728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 23 Juli 2017

    Implikasi Perppu, Disintegrasi Islam Radikal, Prabowo Tersingkir dari Pilpres 2019

    Implikasi Perppu ormas sungguh dahsyat. Disintegrasi gerakan Islam radikal dengan para begundal politik tengah terjadi. Nyaris bersamaan, DPR menetapkan presidential threshold (PT) 20-25% yang mengancam pencapresan Prabowo. Kondisi politik itu ditambah lagi dengan Setya Novanto dijadikan tersangka tersangka E-KTP. Lengkap.

    Melihat peta politik pasca Pilkada DKI 2017 sungguh menarik. Tampak nyata gambaran di permukaan kemenangan Islam radikal dan intoleransi dengan dasar kampanye ayat dan mayat, SARA, yang dimotori oleh HTI, FPI, FUI, partai agama PKS, PAN, partai nasionalis Gerindra, SBY dan kawan-kawan. Trend kemenangan kelompok intoleran Islam radikal Anies-Sandi itu dianggap akan menular di kampanye Pilpres 2019, menyusul rancangan untuk Jawa Barat 2018.

    Disintegrasi Islam Radikal dan Begundal Politik


    Perppu Pembubaran Ormas, yang ditolak oleh kelompok Islam radikal, sesunguhnya menjadi senjata yang menghancurkan seluruh skenario utama perlawanan terhadap Presiden Jokowi. Perppu Pembubaran Ormas itu jelas dilawan all-out. Tokoh PBB seperti Yusril – sponsor gerakan tujuh kata dalam UU – dan Fadli Zon bekas seperjuangan Yusril di PBB jelas gerah. (Perlawanan itu sendiri menjadi alat pemetaan tanpa biaya dan upaya bagi Polri dan intelejen.)

    Pembubaran HTI hanya awal dari membubarkan ormas lainnya seperti FPI dan semua ormas yang menentang Pancasila. Ormas Islam radikal lain pun akan digiring melakukan perlawanan. Perlawanan yang tidak konstitusional akan diberangus secara tegas oleh Presiden Jokowi, dengan senjata nyata konstitusional, Perppu.

    (Implikasi Perppu itu sungguh dahsyat dan tak terbayangkan oleh (1)  para begundal politik, (2) mafia dan koruptor, (3) pengusaha korup, (4) bandar narkoba, (5) dan teroris dan Islam radikal. HTI yang dipelihara oleh SBY selama 10 tahun, dengan cara melakukan pembiaran dibubarkan oleh Presiden Jokowi.)

    Perppu itu merusak aliansi para politikus yang memanfaatkan gerakan Islam radikal untuk kepentingan politik mereka. Bahkan Prabowo pun ditunggangi oleh gerakan Islam radikal HRI dan FPI, sekaligus menunggangi mereka, demi tujuan politiknya.

    Aliansi Prabowo dengan Anies-Sandi dipastikan akan berantakan. Penyebab utamanya adalah Prabowo sebenarnya ambigu ketika memeluk gerakan radikal. Hanya karena pengaruh komporan SBY dan partai agama PKS, Prabowo terbujuk menyetujui Anies – antek FPI.

    Beberapa bulan lalu, menyambuk kemengangan Anies, gerakan Islam radikal yang menunggangi Prabowo pun mendapatkan penghargaan dari Prabowo. Prabowo menyebut Rizieq FPI, sang tersangka kasus chat mesum, sebagai pemberani.

    Di tingkat regional-nasional lainnya adalah Pilkada Jabar 2018, yang sudah dirancang menjadi DKI II, hancur berantakan. Kini calon Islam radikal hanya menyisakan Abdullah Gymnastiar yang dipastikan tak akan laku. Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi telah menjadi lawan gerakan Islam radikal. Sukses di DKI tak akan merembet ke Jawa Barat – pusat gerakan Islam radikal di Indonesia.

    Bagi Jawa Barat, Perppu terdampak terkuat. Hancurnya HTI dan FPI serta gerakan Islam radikal – dengan pemicingan terhadap para pengikut mereka di semua lini kehidupan oleh intelejen – menciutkan niatan perlawanan mereka. Pembubaran gerakan Islam radikal dan anti Pancasila seperti HTI memojokkan secara telak para pengekor. Terlebih lagi pembuangan Rizieq FPI ke Arab membuat gerakan itu mati kutu.

