728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 15 Juli 2017

    Pemerintah Jokowi Berhasil Mengurangi Pencurian Ikan

    Ilegal fishing di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Pemerintah, Sehingga membuat kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia semakin marak. Hal ini jelas melanggar kedaulatan Indonesia yang berkaitan dengan hukum teritorial yang berbunyi: “Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing tidak boleh melakukan kegiatan perikanan” (Peraturan Pemerintah RI No 36 Tahun 2002 Bab II pasal 5B).

    Pada era pemerintahan sekarang, yaitu Kabinet Kerja Jokowi memiliki Menteri Kelautan yang sangat tegas bernama Ibu Susi Pudjiastuti. Walaupun latar belakang pendidikan beliau hanya tamatan SMP, tetapi kinerja beliau dalam menegakkan hukum kelautan di Indonesia sangatlah tegas. Terbukti dengan banyaknya kapal asing yang tertangkap sedang melakukan ilegal fishing di perairan Indonesia dengan jangka waktu kurang dari seratus hari dari Kabinet Kerja Jokowi.

    Sejak bekerja sebagai menteri Kelautan dan Perikanan, Susi telah menerima arahan dari Jokowi untuk memberlakukan peraturan yang ketat dengan penerapan yang keras demi melindungi laut Indonesia dari serbuan para pencoleng baik dari dalam maupun luar negeri.

    Sudah lebih dari 150 kapal yang terpergok mencuri ikan di perairan Indonesia ia ledakkan dan tenggelamkan. Perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat ini juga tahu celah apa saja yang diambil dan dimainkan para penangkap ikan ilegal ini untuk bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari laut Indonesia yang membuat negeri ini merugi setiap tahunnya sebesar 20 hingga 25 milyar dollar AS. Ini karena ia sendiri sebelum menjadi menteri sudah lebih dulu mengetahui seluk beluk di lapangan dari pekerjaannya sebagai pengusaha distributor seafood yang diekspor ke dalam maupun luar negeri.

    Celah yang ada ini disebabkan banyak hal. Salah satunya adalah pejabat pemerintah yang korup yang dengan ringan memfasilitasi para pencuri ikan untuk mengambil keuntungan laut Indonesia asal ikut dapat bagian.

    Para penguasa lokal juga ikut bermain, misal dengan memudahkan pemalsuan dokumen kapal asing menjadi kapal yang terdaftar untuk bisa beroperasi di Indonesia. Disinilah kapal penangkap ikan ilegal berkembang biak dan beranak pinak. Meledakkan dan menenggelamkan kapal akhirnya memang jadi sesuatu yang perlu dilakukan sebagai shock therapy yang menimbulkan efek jera permanen.

    Apa yang diterapkan Jokowi ini sebenarnya adalah sesuatu yang biasa dan sudah sewajarnya tetapi menjadi luar biasa karena lemahnya penegakan hukum dan peraturan di Indonesia. Hukuman pencuri ikan sebelum Susi jadi menteri adalah termasuk ringan. Tak heran mereka, si para pencuri ini, hobi bolak-balik datang ke laut Indonesia. Setelah era Presiden Jokowi, kehadiran kapal-kapal asing yang berpesta pora mencuri ikan di waktu malam ini berkurang drastis.

    Selain menenggelamkan kapal, Susi juga melarang semua awak kapal asing untuk tangkap ikan di laut Indonesia biarpun memakai dalih investasi. Dalih ini sering dipakai pihak asing untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Yang terjadi kemudian adalah tak adanya pelaporan jumlah tangkapan. Maka Susi mulai menekankan bahwa yang boleh menangkap ikan hanyalah nelayan Indonesia. Pihak asing hanya boleh membeli atau mengolah. Terhitung Mei 2016, pemerintah Indonesia menahan 700 kapal dari berbagai negara yang terlibat penangkapan ikan ilegal. Mereka hanya akan dilepas jika sudah bayar pajak selama bolak-balik ke laut Indonesia. Setelahnya, mereka tak boleh lagi kembali.

    Jokowi juga tegas melarang praktik-praktik yang memudahkan terjadinya pencurian ikan ilegal seperti pemindahan tangkapan ikan dari satu kapal ke kapal lain dengan tujuan daerah/negara lain sebagai salah satu contohnya. Penjagaan ketat perairan Indonesia dengan patroli ataupun memakai teknologi canggih juga sudah mulai diterapkan.

