728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 17 Juni 2017

    Sudah Siapkah Indonesia Beralih dari BBM menjadi BBG?

    Pemerintah telah menyusun peta jalan gas Indonesia atau roadmap dari 2016 – 2030. Dalam peta jalan itu, pemerintah kiranya membutuhkan dana investasi yang cukup besar yaitu Rp 643 triliun atau setara dengan US$ 64.2 . Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susyanto mengatakan, Dana itu terdiri dari berbaga jenis, Perinciannya jaringan pipa sebesar US$ 12 miliar, pencairan gas (liquefaction) US$ 25,6 miliar, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan gas terkompresi (CNG) US$ 1,93 miliar. Selain itu, regasifikasi US$ 6,1 miliar, jaringan gas untuk rumah tangga US$ 2,2 miliar dan program elpiji ke nelayan US$ 0,4 miliar.

    Pembangunan infrastruktur ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang ingin masyarakat agar beralih ke Bahan Bakar Gas (BBG) dari Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam hal ini, pemerintah akan membagikan 5000 konverter kit kepada angkutan dan kendaraan dinas umum serta membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di tempat yang telah ditentukan. Sebagai pendukung, akan ada pembangunan pipa SPBG sepanjang 25 kilometer dan 2 SPBG.

    Sementara itu, untuk pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) memang dilakukan sejak 2009. Hingga kini telah terbangun sekitar 186 ribu sambungan rumah (SR) yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Pada tahun ini, jargas yang akan dibangun sekitar 59 ribu SR di 10 lokasi. Dalam pembangunannya tidak semua daerah akan terlayani dengan jargas ini, hanya daerah yang berdekatan dengan pasokan gas saja yang akan berkesinambungan menikmati jargas. Contohnya jargas di delapan kota yang dibangun pada 2012 akan beroperasi tahun ini. Yakni di Sidoarjo, Balikpapan, Prabumulih, Palembang , Pekanbaru, Lhokseumawe dan Lhoksukon, serta Tangerang. Kota-kota tersebut dipilih karena dekat dengan sumber pasokan gas.

    Dengan adanya jargas, masyarakat menengah ke bawah bisa menghemat pengeluaran mereka sebesar 20 ribu per bulan jika dibandingakan dengan LPG 3 kg. Selain itu, jargas juga akan menghemat subsidi LPG sebanyak 36 ribu ton per tahun atau setara dengan Rp 207 milliar.

    Disisi lain, pemerintah juga akan membangun virtual pipeline yaitu pipa yang digunakan untuk transportasi dan penyaluran gas. Pemerintah telah membagi dalam 4 klaster yaitu Klaster I Papua, Klaster I Maluku, Klaster I Nusa Tenggara can Klaster IV Natuna. Semua kebijakan ini memang membutuhkan investasi yang besar dan demi menjaga ketahanan energi nasional, bahkan pemerintah sudah mempersiapkan untuk segera impor gas pada tahun 2019 terkait kebutuhan gas yang kian meningkat setiap tahunnya.

    Berdasarkan neraca gas bumi Indonesia Tahun 2016-2035 yang diluncurkan Kementrian ESDM, Indonesia akan mengimpor gas pada tahun 2019. Pada tahun 2019, pasokan gas dari dalam negeri sebesar 7651 MMSCFD, angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun ini yaitu sebesar 7754 MMSCFD. Sedangkan permintaan gas di tahun 2019, mencapai 9323 MMSCFD berdasarkan  Contracted Demand, Committed Demand, dan Potential Demand, sehingga kita harus impor sebanyak 1672 MMSCFD.

    Meski demikian antisipasi harus dilakukam sejak dini, mumpung harga gas sedang rendah, makanya Pertamina (Persero) sudah menandatangani kontrak jual beli gas alam cair (LNG) dengan ExxonMobil. Pertamina akan mengimpor sebanyak 1 juta ton gas alam cair  tiap tahun mulai tahun 2025-2045. Seluruh kebijakan ini, tak terlepas untuk memenuhi kebutuhan energy nasional dan ketahanan energy nasional serta untuk menunjang program listrik 35.000 MW yang membutuhkan gas sekitar 1.100 MMSCFD atau 20% dari total produksi nasional saat ini.