    Leboh jauh lagi, Perppu pembubaran ormas itu telah meningkatkan kecurigaan para pengikut Islam garis keras FPI dan HTI yang mencurigai terhadap Gerindra, partai agama PKS, dan Demokrat serta PAN. Mereka menganggap diri mereka telah dimanfaatkan oleh para poltikus. Habis manis sepah dibuang dilepahkan ke tong sampah. Para pendukung Islam garis keras sadar dan merasa tidak didukung oleh para begundal politik. Kini mereka sendirian.

    Lebih lanjut lagi Perppu Ormas ini secara tegas akan memenjarakan anggota HTI. Pasal 82A ayat 2 perppu menyebut “setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 3 huruf a dan b, dan ayat 4 dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun”.

    Pengaruh Setya Novanto sebagai Tersangka

    Sesuai skenario, kasus Setya Novanto dijadikan contoh show off force strategi the Supreme Operator dan the Operators dalam mengarahkan supremasi negara. Presiden Jokowi melakukan stretegi politik membakar lumbung padi untuk mengeluarkan tikus-tikus, dengan menggunakan KPK untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka.

    Perkembangan politik menjadi semakin liar. Langkah strategis KPK menjadikan orang terkuat di Indonesia Setya Novanto menjadi alat tawar-menawar politik yang dahsyat. (Kekuatan dahsyat Setya Novanto akan dibahas dalam artikel tersendiri.) KPK yang diyakini publik memiliki integritas melakukan tebang pilih dengan sempurna. Setelah Setya, Amien Rais, dan Hambalang pun pada waktunya akan diurus tuntas.

    Penetapan Setya Novanto menjadi alat pelemah sementara. Faktanya, Setya Novanto tetap kokoh berdiri. Tak terusik dia dari posisi pentolan DPR. Meskipun desakan mundur muncul dari Akbar Tandjung dkk.

    Prsidential Threshold (PT) Singkirkan Prabowo di Pilpres 2019


    Seperti disampaikan sejak Juli 2016 lalu, fokus utama kelompok kepentingan adalah tetap penyingkiran Prabowo dari Pilpres 2019 melalui UU Pilpres. Prabowo dianggap masih agak sulit dikendalikan oleh mastermind (s). Faktanya, dalam berbagai kesempatan, Prabowo masih menampakkan nasionalisme (sempitnya) dan kompromi dengan Jokowi.

    Pun, Prabowo dianggap akan kalah di Pilpres 2019 oleh para gembong cukong proxy war. Strategi kampanye dengan isu PKI justru menguatkan posisi  Presiden Jokowi (dengan perlawanan konsep kampanye yang tepat tentu). Isu agama sebagai alat ungkit elektabilitas tak pantas digunakan untuk Prabowo. Prabowo pun akan mudah diserang dan bukan antagonis Presiden Jokowi dalam isu ini. Prabowo tidak pantas maju sebagai capres 2019.

    Kondisi ini diperparah lagi karena Prabowo dan kelompoknya gagal mengamankan presidential threshold (PT) NOL persen, maka Prabowo tak lagi didukung. Maksud PT NOL persen adalah untuk mengajukan siapapun capres dari kelompok Islam radikal. Tujuannya untuk memecah suara.

    Awalnya, Prabowo tetap akan dimajukan dalam Pilpres UU dengan PT NOL persen. Prabowo hanya akan dijadikan sasaran antara – karena lemah dan inkonsistensi kepemimpinan Prabowo. Sasaran sesungguhnya adalah adanya capres seperti Anies Baswedan, dan bahkan presiden yang gampang disetir – yang banyak mulut nir prestasi kerja maka dipecat oleh Presiden Jokowi.

    Kini, dengan pembatasan 20-25 % PT, kemungkinan kelompok Islam radikal akan kesulitan untuk menghadirkan banyak capres. SBY yang membenci pemerintahan Presiden Jokowi gagal mengangkat Agus. Dengan aturan itu, kemungkinan terbesar hanya akan muncul maksimal 3 calon pasangan, dengan perhitungan moderat Golkar tidak mendukung Jokowi.

    Jadi, (1) Perppu ormas, (2) kegagalan penetapan presidential threshold NOL persen, dan (3) disangkakannya Setya Novanto oleh KPK telah mewarnai perkembangan politik-hukum dan hukum-politik. Secara positif, ketiganya berdampak terhadap hancurnya aliansi Islam radikal dengan para begundal politik, serta tersingkirnya Prabowo dari Pilpres 2019 – minimal pasti kalah jika memaksakan diri nyapres melawan Presiden Jokowi. Salam bahagia ala saya.



    Penulis : Ninoy Karundeng    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Implikasi Perppu, Disintegrasi Islam Radikal, Prabowo Tersingkir dari Pilpres 2019 Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top