728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 22 Juli 2017

    Jalan Pintas Memangkas Budaya Korupsi di Birokrasi ala Jokowi

    Sudah berpuluh tahun Indonesia merdeka. Tapi masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pengelolahan Negara ini. Kemiskinan masih berada di angka 11,13% (BPS, September 2015) dari total penduduk Indonesia atau sebanyak 28,51 juta jiwa. Pengaruh dari faktor internal, seperti adanya birokrat yang kurang professional, pejabat-pejabat korup, pengeluaran fiktif, sampai adanya yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan kelompoknya.

    Di tengah kesemrawutan itu, Jokowi tampil menjadi nahkoda utama. Beliau adalah tipe pekerja keras tanpa banyak bicara. Beliau terjun langsung (blusukan) ke lapangan untuk mengecek sendiri keadaan yang sebenarnya. Beliau juga cerdas dan pandai mengelolah keuangan, serta sangat tahu betul persoalan besar yang terjadi di negeri ini. Sebab, beliau sudah pernah menjadi Walikota, Gubernur, hingga menjadi Presiden.
    Sehingga tidak berlebihan bila kita menyebut bahwa Jokowi adalah satu-satunya presiden yang paling lengkap karier politiknya yang dimiliki Indonesia hingga saat ini. Jokowi adalah cermin kesederhanaan yang berpadu dengan kejujuran, layaknya masyarakat asli Indonesia.

    Sejak terpilih menjadi Presiden RI tahun 2014 silam, Jokowi telah berkali-kali menyampaikan dalam berbagai rapat internal di kementerian untuk melakukan penghematan anggaran. Hal ini tentu saja dimaksudkan selain pembelanjaan yang bersifat prioritas dan tepat sasaran, tentu saja agar menghindari pemborosan yang bisa berujung penyalahgunaan biaya. Kita bisa sebut penyalahgunaan biaya itu dengan korupsi, misalnya.

    Penghematan anggaran tentu akan membuat orang-orang yang bermental korup meradang, sekaligus membuat rakyat senang bukan kepalang. Sebab, dengan cara seperti ini, program-program prioritas tidak akan terbengkalai, seperti program percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, layanan kesehatan, pendidikan serta upaya penanggulangan kemiskinan (data BPS, Maret 2017 turun menjadi 10,64% atau sekira 27,77 juta orang), melalui peningkatan efektivitas dan kualitas program perlindungan.
    “Efisiensi ini saya tekankan terus setiap kita menyiapkan perencanaan RAPBN agar belanja-belanja modal yang lebih diprioritaskan,” tegas Presiden Jokowi saat membahas draf Nota Keuangan dan Postur Anggaran tahun 2017 dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden.[1]
    Sebagai warga, tentu kita sangat mendukung langka pemerintah. Apalagi bila diperhatikan instruksi presiden Nomor 4 tahun 2016, tercatat beberapa kementerian yang mengalami pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).[2] Hal ini bisa dilihat daftar penghematan sejumlah kementerian berikut;
    1. Kementerian Keuangan menghemat Rp 1,467 triliun
    2. Kementerian Pertanian menghemat Rp. 3,923 triliun
    3. Kementerian Perhubungan menghemat Rp 3,750 triliun
    4. Kementerian Kelautan dan Perikanan menghemat Rp 2,890 triliun
    5. Kementerian Teknologi dan Pendidikan Tinggi menghemat Rp 1,953 triliun
    6. Kementerian Pendidikan & Kebudayaan menghemat Rp. 6,523 triliun
    7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghemat Rp. 8,495 triliun
    8. Kementerian Sosial menghemat Rp 1,582 triliun
    9. Kementerian Agama menghemat Rp 1,399 triliun
    10. Kementerian Dalam Negeri menghemat Rp 1,385 triliun.
    11. Polri menghemat Rp 1,560 triliun
    Tidak hanya itu, lembaga seperti Bappenas juga diminta melakukan penghematan sebesar Rp. 62,24 miliar, BPK sebesar Rp. 78,56 miliar, BPS sebesar Rp. 531,08 miliar, LKPP sebesar Rp. 64 miliar, dan BPKP sebesar Rp. 19,9 miliar.

    Sehingga Total anggaran yang dihemat dari APBN untuk Kementerian/Lembaga di Tahun Anggaran 2016 adalah Rp 50,016 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp 20,951 triliun merupakan efisiensi belanja operasional, dan Rp 29,064 triliun merupakan efisiensi belanja lain.

    Apalagi dengan masuknya Sri Mulyani Indrawati di Kabinet Kerja pada reshuffle jilid II yang menempatkannya sebagai Menteri Keuangan. Semakin gencarlah penghematan dilakukan. Bukan hanya itu, sektor pajak dengan target yang bisa dibilang ambisius lewat amnesty pajak, tapi juga dari sisi penguatan ekonomi.

