728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 17 Juni 2017

    Sirkus Politik Bernama Pansus Hak Angket KPK

    Akhir-akhir ini kita sedang disuguhi sebuah pertunjukan sirkus politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri sepakat dengan hasil kajian Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang menyatakan bahwa Pansus tersebut cacat hukum. Ketua DPP APHTN-HAN, Mahfud MD, pakar hukum tata negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyebutkan tiga hal yang menyebabkan Pansus tersebut cacat hukum: “Pertama karena subjeknya yang keliru, kedua karena objeknya yang keliru, dan ketiga prosedurnya yang salah.” Hasil kajian tersebut ditandatangani lebih dari 132 pakar tata hukum negara dari seluruh Indonesia.

    Anggota Pansus Hak Angket DPR tidak menerima masukan dari para pakar hukum tata negara yang jelas lebih paham substansi masalah ini sesuai bidang keahliannya. Mereka teguh berpegang pada prinsip anjing menggonggong kafilah berlalu, walaupun banyak orang sudah menolak hak angket KPK dan melaporkan 23 anggota Pansus ditambah 2 wakil ketua DPR ke Mahkamah Kehormatan DPR. Palu sudah diketuk dalam rapat paripurna tanggal 28 April 2017 yang menyetujui usulan hak angket KPK. Sejauh ini, tidak ada pilihan lain yang lebih menggiurkan karena beberapa anggota DPR termasuk ketua DPR-RI sedang mempertaruhkan kehormatan dan periuk nasi mereka di gedung kura-kura dan di partai politik (parpol) masing-masing. Apalagi ditambah adanya wacana pembubaran parpol yang terlibat tindak pidana korupsi.

    Dengan demikian, apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) meladeni permintaan KPK untuk mengambil sikap atas pembentukan Pansus, maka ia akan segera masuk jebakan betmen anggota DPR terkait yang seharusnya mulai eling lan waspada dan memperbanyak amal ibadah, bukan malah menuduh KPK takut. Seperti itulah gaya bertarung perisak (bully) yang mengutamakan ‘adu bacot’ dan keroyokan untuk bisa menang.

    Tulisan ini berusaha membantu pembaca setia Seword dan masyarakat luas untuk memahami tujuan akhir kegaduhan ini, yaitu untuk mengebiri peran KPK dalam memberantas korupsi, utamanya yang melibatkan wakil-wakil rakyat yang kita banggakan.

    ‘Balas Dendam’ para terduga koruptor?

    Jaksa Penuntut Umum KPK dalam surat dakwaannya di sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bulan Maret 2017 menyebutkan adanya aliran dana kepada anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 yang terjadi selama proses pembahasan hingga pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Anggota DPR yang namanya tercantum dalam surat dakwaan berdasarkan pengakuan anggota DPR dari Fraksi Hanura dan mantan anggota Komisi II periode lalu, Miryam S. Haryani, berasal dari 9 fraksi dan didakwa menerima sejumlah lebih dari Rp 240 miliar dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika. Korupsi e-KTP menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun.

    via Partai Rakyat Pekerja

    Meskipun Miryam kemudian mencabut pernyataannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KPK, Jaksa KPK Irene Putri menegaskan kembali adanya aliran dana korupsi kepada anggota DPR berdasarkan hasil pemeriksaan dua terdakwa korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto, dalam sidang Tipikor lanjutan hari Senin (12/06/2017). Irman adalah mantan Direktur Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sedangkan Sugiharto adalah mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Usulan atas hak angket terhadap KPK dipicu penolakan KPK untuk memutar rekaman BAP Miryam, yang sekarang duduk sebagai tersangka pemberi keterangan palsu e-KTP, dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan KPK bulan April 2017. Tujuan DPR mengajukan hak angket waktu itu adalah mendesak KPK untuk menyerahkan BAP dan membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam guna mengetahui nama-nama anggota DPR yang disebut dalam BAP. Konon DPR juga ingin mengambil tindakan hukum terhadap koleganya yang melakukan tindak pidana korupsi.

