728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 21 Juli 2017

    Jokowi Merubah Tradisi Politik Indonesia

    Untuk pertama kalinya kita melihat seorang pemimpin Ibu Kota menyisir setiap sudut kota bahkan masuk ke dalam selokan untuk memastikan pekerjaan pemerintah berjalan dengan baik.

    Mungkin saja prilaku pemimpin seperti itu adalah hal biasa, namun menjadi luar biasa ketika masyarakat sudah sangat bosan dengan pemimpin yang dianggap tidak berbuat apa-apa, sehingga munculah istilah Pemerintahan Autopilot. Istilah ini muncul di era kepemimpinan SBY, yakni suatu wacana politik kritis untuk menyatakan bahwa pemerintahan berjalan tanpa perlu ada pemimpinnya.

    Ketika melihat Jokowi, masyarakat melihat sosok lain yang lebih mampu menggunakan kekuasaannya demi kesejahteraan masyarakat. Sejak itu munculah berbagai dukungan terhadap Jokowi untuk menjadi Presiden RI.

    Keheranan banyak pihak atas cara Jokowi memimpin suatu pemerintahan kadangkala ditanggapi dengan dua hal yang berakibat buruk: Pertama mereka akan dengan sangat cepat meniru Jokowi. Kedua, mereka dengan segera akan mengambil garis pembeda dengan Jokowi.

    Pada tahap pertama, peniruan-peniruan terhadap Jokowi menjadi sesuatu yang aneh sehingga mendapatkan respon berbeda dari berbagai kalangan. Peniruan pertama terlihat dari gaya blusukan Jokowi atau Down to eart.
    Tahun 2015 Walikota Padang H Mahyeldi dianggap melakukan blusukan meniru Jokowi. Trend blusukan juga terjadi di Riau dan daerah lainnya.


    Selain itu, kemenangan Jokowi di Pilkada DKI 2012, membuat kemeja kotak-kotak sebagai simbol kampanye dianggap faktor penentu kemenangan Jokowi-Ahok. Hal ini sempat ditiru oleh berbagai tokoh politik untuk menaikan popularitasnya.

    Pada umumnya, saat mengadakan acara kepartaian, hanya dua pakaian yang dipakai; pakaian resmi (batik, jas dan kemeja) dan Pakaian Partai (Berwarna Partai dan berlambang Partai).

    Peniruan yang paling menonjol dilakukan Harry Tanoe ketika menjalankan berbagai manuver untuk persiapan menuju RI 1. Setelah kecewa tidak dijadikan ketua Umum Partai Nasdem, ia merapat ke Partai Hanura disertai seremonial memakai jaket baseball. Peniruan-peniruan ini bersifat pragmatis dan tidak alami.

    Trend peniruan Jokowi sebetulnya menjadikan para penirunya tampak seperti lelucon. Satu contoh, yakni ketika Yusril Izra Mahendra, seorang professor hukum dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, mencoba menjajal elektabilitas menuju Pilkada DKI 2016, ia berbelanja ke pasar di DKI Jakarta memakai kaos Mickey Mouse untuk menjajal respon masyarakat. Akibatnya beliau di bully oleh netizen.

        Hal ini tentu saja menandakan betapa latahnya politikus di tanah air.

    Musuh Kaum Intoleran

    Banyak pihak dirugikan dengan konsep politik Jokowi yang reformatif (menyongsong perubahan), transparantif (terbuka) dan ekspansis (maju). Reformasi Jokowi ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta membuat musuh-musuh politik yang kepentingan ekonominya terganggu, menggunakan kelompok-kelompok Intoleran untuk menganggu stabilitas pemerintahan.

    Orasi Ilmiah Sidney Jones dalam buku Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia, menyebutkan suatu contoh kasus era kepemimpinan Jokowi di DKI Jakarta.

    Saat itu, Susan Jasmine Zulkifi terpilih sebagai Lurah Lenteng Agung melalui sistem lelang Jabatan. Perlu digaris bawahi bahwa lelang Jabatan yang diprakarsai Jokowi-Ahok baru pertama kali terjadi di Indonesia. Karena latar agamanya (Kristen), FPI menggelar banyak aksi-aksi sepihak untuk menolak pengangkatan lurah Susan.

