PERSEKUSI dan SWEEPING yang mencekam??

    Saya harap, tidak perlulah para penggiat HAM dan para pakar hukum berkoar-koar bahwa Jokowi represif dan kejam. Ataukah perlu mengalami diri sendiri dan bahkan keluarganya baru menyetujui Perppu ini?? Lah yang sedang ingin dilakukan adalah untuk menghentikan aksi anarkis dan melanggar HAM.

    Apakah mengatur tindakan anarkis dan melanggar HAM disebut melanggar HAM dan lebih kejam dari penjajah?? Entah darimana dasar berpikirnya. Saya harus katakan, bahwa Perppu inii menunjukkan kesamaan cara berpikir pemerintah dan banyak rakyat, bahwa gerakan anarkis PERSEKUSI dan SWEEPING sama dengan PKI.

    Saya berharap, walau pun sepertinya akan sulit, pihak-pihak yang menilai Perppu ini represif, tanyalah bagaimana rasanya jadi korban PERSEKUSI dan SWEEPING. Mungkin dengan itu anda sadar betapa pentingnya Perppu ini.
    Salam KEJAM.



    Penulis :   Palti Hutabarat    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Perppu Jokowi Cegah Persekusi Dan Sweeping, Kok Disebut Lebih Kejam Dari Penjajah?? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top