    Tapi dalam perjalanan waktu sepertinya tujuan pembentukan Pansus Hak Angket DPR menjadi upaya-upaya mengubah fundamental dari KPK. Mungkin ini untuk menutup malu sekali untuk selamanya dan utamanya untuk mengalihkan perhatian publik dan konstituen dari isu pokok yaitu korupsi anggota DPR. Contohnya, seperti kata Taufiqulhadi, Wakil Ketua Pansus dari Fraksi Nasdem, adalah kewenangan KPK untuk menyadap yang disebutnya “tidak mengindahkan undang-undang.” Sepertinya Taufiqulhadi belum membaca UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum membuka mulutnya. Pasal 12 ayat 1 dari undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, jadi undang-undang mana yang dimaksud?

    Bahkan Ketua Pansus Hak Angket DPR Agun Gunandjar, yang namanya juga muncul dalam surat dakwaan korupsi e-KTP, mengatakan bahwa Pansus ingin mendefinisikan ulang posisi KPK dalam lingkup ketatanegaraan di Indonesia dan sedang membuat konsep Terms of Reference KPK yang baru. “[KPK] sebagai trigger mechanism, bukan hanya ambil alih kan tapi juga mendorong supaya polisi dan kejaksaan ke depan bisa jalankan tugas dan kewenangannya,” kata Agun (14/06/2017).

    Melalui pernyataan Agun tersebut, sepertinya Pansus ingin membatasi fungsi KPK jadi hanya melakukan 3 dari 5 tugasnya sesuai UU No. 30/2002, yaitu  koordinasi dan pengawasan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. DPR berusaha mengebiri 2 tugas maha penting KPK yang lain yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (Pasal 6 huruf c) dan pencegahan tindak pidana korupsi (huruf d).

    Kalau kita mau sedikit bersusah payah memahami bahasa rumit anggota DPR, maka pembentukan Pansus Hak Angket KPK adalah cara para wakil rakyat yang kita banggakan mengingatkan secara simbolik politik berbelit-belit supaya jangan mengaitkan hasil penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maupun segala tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dengan wakil-wakil rakyat yang terhormat di DPR. Sejak KPK dibentuk tahun 2002, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 86 anggota DPR-RI yang ditangkap karena kasus korupsi, sementara menurut Transparency International Indonesia (TII), ada 74 anggota DPR-RI yang tersangkut kasus korupsi yang ditangani KPK sejak tahun 2004-2013. TII juga menyatakan ada 2,500 anggota DPRD di tingkat propinsi dan 431 anggota DPRD tingkat kabupaten dan kota yang terjerat kasus korupsi yang ditangani KPK.

    Sumber: Jatimtimes

    Padahal Pasal 11 UU No. 30/2002 memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan “aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara” (huruf a) dan “menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 milyar.” (huruf c, penekanan dengan huruf miring dari saya). Tentu orang lain terkait termasuk para wakil rakyat yang terhormat, kecuali anggota DPR memiliki kekebalan hukum.

    Presiden Jokowi sudah menegaskan tidak akan campur tangan dalam hak angket DPR, tapi akan mendukung langkah-langkah penguatan KPK dan bukan sebaliknya.

    Bayang-bayang isu korupsi partai politik

    Budaya korupsi di lembaga legislatif bukan isu baru, dan reaksi DPR tersebut bisa dipahami sebagai bagian dari budaya tersebut.

    Sewaktu masih menjabat wakil koordinator ICW beberapa tahun lalu, aktivis anti-korupsi Teten Masduki menulis bahwa korupsi di lembaga legislatif dari tingkat pusat sampai daerah sudah menjadi rahasia umum. Politik uang di tingkat pusat marak dalam proses privatisasi, divestasi atau penjualan aset-aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional, pengangkatan pejabat publik atau Badan Usaha Milik Negara, penyelesaian kasus-kasus korupsi yang melibatkan konglomerat hitam, serta pembuatan undang-undang yang diminati dunia usaha.

