728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 04 Juni 2017

    Sulitnya Mengukur Performa Kerja Presiden Jokowi

    Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2014, pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019 dengan perolehan suara sebanyak 70.997.883 suara atau 53.15% dari total suara sah nasional. Angka ini mengalahkan perolehan suara H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M. Hatta Rajasa sebanyak 62.576.444 suara atau 46.85%. Ini adalah wujud kepercayaan dan mandat yang diberikan oleh warga Negara Indonesia kepada pasangan terpilih, yang menjadi awal dari kerja mereka dalam 5 tahun berikutnya.

        Setelah dilantik 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo segera menyerukan ajakan “Kerja! Kerja! Kerja!” kepada seluruh elemen bangsa. Dengan bekerja, kita bisa mencapai tujuan bersama.

    Sepanjang perjalanan masa pemerintahan, sama seperti kita sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan, akan mengalami dan harus menghadapi yang namanya penilaian performa kerja. Baik itu performa kerja kita sebagai individu maupun pencapaian kemajuan perusahaan terkait kontribusi kita di perusahaan.

    Ada dua sudut pandang utama dalam penilaian performa kerja, yaitu apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Apa yang sudah kita lakukan biasanya bisa dilihat langsung hasilnya dan bisa diukur. Sementara bagaimana kita melakukannya lebih menitik-beratkan kepada kesungguhan kita dalam bekerja, kejujuran,kepatuhan terhadap aturan, niat baik, perilaku, efisiensi dan efektifitas, hubungan kerja dan komunikasi yang baik, dan lain sebagainya.

    Tidak bisa dipungkiri, kemajuan dan perkembangan jaman mempengaruhi cara kerja semua orang. Dalam bekerja kita tidak bisa lagi hanya fokus mengerjakan kewajiban kita, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana orang lain menilai kinerja kita. Ini terlihat dari berkembangnya teori-teori, misalnya Service Quality and Productivity,  Total Quality Management, Business Process Reengineering, Six Sigma Quality, Service Science Management and Engineering, Business Analytics dan lain sebagainya. Semua teori itu fokus kepada strategi untuk meningkatkan hasil kerja dengan mendorong kreatifitas dalam mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

    Disisi lain, perkembangan teknologi seperti internet, membawa keterbukaan informasi dan komunikasi yang tidak bisa dihindari menjadi berkah sekaligus tantangan tersendiri. Informasi beredar dengan sangat cepat. Ekspektasi masyarakat meningkat dan tekanan kepada Pemerintah untuk menunjukkan bukti nyata hasil kerja mereka semakin berat karena masyarakat bisa mengawasi langsung dan memberi penilaian.

    Disinilah dibutuhkan kedewasaan semua pihak. Dari sisi Pemerintah, program kerja dan pencapaian perlu dikomunikasikan dengan baik untuk memenuhi rasa ingin tahu masyarakat. Dari sisi masyarakat, perlu menilai secara objektif, memberi apresiasi, dukungan dan masukan positif.

    Selayaknya kita hidup bertetangga, kita akan menjaga kondisi rumah dan keluarga kita dengan baik, bekerja sama memperbaiki semua yang perlu diperbaiki, menunjukkan kepada lingkungan sekitar bahwa kita bangga dan mencintai keluarga kita.

    Demikian pula dalam kehidupan bernegara, semua komponen harus bekerja sama dan memberi kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada satu orang pun, sehebat apapun termasuk Superman, yang mampu membuat bangsa kita menjadi makmur dan sejahtera. Hanya kita bersama-sama yang bisa saling bahu-membahu untuk meningkatkan taraf kehidupan bangsa kita sendiri.

    Saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan fokus dalam rencana pembangunan nasional, mengacu pada tiga hal, yaitu infrastruktur dan investasi, integrasi dari pemerintah pusat hingga ke desa, dan mendatangkan investor.

    Rencana pembangunan juga perlu didukung oleh semua Pemerintah Daerah. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 yang diselenggarakan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang mengangkat tema Memacu Investasi dan lnfrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan, Jokowi mengungkapkan bahwa berkaitan dengan anggaran, perencanaan tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas. Oleh karena itu Jokowi berpesan agar Kementerian dan Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah memiliki prioritas pembangunan agar dapat direalisasikan.

    Dalam 2,5 tahun masa pemerintahan Jokowi tercatat banyak berkembangan diberbagai bidang. Sebagai kerangka kita gunakan saja konsep Triple Bottom Line (TBL) yang biasa digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

    Pembangunan di Bidang Ekonomi


    Mengenai program percepatan infrastruktur, banyak yang berkomentar miring dan mempertanyakan untuk apa membangun infrastruktur terus tapi masyarakatnya tidak diperhatikan. Mereka lupa bahwa untuk membangun manusia diperlukan fasilitas. Masyarakat perlu sarana untuk menunjang aktivitas mereka. Masyarakat perlu jalur transportasi untuk melancarkan roda perekonomian agar harga bahan-bahan kebutuhan pokok bisa terjangkau.

