728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 12 Juli 2017

    Gugat KPK Soal 17 Penyidik, Apakah Misbakhun Punya Pasukan Pembisik ?

    Entah terinspirasi oleh gaya Gus Dur, atau memang dia punya informan yang mumpuni, anggota pansus angket KPK Misbakhun mempersoalkan pengangkatan 17 orang penyidik lembaga anti korupsi itu seolah diluar koridor yang berlaku. Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan pengangkatan 17 penyidik sudah sesuai. Para penyidik itu berasal dari Polri yang disoal anggota panitia khusus (pansus) angket Misbakhun. “Saya nggak tahu itu datanya dari mana. Karena selama ini rasanya kita nggak ada yang di luar ketentuan, yang kita lakukan,” ujar Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017). Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga telah meluruskan hal ini. Pengangkatan dan pemberhentian penyidik KPK dilakukan pimpinan KPK sesuai Undang-Undang KPK.

    Sebelumnya, Misbakhun menyebut 17 penyidik KPK dari institusi Polri diangkat dengan menyalahi prosedur. Temuan ini didapat pansus angket KPK dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu (sumber : detik.com. Yang mengherankan, pihak Polri sendiri menyatakan bahwa pengangkatan penyidik KPK sudah sesuai prosedur yang berlaku. Selisih pendapat ini tak urung menjadi penyulut pertentangan semakin riuh saja. Bukankah sebagian auditor BPK sedang dirundung masalah dengan KPK ? Boleh jadi gelagatnya bermula dari kesetia kawanan pihak BPK kepada sejawat, sehingga muncul pernyataan yang berbau memojokkan KPK. Lalu kenapa BPK seolah lebih tahu tentang mekanisme penugasan penyidik Polri di KPK daripada Polri sendiri ? BPK menyatakan penyidik Polri harus mendapat SK pemberhentian dari Kapolri untuk penugasan di KPK, sementara Kadiv Humas Polri membantah ada mekanisme seperti itu. Jelas sekali ada pihak yang sedang menjalankan skenario tertentu sehingga mengundang kesan ketidak beresan di tubuh KPK.

    Berdasarkan sumber yang sama, Misbakhun juga mengungkapkan temuan lainnya. Anggota Pansus Hak Angket KPK itu mengatakan ada penggelembungan anggaran pembangunan gedung baru KPK. Dia menyebut hal itu berdasarkan hasil audit BPK terhadap KPK. Dia menyebut dana yang di-mark up sekitar Rp 600 juta. Dana itu kemudian, kata Misbakhun, sudah dikembalikan (sumber : detik.com). Kalau dana itu dikembalikan ke kas negara, artinya sudah tuntas, letak masalahnya dimana ? Adalah hal yang lumrah suatu proyek diberikan over cost untuk menjaga biaya-biaya tidak terduga. Lagi-lagi terjadi blunder dalam membeberkan penyimpangan yang dia tuduhkan pada KPK.

    Nada yang mengkritisi langkah pansus angket KPK semakin meriah saja. Politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia, Tsamara Amany Alatas mengkritik DPR yang mengawasi KPK lewat Pansus Hak Angket KPK. Tsamara menyebut selama ini DPR belum mampu membenahi lembaga sendiri. “Intinya, soal Pansus Hak Angket KPK, bagi saya DPR sendiri nggak mampu melakukan kritik terhadap lembaganya. Jadi kenapa mau menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga lain. Untuk mengawasi lembaga mereka sendiri saja nggak bisa,” ujar Tsamara dalam diskusi yang berlangsung di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017).

    Ketua DPP PSI itu mengangkat masalah beberapa blunder dari pansus, mulai dari tuduhan kasus e-KTP sebagai rekayasa penyidik dan ketua KPK, juga dia menyesalkan kunjungn pansus ke lembaga pemasyarakatan Sukamiskin. “Seakan-akan koruptor itu korban dari KPK. Padahal yang memutuskan (bersalah atau tidak) adalah pengadilan, bukan KPK. Para koruptor ditangkap, karena bukti yang diberikan oleh KPK itu kuat. Jadi kenapa mereka (DPR) nggak liat betapa baik kinerjanya KPK? Padahal hampir 100 persen pengusutan KPK berhasil,” tuturnya (sumber : detik.com).

    Sementara itu Pansus Angket terhadap KPK mengundang sejumlah ahli tata negara, seperti Yusril Ihza Mahendra, dan berencana mengundang Mahfud MD. Mahfud pun menyatakan siap memenuhi undangan tersebut. Mahfud, yang saat ini sedang berada di Eropa, berbicara banyak soal Pansus Angket KPK melalui akun Twitter-nya, @mohmahfudmd.  “Sehubungan pemberitaan bahwa selain Yusril saya juga akan diundang DPR untuk RDP Angket KPK maka saya nyatakan saya siap hadir asal diundang,” ungkap Mahfud dalam akun Twitter-nya seperti dilihat detikcom, Selasa (11/7/2017) pukul 10.00 WIB.

    Dalam beberapa kesempatan Mahfud dengan tegas menyatakan pansus angket tidak memiliki kejelasan pondasi. Menurutnya pengawasan oleh DPR bisa dilakukan melalui rapat dengar pendapat, dan kalau DPR sampai menggulirkan pansus angket, ibarat pemberian obat yang over dosis.


    Penulis :  Ruskandi Anggawiria    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Gugat KPK Soal 17 Penyidik, Apakah Misbakhun Punya Pasukan Pembisik ? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top