        Sidney Jones menganggap bahwa, apabila penguasa (Presiden atau kepala Daerah) dengan tegas tidak memberikan sedikitpun kesempatan pada kelompok Intoleran, mereka tidak bisa berbuat apa-apa.

    Kelihaian Jokowi menguasai Panggung Politik memaksa kelompok-kelompok oposisi bertindak tidak rasional. Tentu saja hal ini terkait dengan tuduhan-tuduhan terhadap Jokowi bahwa ia adalah antek aseng, memiliki nama China, keturunan PKI dan lain sebagainya.

    Beberapa kelompok yang masih konsisten menjadi lawan politik Jokowi adalah kelompok Partai Keadilan Sejahtera. Sejak Pilkada DKI hingga Pilpres 2014, mereka tetap setia untuk menjadi oposisi.
    PKS melalui media propagandanya, salahsatunya PKS Piyungan tetap konsisten memberikan informasi asimetris (tidak seimbang) tentang Jokowi dan segala tindakannya.

    PKS dianggap sebagai turunan dari ideologi kelompok Ikhwanul Muslimin, yang menganggap bahwa kepemimpinan Jokowi yang menerima semua latarbelakang agama menyulitkan propaganda mereka tentang konsep kesatuan umat Islam bernama Khilafah. Keberatan kelompok ini terhadap Jokowi sebagian besar karena tuntutan ideologi.

    Klik jaringan ideologi ini disadari betul oleh Pemerintahan Jokowi sehingga diluar dugaan pada awal tahun 2017 Pemerintahan Jokowi melempar wacana pembubaran HTI yang sudah seringkali mengaku berupaya untuk mengganti ideologi Negara; Pancasila.

    Banyak kalangan yang menganggap bahwa hubungan HTI dan PKS adalah Kelompok yang memperjuangkan Khilafah dengan cara Parlementer (PKS) maupun ekstra Parlementer (HTI).

    Padahal tahun 2010 PKS secara resmi mendukung pencalonan Jokowi menjadi Walikota Solo. Sementara isu politik bergulir, banyak kebijakan yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia akhirnya muncul di Era Jokowi.

    Reforma Agraria

    Kebijakan politik yang mengedepankan kepentingan masyarakat bawah, yang sulit dilaksanakan adalah Reforma Agraria. Terdapat dua penghambat implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960.

    Pertama adalah isu komunis. Pada saat Undang-Undang ini diterbitkan pada tahun 1960, memang betul Buruh Tani Indonesia (BTI) yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia mendukung penuh penerapan Undang-Undang tersebut.

    Namun propaganda Orde Baru tentang bahaya komunisme menyebabkan gerakan Reforma dianggap bagian dari propaganda PKI. Justru sebaliknya, BTI yang mencoba melaksanakan Reforma Agraria didukung oleh PKI. Artinya PKI saat itu mendukung Undang-Undang Pemerintah. Bukan sebaliknya.

    Kedua, Reforma Agraria akan menghambat banyak kepentingan. Status kepemilikan tanah yang berubah dari milik kolonial Belanda atau Perusahaan Belanda menjadi milik Negara Indonesia tertahan ditengah jalan dan dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk segera mengalihkan kepemilikan tanah.

    Kemudian kepemilikan ini sudah berurat akar hingga menjadi kepemilikan pribadi. Oleh sebab itu, maka cukup dimaklumi apabila konflik atas tanah sejak era Orde Baru belum usai hingga kini. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang 2016 saja terdapat 450 konflik Agraria yang berdampak kepada 86.745 Kepala Keluarga.

    Secercah harapan muncuk ketika di awal kebijakannya Jokowi mengumumkan pembagian 9 Juta hektar tanah bagi masyarakat. Meski mengalami berbagai kendala, mengangkat kembali isu Reforma Agraria secara politik merupakan terobosan yang sangat rentan perlawanan dari pihak yang seringkali memonopoli hak atas tanah.

    Sangat dimaklumi setelah isu ini digulirkan, masih banyak pihak yang mencoba menggagalkan program ini dengan segala cara. Dihambat dari tataran teknis, birokratis maupun diputus ditingkat lokal.