    Jadi dalam pembangunan infrastuktur, perlu juga disertai penjelasan tentang manfaatnya bagi masyarakat agar mereka tidak hanya melihat program ini sebagai benda fisik akan tetapi sebagai sarana untuk tujuan yang lebih luas. Informasi ini sebenarnya sudah ada, tapi sayangnya sering terabaikan dan tidak dipahami dengan baik.

    Demikian pula dengan percepatan kebijakan deregulasi ekonomi, perubahan regulasi dan birokrasi yang bertujuan mempermudah dan mempercepat pelayanan perlu dikomunikasikan dengan lebih baik dan lebih luas agar masyarakat mengetahui manfaat apa yang bisa mereka dapatkan dari perkembangan ini.


    Pembangunan di Bidang Sosial

    Pembangunan manusia mencakup bidang kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Tolak ukur yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

    Berikut ini adalah gambaran perkembangan IPM untuk Indonesia. Disini terlihat bahwa Human Development Index (HDI) kita meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi masih banyak masyarakat kita yang mengeluh tentang kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi mereka, kurang atau sulitnya mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan lain-lain.


    Hal ini menjadi pertanyaan, bagaimana HDI kita meningkat sementara masih banyak masyarakat yang masih mengeluh ? Apakah karena kesenjangan ekonomi atau karena suara keluhan yang dulunya tidak terdengar tapi sekarang menjadi lebih lantang ? Hal ini perlu diteliti dan penjelasannya dikomunikasikan dengan baik.

    Selain didalam negeri, program kerja juga mencakup hubungan internasional, menyangkut usaha menjaga perdamaian dunia, perlindungan WNI, menegakkan kedaulatan NKRI dan partisipasi di berbagai forum internasional yang mestinya bisa menjadi sesuatu yang patut kita banggakan karena mengangkat nama Indonesia di mata dunia.

    Jokowi di Perbatasan Sebatik


    Pembangunan di Bidang Lingkungan

    Petani tidak bisa menanam padi tanpa membajak sawahnya terlebih dahulu. Orang tidak bisa membangun rumah tanpa mencabut rumput dan pohon yang ada di tanah itu terlebih dahulu. Segala perubahan yang dilakukan manusia pasti berdampak terhadap lingkungan. Yang harus kita jaga adalah bagaimana supaya dampak itu tidak merusak lingkungan melebihi batas. Disinilah peran kajian lingkungan yang dilakukan sebelum proyek pembangunan dilaksanakan.

    Usaha-usaha seperti pengembangan sumber energi ramah lingkungan, pemberantasan illegal logging, penanggulangan masalah pembakaran hutan, masalah banjir dan tanah longsor, pembangunan bendungan, pelestarian hutan dan taman nasional, pelestarian lingkungan laut dan lain sebagainya bertujuan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, mencakup darat, laut dan udara.

    Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang Unit 5 di Garut, Jawa Barat.ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/asf/aww/15.


    Dan masih banyak lagi program-program terkait pariwisata, pembangunan desa dan daerah tertinggal, reforma agrarian, maritim, amnesti pajak, reformasi hukum dan lain lain. Butuh banyak waktu dan usaha untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja Jokowi. Luar biasa banyaknya informasi tentang pencapaian maupun kritik, baik itu tentang kinerja pemerintah secara kolektif maupun Jokowi sebagai individu.

    Yang menarik adalah, sementara Kantor Staf Presiden Republik Indonesia sibuk mengelola data seputar program kerja dan pencapaian pemerintah secara formal dan informatif, Jokowi lebih suka berkomunikasi secara informal dan kreatif dengan menggunakan media sosial, yaitu lewat akun Facebook dan Vlog di Youtube. Ini strategi yang cantik, mengingat perkembangan teknologi yang membawa tren dimana komunikasi di media sosial menjadi sangat luas dan intens.

    Pesan saya kepada pembaca adalah, cari tau sebelum berkomentar.
    Cobalah bercermin dan nilai diri sendiri, seberapa banyak prestasi dan kontribusi kita ?
    Coba bandingkan dengan Jokowi.

    Menulis artikel ini saja sudah membuat saya lelah, bayangkan bagaimana sibuknya Jokowi.
    Menjadi presiden itu adalah pekerjaan yang sungguh melelahkan.
    Oleh karena itu patut dan layak diberi apresiasi.
    Kritik boleh, tapi jangan membenci.

    Have fun, be nice.



    Penulis : Susilo W    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Sulitnya Mengukur Performa Kerja Presiden Jokowi Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top