    Dalam keberjalanan pembangunan infrastruktur gas, dapat kita lihat melalui uraian data diatas tentunya membutuhkan investasi yang sangat besar. Pertanyaannya, sudah siapkah Indonesia dalam berinvestasi besar ini ? Jika kita melihat prospek jangka panjang, tentunya bisnis gas ini menguntungkan terkait akan kebutuhan gas nasional yang terus meningkat. Dalam hal pemasaran atau peralihan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bahan Bakar Gas (BBG), tentunya masyarakat tidak bisa beralih begitu saja secara instan. Pemerintah harus lebih menggencarkan dan mensosialisasikan dalam peralihan energi ini. Hal ini bisa terlihat dari kebijakan Mentri ESDM, Ignasisus Jonan, yang mana mewajibkan perusahaan – perusahaan pemroduksi kendaraan bermotor agar membuat kendaraan bermotor berbahan bakar gas dan mewajibkan beberapa SPBU di Indonesia untuk memasang Bahan Bakar Gas.

    Ditambah lagi dalam acara Workshop Forum Wartawan Indonesia di Ciawi, Bogor, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sebagai principal menegaskan siap melaksanakan program konversi BBM ke BBG dalam kurun waktu dua tahun kedepan. Sekretaris Umum Gaikindo Noegardjito mengatakan, apabila pemerintah mau memberikan insentif, seperti halnya insentif yang diberikan saat meluncurkan program low cost and green car (LCGC) maka industri siap membuat mobil khusus berbahan bakar gas. Maka dari itu, perlu adanya penyamaan frame terkait peralihan BBM ke BBG baik dari pemerintah maupun Gaikindo. Sementara, dipihak lainnya, Perusahaan Gas Negara (PGN) siap memenuhi tantangan dari Gaikindo untuk membangun SPBG dalam kurun waktu dua tahun ke depan.

    Berbicara mengenai peralihan BBM menjadi BBG, tentu kita masih ingat ketika pemerintah ingin mengalihkan masyarakat dari yang awalnya mengkonsumsi minyak tanah menjadi gas LPG 3 kg. Pemerintah bisa saja memakai kebijakan seperti ketika peralihan dari pemakaian minyak tanah menuju pemakaian gas LPG. Seketika itu, pemerintah secara tiba – tiba melambungkan harga minyak tanah sehingga kelangkaan minyak tanah pun terjadi. Ketika itu juga, sebagai bentuk kompensasinya pemerintah membagikan gas LPG dan kompor gas secara cuma – cuma kepada masyarakat Indonesia yang tergolong miskin.

    Alhasil, sebuah perubahan besar pun terjadi, masyarakat lambat laun beralih dari yang awalnya memakai minyak tanah sebagai bahan bakar kompor diganti dengan pemakaian gas LPG dan kompor gas. Kian kesini, harga gas LPG pun mulai naik, hal ini diduga sebagai cost recovery atau pengembalian modal dari pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, investasi pemerintah dalam peralihan pemakaian minyak tanah menjadi gas LPG pun tertutupi, walaupun tidak secara langsung atau bisa dikatakan secara bertahap.

    Kebijakan seperti ini, sebenarnya bisa diterapkan dalam isu peralihan BBM menjadi BBG di Indonesia. Dengan langkah awal, investasi pembangunan infrastruktur gas seperti pembangunan SPBG, kewajiban produksi kendaraan bermotor yang sudah dilengkapi converter kit oleh perusahaan kendaraan bermotor, dan tentunya harga jual ke pasaran yang cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan harga kendaraan bermotor lain yang berbahan bakar BBM.

    Dalam lingkup lain, pemerintah juga harus mempropagandakan berbagai kelebihan dari kendaraan berbahan bakar gas ini jika dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak, seperti aspek ramah lingkungan, lebih irit, jarak tempuh yang lebih jauh. Harganya pun lebih murah yaitu Rp. 3.100,00 per liter nya. Bahan Bakar Gas cenderung relatif aman daripada BBM khususnya ketika terjadi kecelakaan atau kebakaran karena adanya ketersediaan safety valve.

    Perlu adanya keyakinan sendiri dari pemerintah dan kerjasama dari berbagai elemen dari mulai pemerintah, Dirjen Migas, Perusahaan Migas, Perusahaan penerbit kendaraan bermotor, serta elemen masyarakat agar kebijakan peralihan BBM menjadi BBG terealisasi dalam kurun waktu dua tahun ke depan.


    Penulis    :        Fajar Khamim       Sumber   :   Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Sudah Siapkah Indonesia Beralih dari BBM menjadi BBG? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top