728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 12 Juli 2017

    Ketika Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Sedikit “Menggila”: Korupsi dan Terorisme itu Kasus yang Kurang Berat Katanya

    Selalu ada ciri-ciri khas yang dapat kita temukan dari orang-orang yang selalu berusaha lari dari tanggung jawab. Bahasa kekiniannya, ngeles. Semakin cerdas seseorang, maka putaran logika dari alasan-alasan yang dibuat akan semakin halus, begitu meyakinkan dan perlu upaya yang tidak sedikit untuk membongkar celah-celah penalarannya yang menipu. Bila kita tidak bersikap kritis, atau malas mengevaluasi pernyataannya, maka akan dengan sangat mudah kita termakan oleh arus opini yang menyesatkan.

    Suara publik memang sangat seksi untuk diperebutkan. Suara massa memang selalu memiliki kekuatan untuk menekan. Baik kelompok yang sedang melakukan penyimpangan hukum maupun kelompok yang sedang berusaha untuk menegakkan hukum, keduanya membutuhkan dukungan suara publik. Itulah kenapa kita sering menemupakan opini-opini yang dibentuk untuk menciptakan public deception. Sikap kritis masyarakat akan sangat menentukan, apakah mereka hanya akan selalu menjadi boneka mainan yang terus dimanfaatkan oleh kelompok oportunis atau tidak.

    Untungnya, tidak semua pembuat opini publik yang sesat adalah orang yang cerdas, dan tidak semua orang dalam himpunan masyarakat adalah orang yang mudah dibodohi. Seperti pernyataan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Wenny Warouw (WW) ini misalnya. Berikut saya kutip pernyataan resmi WW kepada salah satu media nasional.

        Merdeka.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Wenny Warouw, menilai aksi penganiayaan ahli IT dari ITB, Hermansyah, sebagai pekerjaan rumah (PR) besar. Termasuk insiden teror ke penyidik senior KPK Novel Baswedan. Bahkan dia menganggap kejahatan ini lebih dibanding kasus korupsi.

        “Harusnya ditanya sistematika kerja bagaimana, mana timeline-nya, sudah berapa saksi, ini kejahatan begini lebih berat daripada penyidikan korupsi atau penipuan lain. Pembuktian susah, saksi enggak ada. Kalau korupsi tanya BPK sudah selesai,” kata Wenny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

        Sumber: Merdeka.com

    Salah satu cara menyelamatkan diri dari beban dan sanksi sebuah kejahatan adalah dengan cara mencari kambing hitam. Usia teknik ini sudah begitu tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ini bukan cara baru, dan tidak akan pernah menjadi cara pelarian yang brilian kalau pelakunya tidak punya intelektualitas dan gelapmya hati yang cukup. Dan kali ini hal tersebut dilakukan oleh seorang wakil kita di DPR RI, hanya untuk sekadar berupaya mengalihkan perhatian publik kepada kasus mega korupsi E-KTP.

    Korupsi Menganiaya Anak-Cucu Bangsa Hingga Bergenerasi

    Padahal, kalau bicara aksi kejahatan penganiayaan dengan komprehensif, korupsi dan terorisme punya dampak kemanusiaan yang lebih masif. Apakah daya pikir WW begitu pendek sehingga dia tidak dapat menakar betapa dalamnya dampak kerusakan dari tindak pidana korupsi? Apalagi bila itu dilakukan oleh kelompok penguasa terhadap rakyatnya dalam jangka yang panjang dan skala yang masif. Kejahatan ini akan mengakibatkan tersendatnya (atau bahkan mangkraknya) pembangunan sarana-prasarana dasar penunjang kehidupan masyarakat.

    Hal ini sudah pasti akan menciptakan kemiskinan pada tataran struktural. Tidak adanya akses yang layak kepada sarana kesehatan, pendidikan, sandang-pangan-papan (akses terhadap air bersih, BBM murah, ketersediaan pangan yang terjangkau, ketersediaan akses transportasi yang murah, dan sebagainya). Dan semua itu akan berakibat pada kehidupan sosial, ekonomi, politik masyarakat (dan masih banyak lagi).

    Pemiskinan secara struktural ini kejam. Masyarakat kita dipaksa untuk miskin dan mematikan semua potensi yang ada pada diri mereka. Dan ini bisa terjadi hingga bergenerasi bila tidak segera dibenahi. Lihat saja contohnya saudara/i kita di tanah Papua. 48 tahun sudah mereka bergabung bersama kita sebagai bagian dari Negara Indonesia. Tetapi coba lihat bagaimana kondisi mereka. Apa yang membuat mereka begitu tertinggal dari pulau lainnya jikalau bukan karena praktik korupsi yang sudah berjalan selama puluhan tahun? Inilah salah satunya mengapa korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan, kejahatan extraordinary crime. Korupsi memiskinkan ratusan juta orang hingga anak cucu mereka.

