728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 23 Juli 2017

    Pemetaan 212, Novanto Tersangka, dan Perangkap “Dipangku Mati” Presiden Jokowi

    Gempita euforia 212 makin menyirna hilang ditelan masa. Setya Novanto jadi tersangka kasus E-KTP. Rizieq FPI kabur ke padang pasir habitat onta Arabia. Mafia Petral rezim SBY RIza Chalid bersembunyi. HTI anti Pancasila bubar jalan. SBY tiarap. PAN terkesiap. MUI  pun mulai menampakkan napas Islam rahmatan lil alamin. Di sisi lain perlawanan tetap berlangsung sengit. DPR menggelindingkan hak angket KPK.  Di balik semua rangkaian peristiwa itu ada dirijen strategi besar: Presiden Jokowi. Dan, Presiden Jokowi memahami salah satu filosofi Jawa, dipangku mati.

    Dalam peradaban Jawa, huruf Hanacaraka mengenal istilah “dipangku mati”. Aksara Jawa akan mengalami kematian jika dipangku. Setya Novanto – orang terkuat di Indonesia menurut Trump – dijadikan tersangka kasus E-KTP oleh KPK. Dalam spektrum politik yang lebih luas, penetapan Novanto sebagai tersangka menjadikan pergeseran besar dalam perang politik antara Presiden Jokowi dan para penentangnya. Perang politik menjadi lebih terbuka. Kini, perang politik Puputan tengah terjadi dengan ditetapkannya Setya Novanto menjadi tersangka.

    Pemetaan terhadap Islam Radikal, Demo 212, dan Makar

    Dalam bertindak, Presiden Jokowi bak pemain catur. Sabar. Ringan. Taktis. Gelombang demo yang menargetkan penjatuhan  terhadap dirinya dan revolusi berantakan. Demo 212 menjadi awal kisah ambruknya FPI dan gerakan Islam radikal di Indonesia. MUI, FUI, FPI, HTI, partai agama PKS, partai nasionalis Gerindra, SBY, semuanya tercerai-berai aliansi mereka.

    November dan Desember 2016, Presiden Jokowi memetakan kekuatan, siapa kawan siapa lawan. Akar kekuatan adalah sentimen keagamaan. Sumber kekuatan adalah seperti yang disebut Rizieq FPI – penggalangan kekuatan radikal dan moderat.

    FPI, HTI, FUI dan partai agama PKS dan  gerakan radikal lainnya bersatu. Gelora 212 dan 411 akibat dukungan moderat Muhammadiyah yang terjebak dalam permainan politik kelas teri FPI. Yang terbesar pengaruhnya – dan FPI serta gerakan radikal manfaatkan adalah MUI, dengan kelahiran GNPF-nya yang mendomplengnya.

    Presiden Jokowi pun dengan mudah mengenali every single perpetrator kisruh politik. Dan, yang paling dimanfaatkan oleh gerakan radikal itu justru MUI. MUI ditunggangi secara blatant oleh FPI, FUI, partai agama PKS, SBY, dan juga tentu Gerindra.

    Maka MUI pun dipangku mati oleh Presiden Jokowi. Pernyataan MUI pun menyejuk seperti angin sepoi di sore hari.

    Terkait dengan itu, Pilkada DKI Jakarta. Hampir semua orang meributkan peran Jusuf Kalla yang dianggap mengkhianati Ahok, sahabat Presiden Jokowi. JK menjadi sosok megalomania dan bangga diri ketika berhasil mendudukkan Anies.

    Di tengah kegerahan para pendukung Presiden Jokowi terhadap JK – dan euphoria kemenangan boneka Islam radikal kaki tangan FPI Anies-Sandi – Presiden Jokowi justru menyampaikan dwi tunggal Jokowi-JK tetap sejalan, namun berbeda sikap politik hal yang wajar. Presiden Jokowi bilang netral soal Ahok, JK terjebak terang-terangan mendukung Anies. Publik pun menilai sikap kenegarawanan Presiden Jokowi.

    JK pun dipangku mati. Hingga, kini, aneka pernyataannya menjadi semakin manis. Tampak pro Jokowi di permukaan.

    Rizieq FPI dan kawan-kawan juga dipangku mati, namun melalui pangkuan orang lain: Firza Husein. Kasus chat mesumnya bersama Firza Husein  sudah melebihi pangkuan, kartu mati. Rizieq pun tercerai-berai bukan hanya dengan Firza namun juga dengan para pengekornya.

    Selain itu para tersangka makar pun ditangkapi. Termasuk, Anies dan gerakan Islam radikal pun jelas akan dipangku mati, pemangkunya pun akan diatur dalam strategi khusus dalam terori proxy war tentu. The Operators dan the Supreme Operator bukanlah para orang geblek yang gampang diremehkan sepak terjang mereka.

    Memerangi Pengkhianat Bangsa

    Publik yang tak paham tentang peta kolaborasi dan sinergi antara para pengkhianat bangsa (1) mafia dan koruptor, (2) pengusaha korup, (3) teroris, dan (4) Islam radikal. Inilah musuh nyata yang diperangi oleh Presiden Jokowi, salah satu strateginya adalah dipangku mati.

    Maka Presiden Jokowi pun berkomitmen kuat melakukan pemberantasan secara strategis keempat musuh bangsa Indonesia itu. Yang paling berat dan mengakar tentu sumber kolaborasi dana dan pembiayaan keempat kelompok tersebut yakni: korupsi.

