728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 14 Juni 2017

    Tidak Campuri Hak Angket KPK, Komitmen Anti Korupsi Presiden Jokowi Dipertanyakan??

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkali-kali menyuarakan bahwa dirinya tidak peduli siapa pun yang akan dijerat KPK, tetap akan didukungnya. Bahkan ketika muncul nama adik iparnya dalam kasus yang sedang ditangani oleh KPK, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Jokowi tidak akan pernah mau melakukan intervensi. Semua diserahkan kepada KPK dengan semua mekanisme yang ada.

    Komitmen Presiden Jokowi ini juga ditunjukkan dengan diundangnya pimpinan KPK ke Istana, Jumat (5/5/2017). Meski tidak secara jelas apa tujuan pertemuan ini, tetapi momen pertemuan setelah DPR memutuskan akan menggunakan hak angket KPK, pertemuan itu secara tidak langsung menjadi bentuk dukungan pemerintah sebagai lembaga eksekutif kepada KPK yang adalah lembaga yudikatif.

        Dalam pernyataannya, Jokowi juga menyatakan bahwa pemerintah sangat membutuhkan dukungan KPK dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan terbebas dari korupsi.

        “Pemerintah sangat memerlukan sekali dukungan KPK untuk memberantas korupsi membangun tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Jokowi.

    Bahkan sikap Jokowi yang sangat menghormati dan menghargai KPK sebagai lembaga yudikatif yang menjaga marwah bangsa dari korupsi yang merusak, terlihat jelas dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Kamis (18/5/017) siang.

    Jokowi yang saat itu melihat komisioner KPK, Alexander Marwata, tidak duduk di depan, memintanya untuk mengambil tempat duduk di barisan depan.

        “Sebelum saya memulai sambutan ini, saya minta satu kursi lagi. Saya lihat tadi pimpinan KPK, Pak Alex silahkan ke depan, Pak,” Jokowi meminta.

        “KPK ini penting sekali. Jangan diberikan kursi di belakang, tapi di depan,” lanjut Jokowi.

    Jokowi jangan dipertanyakan mengenai komitmennya dalam pemberantasan korupsi dan mendukung KPK. Dua hal di atas adalah bukti bahwa Jokowi tidak pernah punya pikiran untuk melemahkan KPK. Tetapi ketika kini hak angket KPK sudah masuk dalam pembahasan internal, komitmen anti korupsi Jokowi dipertanyakan. Alasannya karena para pengusung hak angket didominasi oleh partai koalisi pendukung Jokowi.

    Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar menilai Presiden Joko Widodo harus turun tangan terkait dengan hak angket yang dilakukan DPR. Terlebih partai yang setuju dengan hak angket merupakan koalisi pendukung pemerintah.

        “Saya mengharapkan syahadat antikorupsi Jokowi diperbaiki, karena selama ini saya membayangkan dia mendukung KPK penuh,” ucap pria yang akrab disapa Uceng itu.

        “Saya berharap itu saja, kesaksian dia tentang hari antikorupsi bahwa tidak ganggu KPK, kuatkan pemberantasan korupsi. Itu diluruskan apakah Jokowi tidak punya kaitan partai? Adalah dia punya koalisi besar pendukung pemerintahan,” tuturnya.

    Benarkah pernyataan Zainal ini yang menghubungkan komitmen Jokowi dengan intervensi yang bisa dilakukannya terhadap para partai koalisinya?? Apakah ketika Jokowi tidak mau terlibat jauh dalam permasalahan hak angket KPK ini dengan begitu menjadi sebuah keraguan akan komitmennya dalam pemberantasan korupsi??

    Sebagai seorang pengamat, pernyataan Zainal ini menurut saya tidak mempertimbangkan posisi Jokowi yang bukanlah Ketua Umum Partai. Dan pernyataannya ini tidak juga mempertimbangkan apa yang menjadi syahadat Jokowi dalam pemerintahan. Jokowi dengan sangat jelas beberapa kali menyampaikan memang tidak mau terlalu masuk dalam urusan politik.

    Itulah mengapa, saat pansus hak angket KPK ini terbentuk, Jokowi tidak ada sedikit pun melakukan intervensi. Selain karena dia bukanlah pengurus partai di PDIP, dia juga tidak ingin pekerjaannya terganggu oleh konflik politik. Itulah mengapa ketika menanggapi mengenai hak angket ini, Jokowi terkesan seperti lepas tangan. tetapi bukan berarti dia mendukung pansus hak angket DPR.

    Pernyataan jelas dan tegas sudah dinyatakan oleh Jokowi yang tidak ingin KPK diperlemah. Pernyataan yang menjadi suara eksekutif dalam mendukung KPK yang saat ini sedang diserang oleh DPD sebagai lembaga legislatif.

