728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 20 Juli 2017

    Bedakan Otoriter dan Tegas, Jokowi Tegas Bukan Otoriter

    Pembubaran HTI menuai berbagai reaksi, keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan dijadikan sebagai kesempatan menyerang bagi lawan-lawan politik Jokowi, lalu isu-isu untuk menjatuhkan citra Presiden dilontarkan. Maklum sebentar lagi Pilpres 2019, ada yang sudah banyak rekening di banknya terkuras sejak sulit korupsi, nimbun, atau illegal fishing.

    HTI sendiri tanpa sadar telah digunakan oleh lawan-lawan politik Jokowi sebagai jalan masuk menyerang Jokowi. Mereka tidak membela HTI dengan sungguh-sungguh, mereka ini punya kepentingan sendiri-sendiri namun memiliki musuh bersama, yaitu Jokowi. Gagal menyerang dengan isu Jokowi anti Islam karena PBNU, Muhammadiyah dan MUI mendukung pembubaran tersebut, kini isu yang dilempar adalah Jokowi diktaktor, pemerintah otoriter, dan lebih kejam dari orba.

    Aneh, dulu ada yang menuduh Jokowi PKI namun kini disebut Jokowi Orba, bukannya Orba yang menumpaskan PKI? Kok bisa Jokowi PKI sekaligus Orba, haha. Bahkan katanya ada yang rindu jaman orba.

    Kalau dilihat dari arti kata berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia

    diktator/dik·ta·tor/ n kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak, biasanya diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis;maka diktator dan otoriter adalah

    otoriter/oto·ri·ter/ /otoritér/ a berkuasa sendiri; sewenang-wenang: tindakan yang —

    Keduanya mirip tapi berbeda, tapi apakah Jokowi diktaktor yang otoriter? Jelas tidak, itu hanya upaya musuh-musuh Jokowi menjatuhkan popularitas Jokowi.

    Keluarnya Perppu no 2 tahun 2017 adalah bukti bahwa Presiden Jokowi tidak otoriter, jika sewenang-wenang maka Jokowi membubarkan HTI begitu saja, tidak perlu menggunakan undang-undang. Geruduk saja kantornya lalu bubarkan atau ganti pemimpinnya. Paling juga nanti HTI membuat tandingan dengan nama HTI Perjuangan…kok kayak kenal yah cerita ini.

    Perppu tentang ormas itu sendiri adalah keinginan rakyat, Jokowi mendengarkan keinginan rakyat. Sudah banyak yang ingin agar ormas anti pancasila dibubarkan karena meresahkan.Sebelumnya GP Anshor berkali-kali membubarkan acara yang diselenggarakan HTI. Lalu Felix Siau salah satu penggiat HTI ditolak ceramahnya di sebuah kota. Acara-acara HTI ditolak diberbagai tempat.

    Bahkan sebelum Perppu terbit, PBNU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia meminta pemerintah tegas menindak ormas anti pancasila. http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/07/pbnu-minta-pemerintah-tindak-tegas-ormas-anti-pancasila.

    Selain itu banyak masyarakat yang ingin agar ormas-ormas ditertibkan, diperjelas hak dan kewajibannya. Ada oknum-oknum ormas yang menjadi perusuh. Mereka mengganggu ketertiban dan merasa boleh bertindak seperti pihak keamanan. Ini yang justru sewenang-wenang dan usulan pembubaran ormas macam ini sudah lama diungkapkan.

        Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar aparat tidak ragu membubarkan organisasi masyarakat (ormas) yang rusuh dan melanggar hukum mendapat apresiasi Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar, Priyo Budi Santoso.

        “Saya kira itu langkah tegas Presiden yang harus kita apresiasi bersama,” kata Priyo di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Kamis 10 Februari 2011.

        http://m.viva .co .id/berita/politik/203974-bubarkan-ormas-perusuh-jangan-hanya-wacana

        Wali Kota Tangerang, Wahidin Halim mendesak pihak kepolisian agar bertindak tegas terhadap ormas yang sering membuat onar. Wahidin bahkan setuju ormas tersebut dibubarkan.

        “Polisi harus bersikap tegas, jangan sampai masalah ormas ini melebar,” ujar Wahidin Halim, Senin (23/7) saat dimintai komentar terkait keributan ormas yang sering terjadi di Kota Tangerang.

        https://www.merdeka .com/peristiwa/wali-kota-tangerang-minta-ormas-anarki-dibubarkan.html

    Jadi jelas Perppu tersebut bukan muncul secara sepihak. Menurut saya justru karena Jokowi tidak bisa sewenang-wenang maka ormas anti Pancasila pun tetap dihargai pembubarannya dengan menggunakan undang-undang.

    Sehingga tentu tuduhan yang mengatakan bahwa Jokowi diktator atau otoriter hanya tuduhan tanpa dasar yang kuat. Lagi-lagi itu hanya isu yang dilemparkan oleh lawan-lawan politik Jokowi untuk menjatuhkan citra Jokowi. Sama seperti isu antek PKI, isu antek Cina, isu hutang luar negeri dan sebagainya.

    Seharusnya sebagai rakyat Indonesia, baik politikus maupun bukan, bersatu melawan segala bentuk rongrongan terhadap Pancasila. Politikus yang menggunakan isu ini dan menggorengnya untuk dijadikan kesempatan menyerang adalah politikus busuk yang hanya mementingakan kepentingan dirinya. Adanya gerakan untuk mengganti Pancasila dan mengubah sistem demokrasi adalah masalah kepentingan bangsa. Ini masalah nasional yang jauh lebih penting dari kepentingan politik semata.

    Jangan sampai ada ormas-ormas yang sewenang-wenang merasa boleh menyebarkan ajaran anti Pancasila. Bisa kacau nanti kalau Ormas HTI ingin mengganti Pancasila dengan Khilafah, lalu ormas B ingin mengganti Pancasila dengan Fasisme, lalu nanti ada lagi ormas C yang ingin mengganti Pancasila dengan Sosialisme, dan seterusnya. Trus kapan Indonesia akan maju jika seperti itu?

    Jadi jelas keputusan membubarkan HTI dan ormas anti Pancasila lainnya bukan keputusan yang sewenang-wenang. Jokowi bukan diktator yang otoriter, Jokowi adalah pemimpin yang berani melindungi bangsa ini meski harus diserang dengan berbagai isu oleh para politikus busuk di negeri ini.

    Ini adalah tindakan tegas dan berani dari pemerintah saat ini. Ide pembubaran ormas anti Pancasila sudah muncul sejak jaman SBY namun baru di era Jokowi pemerintah berani dengan tegas membubarkannya. Tindakan tegas dan berani ini perlu karena keadaan semakin genting.

    Begitulah kelelawar


    Penulis :   Gusti Yusuf  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Bedakan Otoriter dan Tegas, Jokowi Tegas Bukan Otoriter Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top