    Keseriusannya dalam melindungi laut Indonesia tampak jelas saat ia bicara sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam sidang Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana di Wina 23 Mei lalu. Susi mengemukakan perlunya komunitas internasional untuk menggarisbawahi penangkapan ikan yang ilegal, tak dilaporkan dan yang tak diatur sebagai bentuk kejahatan terorganisir transnasional. Kejahatan ini terhubung dengan aneka kegiatan bahaya lain yang berkaitan dengan kejahatan lain lagi seperti pencucian uang atau penyelundupan obat-obatan.

    Dengan wilayah laut Indonesia yang luas dan kaya, menyaksikan bagaimana nelayan Indonesia justru banyak sekali yang miskin adalah sebuah ironi. Langkah-langkah yang diambil pemerintahan Jokowi jelas berpihak pada mereka yang miskin ini.

    Para nelayan miskin ini adalah korban sistem yang lunak dan mudah diobok-obok oleh mereka yang berduit (investor asing dan kapal-kapal asing adalah sebagian contoh saja). Kembalinya lagi pusat mata pencaharian nelayan dan jaringan ekonomi penduduk wilayah laut Indonesia yang budaya hidupnya memang bergelut dengan air dan laut Indonesia adalah sebuah harapan akan hidup yang lebih baik.

    Susi menjelaskan, kampanye Pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan illegal fishing pengusaha kapal asing bukan bermaksud untuk mengajak perang negara lain.

        “Ini bukan deklarasi perang, ini tentang pencuri ikan. Pencuri ikan itu bukan negara, mereka pebisnis,” – Susi.

    Dalam kasus tersebut bahwa era Jokowi memberikan penguat negatif pada kelompok pencurian ikan di laut Indonesia. Penguat negatif diberikan supaya perilaku pencurian tersebut tidak terulang, dan akan membuat efek jera pada pelakunya. Dalam praktik pelaksanaanya punishment berupa penenggelaman kapal dengan cara di bom, dan penyitaan kapal-kapl yang tertangkap oleh pertahanan kelautan, dengan tujuan mengurangi dan membrantas ilegal fishing di Indonesia. Ibu Susi Pudjiastuti mendapat drive (dorongan) dari Presiden Jokowi, diri sendiri, pemerintah, dan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya nelayan-nelayan di Indonesia. Sehingga dorongan tersebut menjadi kuat dan diimplementasikan pada perilaku tersebut, sehingga dengan perlakuan yang diberikan itu dapat membrantas ilegal fishing di Indonesia.

    Dari segi sosial bahwa pelaku ilegal fishing di Indonesia sudah keterlaluan. Hal ini jelas Ibu Susi sebagai menteri kelautan sangat marah, karena privasi kelautan indonesia dilirik dan dicuri seenak-enaknya. Seharusnya secara teritorial kelautan Indonesia mutlak privasi untuk negara Indonesia. Akan tetapi para pelaku ilegal fishing telah mengusik privasi dan daerah teritorial kelautan negara Indonesia. Wajarlah Ibu Susi memberikan suatu peringatan di media-media telekomunikasi Indonesia untuk penenggelaman dan penyitaan bagi siapa saja yang melakukan ilegal fishing. Dari peringatan tersebut tidak digubris oleh pelaku ilegal fishing, maka Ibu Susi memberikan penguat negatif agar pelaku ilegal fishing jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

    Sebagai warga Negara Indonesia, perlu adanya tingkat kesadaran yang tinggi untuk membangun kedaulatan yang kokoh demi tegaknya hokum NKRI. Seperti contoh Ibu Susi Pudjiastuti yang menjadi menteri Kelautan. Beliau tidak segan memberikan punishment terhadap pelaku ilegal fishing dari baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kebanyakan kasus yang tertangkap adalah berasal dari luar negeri yang banyak sekali tertangkap melakukan ilegal fishing.

    Kita harus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pro rakyat yang dilakukan oleh ibu Susi. Sebab sebagai pelajar kita harus sadar akan pentingnya kedaulatan Negara Indonesia.


    Penulis :   Dheny Christian     Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Pemerintah Jokowi Berhasil Mengurangi Pencurian Ikan Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top