    Bahan kebutuhan pokok yang mahal, langka dan mencekik. Infrastruktur penunjang hidup yang serba tidak ada, dan seterusnya. Jalan beraspal itu barang mewah bagi saudara/i kita di sana. Padahal tiap hari, selama puluhan tahun, kekayaan tanah mereka terus dikeruk. Kekayaan alam diambil, tetapi tidak ada timbal balik pembangunan yang merata. Bagaimana tidak orang-orang Papua tidak merasa dirampok kalau begini?

    Keterbelakangan struktural ini efeknya bisa menjalar ke mana-mana. Tumbuh suburnya kelompok separatisme di Papua adalah akibat dari ketidakadilan sosial yang terjadi di sana. Ini tentu berdampak pula pada stabilitas kedaulatan negara kita yang terganggu secara internal.

    Belum lagi kita harus menghadapi gangguan dari pihak eksternal. Upaya-upaya pembebasan Papua dari meja perundingan internasional misalnya. Masih ingatkah kita ketika Negara-negara Pasifik ras Melanesia berusaha “membela HAM” Papua pada Sidang Umum PBB tahun 2016? Mereka mendapatkan celah untuk mempersoalkan keberadaan Papua, karena pada faktanya memang terjadi ketimpangan sosial di sana akibat ketiadaan pembangunan yang memanusiakan masyarakat Papua oleh pemerintah (sebelum era Pakde Jokowi tentunya).

    Bagaimana bisa WW sebagai anggota komisi III DPR RI dari fraksi Gerindra menyatakan bahwa pemakzulan yang masif akibat praktik koruptif pejabat negara ini lebih rendah skala kejahatannya? Padahal kita baru mengangkat satu contoh saja, Papua. Dan itu pun baru menyinggung soal tataran struktural saja. Masih ada tataran lain yang secara masif terdampak akibat pemiskinan secara struktural, dan efek domino ini serius.

    Teroris di Muka Pintu, RUU Anti Terorisme Tak Kunjung Rampung

    Tidak menjalankan peranan ketika tindakan kita bisa menyelamatkan orang lain sebenarnya adalah sebuah kejahatan. Jika kita diam saja ketika melihat seseorang sedang berjalan ke arah berbahaya yang dapat merenggut nyawa, sebenarnya kita turut andil di dalam kecelakaan mereka.

    Dan DPR RI sebenarnya lebih parah dari ilustrasi yang saya berikan di atas, dalam konteks RUU Anti Terorisme. Karena memang tugas DPR RI-lah untuk menyelesaikan RUU tersebut secepat dan sebaik mungkin. DPR RI adalah garda terdepan yang bertugas untuk menjaga keamanan masyarakat lewat regulasi yang tepat. Sekarang, ancaman itu sudah berada di muka pintu, tapi DPR RI hanya sibuk beralasan ini-itu. Ah, ingin kali kukatai para wakil rakyat kita ini.

    Perhatikan negara-negara yang harus berhadapan langsung dengan invasi teroris, seperti Suriah dan Filipina. Lihat bagaimana kondisi kota-kota mereka serta masyarakatnya? Hancur lebur. Kelaparan, penyakit, pembunuhan bebas di mana-mana membuat negara-negara tersebut harus mundur kembali hingga puluhan tahun ke belakang akibat perang.

    Tapi mana hasil kerja pansus RUU Anti Terorisme? Sudah hampir 1,5 tahun pansus berjalan, dan setiap kali ditagih, selalu saja berdalih. Yang ngomong mewakili ketua pansusnya Fadli lagi, Fadli lagi. Ketua pansusnya juga orang Gerindra lagi, Gerindra lagi. Dan kali ini pun lagi-lagi anggota DPR kita dari fraksi partai Gerindra juga yang mengeluarkan pernyataan nyeleneh di atas. “Gerindro lagi, Gerindro lagi, Gile lu ndro.”

    Akhir kata dari saya bagi para pembaca (Seword). Saya tidak merendahkan tidak kejahatan yang dilakukan pada kasus Novel Baswedan dan Hermansyah. Setiap tindak kejahatan adalah tetap kejahatan. Tetapi memutarbalikan fakta dari dampak-yang-sesungguhnya, hanya demi mengalihkan perhatian dan mencari kambing hitam untuk menutupi kasus mega korupsi E-KTP dari sorotan publik, adalah sungguh amat menjijikan. Dan saya (serta banyak orang lagi tentunya) paling muak ketika kami terus berupaya dibodoh-bodohi oleh “wakil kami” di DPR RI hanya karena upaya “membesarkan perut mereka” tertangkap KPK.

    Nalar dan nurani kami berontak. Mereka belum mati, dan kalian tak perlu mengajak kami untuk mematikannya sebagaimana kalian telah membunuh mereka sedari lama.

    #SaveKPK

    #SayNoToPansusAngketKPK


    Penulis :   Nikki Tirta   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Ketika Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Sedikit “Menggila”: Korupsi dan Terorisme itu Kasus yang Kurang Berat Katanya Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top