    Teranyar, publik terkesima dengan langkah KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi tingkat 2, setelah Century. Serangan baru KPK ini jelas memberikan bensin baru gerakan perlawanan langsung ke jantung kekuasaan: Presiden Jokowi.

    Sebelum penetapan Novanto, publik waras paham arah angket KPK adalah untuk melucuti dan membubarkan KPK. Perhatikan pernyataan Fahri Hamzah, Fadli Zon dan juga Demokrat dan semua partai yang mendukung hak angket. Berbagai kontroversi sengaja dibuat untuk menunjukkan kebusukan KPK. Namun perlu diingat, bahwa KPK hanyalah lembaga ad hoc – sementara – yang bisa dilucuti kapan saja oleh DPR. Bahkan berdasar rencana awal, tujuan angket KPK, yang didukung oleh para koruptor tentu, adalah penjatuhan Presiden Jokowi.

    Setting melibatkan Presiden Jokowi ke dalam kisruh angket DPR terhadap KPK ini untuk mengarahkan jebakan campur tangan Presiden Jokowi terhadap independensi KPK. Namun, Presiden Jokowi tidak terjebak oleh langkah provokasi all out DPR untuk menyelamatkan para begundal calon koruptor seperti Miryam, Setya, Nari, dan lain-lain.

    Untuk melawan mereka, the Operators pun bergerak simultan. Bukan hanya kasus E-KTP, namun kasus korupsi Al Qur’an pun diperluas. Juga sekalian kasus Amien Rais, dan sinyalemen baru Hambalang dan BLBI dan BCA dan lainnya akan diungkap. (Di level DKI pun akan dibuka hingga kaki tangan Islam radikal akan dibabat. Sandi menjadi target dibui tentu dengan kasusnya. DKI penting karena akan dijadikan model kampanye 2019 – dan sudah dimulai.)

    Maka, dalam peta politik seperti itu, Presiden Jokowi memilih untuk memangku yang perlu dipangku. Pilihan terberat – dengan pendekatan politik-hukum dan hukum-politik lewat KPK – adalah menelisik kaki dan kaki tangan gembong terbesar korupsi di Indonesia: DPR. Salah satu yang terbesar adalah Setya Novanto, dengan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

    Setya Novanto yang berkali lolos dari sejak cessie Bank Bali yang merugikan negara hampir Rp 800 miliar. Kasus Papa Minta Saham pun lolos. Meski Riza Chalid kini akhirnya mengembara di Singapura, Jakarta, Hongkong, dan Timur Tengah. Setya Novanto tetap berkibar-kibar dan bahkan setelah mundur dari Ketua DPR, bisa meraih kursinya lagi. Benar-benar sakti. Pun Novanto membawa gerbong Golkar mendukung Presiden Jokowi.

    Presiden Jokowi paham bahwa Golkar dan anak-anaknya – NasDem, Hanura, dan PKPI – tetaplah Golkar. Strategi Golkar selalu menempel ke kekuasaan.  Di dalamnya, Golkar telah permanen menanamkan JK di pemerintahan Jokowi. Maka tak bergabungnya Golkar alias Setya Novanto bukanlah hal aneh dan baru.

    Untuk itu, dengan berbagai maneuver, counter-maneuver, perang kekuatan politik-hukum dan hukum-politik tak terelakkan dari kubu Novanto dan Presiden Jokowi.  Maka, sejak detik penetapan Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK akan menjadi peta baru pertempuran dalam perang politik paling menentukan di Indonesia.

    Penggalangan kekuatan oleh Novanto dkk. akan semakin kuat menghantam KPK, dan akhir arahnya adalah Presiden Jokowi. Dari kalangan bumi datar, kaum radikal, daster Arabia, dan teroris para simpatisannya, maka mereka akan menyerang Perppu. Perppu sebagai alat serangan kepada Presiden Jokowi. Pun di DPR hak angket akan semakin digelorakan (meskipun perlawanan dukungan kepada KPK dan Presiden Jokowi juga bergerak. Serangan para begundal pengkhianat bangsa  akan semakin kencang.)

    Dalam perang seperti itu, Presiden Jokowi memanfaatkan strategi dipangku mati untuk membungkam para lawan politik dan begundal pengkhianat bangsa. Dan, tantangan terbesar Presiden Jokowi selain 3 begundal musuh bangsa adalah melawan para koruptor dan mafia inti dan dedengkot korupsi di Indonesia. Itu yang harus dipangku mati oleh Presiden Jokowi.

    Lagi-lagi Presiden Jokowi menggunakan filosofi perang cerdas ala Jawa dan berhasil membungkam lawan politik dan para begundal pengkhianat bangsa, dengan strategi ala Jawa dipangku mati.  Presiden Jokowi pun paham bahwa yang memangku tidak akan pernah mati, yang dipangku yang mati. Itu hukum alam filosofi Jawa. Dalam filosofi perang ini, tidak mengenal istilah memangku mati, selalu frasa dipangku mati yang ada.

    Pun sekalai lagi, yang terdahsyat adalah Setya Novanto dan kawan-kawan di DPR pun dipangku mati oleh KPK sebagai tersangka. Dan, tentu dalam grand strategy tidak menunjukkan kawan dan lawan. Cerdas dan mematikan. Demikian Ki Sabdopanditoratu dan the Operators. Salam bahagia ala saya.



    Penulis : Ninoy Karundeng   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Pemetaan 212, Novanto Tersangka, dan Perangkap “Dipangku Mati” Presiden Jokowi Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top