        “Jangan ada pikiran-pikiran melemahkan KPK, enggak boleh,” kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

        “Saya tidak ingin KPK lemah. Sudah. KPK harus kuat,” ucap Jokowi.

    Jokowi memang harus bijak betul untuk menyikapi manuver politik yang dilakukan DPR terhadap KPK. Jokowi pasti tidak mau kalau semua kebijakannya dan semua kerjaan yang sudah ditargetkannya menjadi amburadul karena dia terseret dalam pusaran politik. Apalagi, sejak awal Jokowi memang niatannya menjadi Presiden yah ingin mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain. Baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, maritim, dan semua aspek.

    Jokowi sendiri tidak pernah juga punya kewenangan mengatur-atur partai koalisi atas apa yang harus dan tidak dilakukan oleh partai pengusung. Karena memang tidak pernah ada kontrak politik yang mengatur hal tersebut. Hal ini tentu saja sesuai komitmen Jokowi yang memegang teguh tidak adanya transaksi politik apapun kepada partai politik.

    Bahkan ketika banyak orang mengait-ngaitkan Pilkada Jakarta dimana PAN akan terancam dicopot para menterinya karena beda pilihan dengan partai koalisi lain, Jokowi tidak melakukan hal tersebut. Jokowi sudah jelas komitmennya, tidak akan masuk dalam ranah politik yang semrawut seperti benang kusut. Menyeret-nyeret Jokowi menurut saya bukanlah usul yang bijak.

    Tindakan jokowi yang menjaga jarak seperti ini membuktikan bahwa dirinya memang tidak ada transaksi politik apapun dan tidak punya ikatan apapun kepada partai politik pengusungnya dalam hal mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Bahkan mengancam kalau tidak taat akan dicopot menterinya. Sangat jauh berbeda dengan yang mungkin dipahami dan diketahui orang.

    Jokowi tidaklah sama dengan SBY yang dulu memimpin Indonesia tetapi adalah pendiri dan penentu semua kebijakan partai Demokrat. Bahkan sudah ada kesepakatan diawal, bahwa partai koalisi tidak boleh bertentangan dengan pemerintah.

    Hal ini terkuak saat mantan Ketum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengungkapkan bahwa ada arahan dari Presiden yang adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat saat itu, SBY, untuk mendukung semua kebijakan pemerintah.

        “Yang saya sampaikan adalah lanjutan pesan dari Ketua Dewan Pembina yang saat itu presiden agar seluruh anggota fraksi di setiap alat kelengkapan dewan mendukung seluruh kebijakan dan program pemerintah. Tapi tentang proyek dan pengadaan itu sama sekali tidak ada,” ucap Anas.

        “Jadi saya yakin betul tidak ada arahan soal e-KTP tapi arahan umum dewan pembina kami agar semua kebijakan pemerintah didukung. Itulah yang disampaikan,” sambung Anas.

    Dalam pemerintahan Jokowi jangan berharap PDIP dan semua partai koalisi akan mendukung semua kebijakan Presiden. Jokowi bahkan harus sampai membuka diri kepada partai lain masuk partai koalisi di dalam perjalanan pemerintahan demi meredakan tarik menarik yang dilakukan oleh partai pengusung dirinya saat menjadi capres.

    Ya, Jokowi yang saat itu hanya didukung oleh PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura serta PKPI saat pencapresan, maka kini sudah didukung oleh PPP, PAN, dan Golkar yang masuk kemudian sebagai partai koalisi. Tetapi betapapun besarnya dukungan partai koalisi tersebut, Jokowi tidak punya kewenangan apapun untuk mengendalikannya seperti yang dilakukan SBY pada pemerintahan sebelumnya.

    Lalu tepatkah sikap jokowi yang tidak ingin terikat dalam urusan politik dalam hal hak angket KPK ini dianggap sebagai bentuk tidak komitmennya Jokowi dalam pemberantasan korupsi??  Saya pikir kesimpulan tersebut tidak tepat dan terlalu tendensius. Bahkan seperti ingin meminta Jokowi mengurusi politik dibandingkan urusan bangsa dan negara yang masih banyak ketertinggalannya ini.

    Saya pikir terlalu naif kalau masalah politik juga Jokowi harus ikut turut campur. Jokowi sudah menyatakan sikapnya tidak ingin ada perlemahan KPK. Dan saya pikir itu adalah sebuah sikap eksekutif yang tidak lagi perlu dipertanyakan. Biarlah Jokowi terus bekerja dan urusan KPK biar kita yang menghantam mereka.

    Salam KPK.



    Penulis :   Palti Hutabarat    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Tidak Campuri Hak Angket KPK, Komitmen Anti Korupsi Presiden Jokowi Dipertanyakan?? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top