    Selanjutnya, jika kita perhatikan penghematan di tahun 2017 juga sangat signifikan. Di antara kementerian yang melakukan penghematan itu ialah;
    • Kementerian Perhubungan dari Rp 11,951 triliun menjadi Rp 9,951 triliun (hemat Rp. 2 triliun)
    • Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dari Rp 13,435 triliun menjadi Rp 11,526 triliun (hemat Rp. 1,909 triliun)
    • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dari Rp 22,031 triliun menjadi Rp 20,148 triliun (hemat 1,883 triliun)
    • Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dari Rp 10,942 triliun menjadi Rp 9,462 triliun (hemat Rp. 1,480 triliun)
    • Kementerian Agama (Kemenag) dari Rp 15,790 triliun menjadi Rp 14,401 triliun (hemat Rp. 1,389 triliun) [3]
    Dari kelima kementerian tersebut, rata-rata melakukan penghematan di atas Rp. 1 triliun. Ini belum termasuk pos-pos kementerian yang melakukan penghematan di angka milyaran rupiah. Seperti Kemenko Bidang Kemaritiman melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 50 miliar dan Kemenko Bidang Polhukam sebesar Rp 40 miliar.[4] Di mana dari total Kementerian/Lembaga (K/L) yang melakukan penghematan belanja barang tersebut adalah Rp 16 triliun.

    Walaupun penghematan dilakukan, tetapi pemerintah tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sebab penghematan tersebut rata-rata meliputi biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri, rapat di hotel, iklan, pembelian mobil baru, biaya operasional kantor, dan lain-lain.

    Beberapa waktu lalu, santer terdengar kabar kegalauan pemilik-pemilik hotel lantaran instruksi presiden kepada pejabat untuk mengurangi rapat di hotel. Sebab, kebijakan efisiensi ternyata berdampak besar pada bisnis perhotelan itu sendiri. Menunjukkan bahwa hotel ternyata menjadi tempat favorit untuk melakukan meeting, dan menurut presiden ini pemborosan.

    Salah seorang tetangga yang kebetulan berstatus PNS di kementerian PU daerah, bercerita di waktu senggang, bahwa ia tidak akan memilih Jokowi lagi pada periode selanjutnya. Alasannya, ia dan rekan-rekannya sudah jarang rapat di hotel. Ketika saya menjelaskan soal kebijakan penghematan anggaran, yang efeknya bisa dirasakan untuk jangka menengah dan jangka panjang, ia tetap tidak menerima bila rapat di hotel dikurangi. Saat kutelisik alasannya lebih jauh, kudapati jawaban layaknya orang-orang yang bermental hedonis berupa AC dan kasur empuk.

    Penghematan memang selayaknya dilakukan. Selain penerimaan Negara dalam hal pajak yang seringkali belum sesuai target, anggaran di berbagai pos kementerian rawan disalahgunakan dan dikorupsi secara berjamaah. Dan tentu saja, pengefisien anggaran itu untuk meninggalkan citra birokrasi di masa lalu yang dikenal sangat boros.

    Kita bisa berkaca pada pemerintahan sebelumnya. Ketika SBY begitu massif mengkampanyekan slogan “Katakan Tidak Pada Korupsi”. Semakin gencar ia kampanyekan, semakin berpesta pora pula para komplotan tikus-tikus di kementerian yang dipimpinnya. Parahnya, hampir semua menteri terjerat korupsi. Mulai dari Menteri Pemuda & Olahraga hingga menteri Agama yang notabene adalah lembaga “suci”. Hal ini sudah pernah dibahas oleh Pakar Mantan (pimpinan Seword).

    Dari sini, kita sudah bisa mengambil kesimpulan, kalau kementerian agama saja banyak perampoknya, apalagi kementerian dan lembaga yang lain? Maka penghematan anggaran adalah jalan pintas untuk memangkas perilaku koruptif yang sudah demikian mengakar di birokrasi, yang efeknya tidak hanya di lembaga Eksekutif, tetapi juga bisa menjalar hingga ke Legislatif dan Yudikatif.

    Jika pemerintah pusat sudah mencanangkan perlunya efisiensi anggaran, sudah pasti hal ini akan berdampak pada pemerintah daerah. Mau tidak mau, kebijakan penghematan tersebut akan dilakukan pula di daerah. Sudah menjadi rahasia umum, betapa banyak kepala daerah yang tidak hanya boros anggaran, tetapi juga menyalahgunakannya. Tak jarang, uang Negara malah digunakan untuk kepentingan diri dan keluarganya. Betapa banyak pejabat-pejabat daerah yang tersandung kasus korupsi? Parahnya, bahkan ada suami-istri berkomplotan untuk merampok Negara.

    Bila kita perhatikan secara seksama, betapa seriusnya pemerintah pusat bekerja sambil tetap melakukan penghematan anggaran, menjadi bukti bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyembuhkan Negara yang sudah sakit menahun ini. Bahkan, untuk kunjungan ke luar negeri dengan membawa serta keluarganya, Jokowi justru menggunakan uang pribadi. Padahal itu tidak dilarang. Tapi demi penghematan dan hendak memberi contoh yang baik, beliau lakukan.

    Alhasil, aksi boyong keluarga itu malah menampar kebiasaan para pejabat, seperti salah seorang pimpinan DPR RI yang tempo hari meminta anaknya di fasilitasi saat berkunjung keluar negeri. Pembaca Seword masih ingat kan pejabat itu? Itu loh yang minta anaknya dijemput dan didampingi. Padahal bukan dalam rangka tugas Negara. Weleh-weleh…

    Apa jadinya Indonesia jika dipimpin oleh gerombolan mereka? Masihkah kita bisa bertanya pada rumput yang bergoyang?
    #JokowiUntukIndonesia


    Penulis   :   Ismail Ridha  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Jalan Pintas Memangkas Budaya Korupsi di Birokrasi ala Jokowi Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top