728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 22 Juli 2017

    Pengembang Kembali Bermain Mata Dengan Anggota DPRD, Hilangnya ‘Pemahaman Nenek Lu!’ Ahok

    Siapa yang tidak tahu bagaimana tegas dan telitinya mantan Gubernur DkI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam hal mengelola dan mengawasi keuangan daerah DKI Jakarta dalam penyusunan dan juga penggunaan APBD DKI. Bahkan Ahok melindungi APBD dengan password supaya ketahuan siapa yang menyelewengan dana dari APBD.

    Pengawasan ketat tersebut juga berlaku dalam hal penggunaan dana kontribusi pengembang yang menjadi sebuah kerelaan pengembang membangun infrastruktur. Strategi kontribusi pengembang inilah yang menjadi strategi utama Ahok yang tanpa APBD bejibun, bisa bangun jembatan susun semanggi.

    Ketegasan Ahok inilah yang membuatnya tidak disukai oleh para anggota DPRD. Kelakuan anggota DPRD yang masih banyak terdapat para mafia anggaran, terpaksa harus gigit jari karena sulit mencari celah membobol anggaran. Apalagi di jaman Ahok, serapan anggaran lebih baik di bawah 90 persen asal uang rakyat tidak dihambur-hamburkan.

    Ahok memang KEJAM kepada para mafia anggaran dan dana dari APBD. Bahkan Ahok tidak segan-segan mengusut seorang ibu yang menyalahgunakan KJP yang adalah hak anaknya untuk bisa bersekolah. Tetapi karena banyak yang tidak suka dan merasa nyaman dengan bantuan tunai, maka Ahok pun terus kena serang.

    Kini, Jakarta kehilangan penjaga APBDnya selama 3 tahun. Bukan menyepelekan kemampuan Gubernur DKI sekarang Djarot Saiful Hidayat, tetapi dalam hal hitung-hitungan, Ahok lebih jago. Bukti memang orang cina punya kelebihan dalam hal itu.

    Setelah Ahok lengser dan tidak lagi jadi Gubernur, para mafia pun mulai bermain.Permainan terjadi seperti biasanya adalah antara anggota DPRD dengan para pengembang. Berikut kutipan beritanya..

    Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Khadafi, menilai kongkalikong atau kesepakatan jahat antara DPRD dengan Pemprov DKI kembali longgar. Hal itu terlihat dari minimnya saksi yang diberikan kepada pelanggar tata ruang dan perizinan. Salah satunya, pelanggaran koefisien luas bangunan gedung di sejumlah tempat.

        “Jadi setelah Ahok tidak ada, DPRD merdeka banget nih. Sudah ada info, anggota dewan sebagai beking atas bangunan tinggi yang diduga langgar KLB,” kata Uchok dalam keterangan tertulisnya, Jumat 21 Juli 2017.

        “Logikanya sederhana, kalau menambah KLB itu retribusinya mahal, permeter persegi dikalikan dengan NJOP. Kalau pengembang menyuap oknum DPRD atau oknum PTSP tinggal bayar 10-30 persen dari kewajiban, semua beres. Ini merugikan negara,” tegasnya.

        “Penegak hukum harus menyelidiki dugaan keterlibatan DPRD dan PNS yang bermain atau yang berkaitan dengan kewenangannya. Oknum seperti ini hanya cari keuntungan pribadi dengan cara menyalahgunakan jabatan,” ujarnya.

    Isu mengenai KLB ini memang sempat dipertanyakan DPRD DKI kepada Djarot. Tetapi Djarot yang sepertinya kurang begitu menguasai seluk beluk KLB dan juga kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang terjadi dalam isu tersebut hanya menjawab secara normatif untuk dilakukan audit saja.

    Padahal, kalau ditelusuri pemberitaannya, ada perbedaan pendapat di dalam tubuh pemprov terkait isu pelanggaran KLB yang terjadi pada Gedung 13 lantai di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara tersebut.Perbedaan pendapat antara Kepala PTSP Edy Junaedi dan asisten sekda bidang pembangunan (Asbang) Gamal Sinurat.

    Kemungkinan ada permainan pun menyeruak karena entah darimana datangnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham ‘Lulung’ Lunggana mengaku bangunan itu tak bermasalah dan tidak melanggar aturan yang dilanggar terkait tingginya bangunan di kawasan PIK. Aneh rasanya kalau Lulung mengambil sikap untuk menjelaskan mengenai permasalahan ini.

    Apakah ini indikasi memang tudingan ada permainan mata benar terjadi?? Semua memang harus dibuktikan, tetapi longgarnya masalah kesepakatan ini yang terlihat dengan tidak satunya pendapat antara para pejabat pemprov DKI dan juga pembelaan Lulung, menjadi sebuah indikasi yang harus ditelusuri kebenarannya.

    Nama Lulung bukan sekali ini saja dikaitkan dalam hal permainan anggaran. Sebelumnya dalam kasus UPS, nama Lulung juga dikait-kaitkan. Apakah dalam hal ini juga Lulung melakukan permainan anggaran?? Apalagi kalau melihat getolnya Lulung ingin melengserkan Ahok, saya semakin curiga ada nama Lulung dalam permaianan iin KLB tersebut.

    Menyeruaknya isu ini kembali membuat kita menyadari bahwa peran Ahok sangat besar dalam mengamankan anggaran APBD DKI. Kita teringat bagaimana Ahok kerja sampai tengah malam hanya demi mengecek APBD DKI supaya tidak dipermainkan dan dimasuki proyek-proyek siluman. Kerja keras yang hasilnya bisa kita rasakan bersama. Jadi merindukan ciri khas Ahok, ‘Pemahaman Nenek Lu!’.
    Kegigihan dan kemampuan mumpuni Ahok mengelola APBD dan pembangunan DKI ini malah dengan sinis dan dengki diresponi dengan logika terbalik oleh Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan. Menilai Ahok tidak paham anggaran hanya karena tidak tinggi serapan APBD DKI. Padahal sudah terlihat buktinya, APBD aman dan pembangunan massif terjadi.

    Kejadian permainan seperti ini akan semakin sering terjadi di DKI Jakarta dalam waktu-waktu ke depan. Apalagi ketika nantinya Jakarta dipimpin oleh Gubernur yang merangkul semua (maling ApBD juga) serta keberpihakan kepada para pendukungnya.

    Jakartanya Ahok akan menjadi sebuah pelajaran sejarah penting bagi Jakarta setelah Jakarta Ali Sadikin. Memimpin Jakarta tidak boleh lembek, karena kalau lembek maka perubahan hanya jadi sebuah retorika belaka.

    Salam ‘Pemahaman Nenek Lu!’


    Penulis   :  Palti Hutabarat   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Pengembang Kembali Bermain Mata Dengan Anggota DPRD, Hilangnya ‘Pemahaman Nenek Lu!’ Ahok Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top