    Oleh sebab itu, meskipun masih mengalami kendala yang cukup serius, Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengurusi konflik agrarian seperti KPA masih menunggu implementasi jajaran Pemeritahan Jokowi dalam melaksanakan Reforma Agraria.

    Padahal melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP), pemerintahan Jokowi sudah menerbitkan buku saku untuk Reforma Agraria. Buku tersebut bisa dipakai oleh jajaran pemerintah maupun masyarakat untuk melaksanakan Reforma Agraria.



    Menyembuhkan Sejarah
    Keberanian lainnya yang mirip dengan bunuh diri politik dilakukan Jokowi ketika menggelar Simposium Nasional tentang tragedi tahun 1965 atau Simposium 65. Keberanian pemerintahan Jokowi menggelar acara tersebut bukan suatu bukti bahwa Jokowi memang pendukung Komunis dan sebagainya.

    Namun, persoalan tragedi pasca 1965 merupakan persoalan serius yang harus dibahas secara terbuka. Negara maju seperti Jerman dan Belanda, berani untuk mengungkap dosa Negara dihadapan para korban pembantaian atau tragedi politik.

    Jokowi melakukan hal tersebut sebagai komitmen terhadap Hak Azasi Manusia Pemerintahannya dan untuk menyudahi cara berfikir terbelakang Orde Baru.

    Meskipun istilah Rekonsiliasi tidak memuaskan beberapa pihak, namun untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak 1965–setelah Abdurrahman Wahid atau Gusdur berani secara terbuka meminta maaf kepada korban pembantaian 1965–Jokowi menggelar simposium tentang tragedi yang tabu dibicarakan tersebut. Terutama symposium 1965 menjadi suatu acara yang diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah.

    Terobosan tersebut berdampak negatif bagi citra Jokowi di kalangan masyarakat yang masih memiliki streteotipe tertentu terhadap para korban pembantaian, padahal hal ini menjadi momentum bersejarah yang patut diapresiasi. Seperti Jerman (Pembantaian Yahudi) dan Belanda (Pembantaian Westerling), Indonesia kini berada dalam tahap penyembuhan sejarah.

    Mitos lainnya yang ramai di sosial medi adalah hubungan antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarno Putri. Meskipun Cahyo Kumolo dan Puan Maharani menjadi anggota Kabinet, Jokowi tetap memasukan unsur profesional kedalam Kabinetnya seperti Susi Pudjiastuti.

    Harus diakui bahwa Jokowi tidak begitu disenangi oleh beberapa tokoh di PDI-P karena tidak menjalankan tradisi lama bahwa Partai pemenang harus mendapatkan jatah (banyak) di pemerintahan.

    Kita seringkali melihat Megawati mengkritik Jokowi sebagai tanda bahwa PDI-P tidak terlalu puas dengan jatah jabatan yang diberikan. Namun, secara etik Jokowi menggunakan nilai-nilai Jawa untuk tetap bersikap sopan dan manut sebagai tata laku menghadapi ‘orang tua’.

    Selain itu, datangnya Jokowi ke kediaman Prabowo dan mengundang SBY ke Istana merupakan bukti bahwa Jokowi tidak menjalankan pemerintahan sesuai hasrat emosional. Seni dalam memerintah ini mengingatkan kita akan keberhasilan Jokowi memindahkan warga Jakarta dari bantaran sungai dengan cara mengundang warga makan malam ke Istana Gubernur DKI Jakarta. Tidak ada kegaduhan dan kesedihan.

    Perlu diketahui, belum pernah terjadi, bahwa warga yang digusur terlebih dahulu diajak makan malam, berbicara secara langsung, diperlakukan bermartabat oleh penguasa. Mungkin saja, sejak era Daendels, tidak pernah seorang Gubernur Batavia atau Jakarta mengundang rakyat jelata ke Istana.

    Namun tidak semua orang bisa masuk kesana. Mari berbaik sangka pada para aktor politik yang merawat kegaduhan politik sepanjang tahun ini, mungkin saja mereka ingin diajak berselfie di Istana bersama Jokowi, dan … ambil sepedanya.

    Ciauw!


    Penulis :  Iman Zanatul Haeri  Sumber  : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Jokowi Merubah Tradisi Politik Indonesia Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top