    Celakanya, korupsi oleh anggota DPR dan DPRD susah dibuktikan. “[M]ana ada suap menyuap yang menggunakan kuitansi, yang keduanya kenakan ancaman pidana,” tulis Teten, yang sekarang adalah Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI. “Apalagi di DPR tidak ada aturan baku yang bisa dijadikan batasan-batasan absolut untuk mengukur penyimpangan, karena mereka pembuat aturan itu sendiri.” (penekanan dengan huruf miring dari saya). Disinilah peran dan tugas KPK yang luar biasa menjadi sangat penting.

    Dalam artikel tersebut Teten antara lain menjelaskan korupsi di DPR didorong oleh kebutuhan menggalang dana bagi partai politik, selain masalah integritas moral pribadi para wakil rakyat yang kita banggakan. Kompas melaporkan bahwa dalam banyak kasus-kasus tindak pidana korupsi, dukungan keuangan antara lain untuk kegiatan operasional, sosialisasi, kaderisasi, dan kampanye pemilihan umum atau pencalonan anggota parpol. Dalam sebuah laporan berjudul “Bantuan Keuangan Partai Politik”, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan bahwa kebutuhan parpol akan dana yang besar membuat parpol “memaksa kadernya di lembaga legislatif dan eksekutif mengumpulkan dana illegal, juga menerima dana dari para penyumbang besar” (Perludem 2012:11).

    Salah satu modus korupsi oleh anggota legislatif dan eksekutif adalah politik anggaran, yaitu melalui proses tawar-menawar dalam penetapan APBN yang harus melalui persetujuan DPR. Anggaran negara merupakan sumber keuangan yang potensial buat parpol, yang bisa diperoleh melalui kader-kader mereka dengan perburuan rente (economic rent-seeking) di lembaga legislatif maupun eksekutif. “Dominasi dan hegemoni partai politik dalam lingkaran kekuasaan telah membuat kebijakan anggaran seolah menjadi hak absolut partai politik melalui anggota-anggotanya yang duduk di kekuasaan (legislatif maupun eksekutif) yang seolah-olah tidak ada sangkut pautnya dengan nasib dan masa depan rakyat,” demikian menurut Hukumpedia.com.

    UU no. 2/2008 tentang Partai Politik dan UU No. 2/2011 tentang perubahan atas UU No. 2/2008 mengatur tiga sumber keuangan parpol, yaitu iuran anggota parpol, sumbangan sah menurut hukum dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Hanya parpol yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD yang berhak mendapat bantuan dari APBN/APBD, sedangkan perhitungan besaran sumbangan berdasarkan perolehan suara.

    Besaran sumbangan sah dari perorangan atau korporasi dibatasi agar tidak mempengaruhi kemandirian parpol dari pengaruh kepentingan penyandang dana terbesar. UU No. 2/2011 menetapkan besaran sumbangan perorangan yang bukan anggota parpol sebesar Rp 1 miliar maksimum dan perusahaan sebesar Rp 7.5 miliar maksimum, sedangkan sumbangan perorangan anggota diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga parpol.

    Masalah yang timbul menyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan parpol, termasuk membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin. “Partai politik pun mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik, karena undang-undang – yang dibuat oleh para kader partai politik di DPR dan pemerintah – belum mengaturnya secara tuntas.” (Perludem 2012:11)  Perludem juga mencatat banyak parpol yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan tidak pernah dikenakan sanksi sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 2/2008.

    Insentif negara untuk menghapus budaya korupsi parpol

    Bantuan keuangan parpol dari negara ditetapkan sebesar 0.0006% (Rp 13,2 triliun) dari nilai APBN selama masa pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2019). Menurut Peraturan Mendagri No. 6/2017, sebesar 60 % dari bantuan tersebut harus dialokasikan untuk pendidikan politik. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana juga harus diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.

    Sumber: Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri.

    Beberapa tahun terakhir, sebenarnya KPK telah melakukan kajian-kajian untuk meningkatkan bantuan keuangan parpol melalui APBN dan APBD. “Diharapkan ini dapat meminimalisir kebutuhan pencarian dana yang berisiko pencariannya dari sumber-sumber lain yang sulit dipertanggungjawabkan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

    Menurut kajian Perludem, peningkatan bantuan keuangan parpol dari negara bisa membantu menjaga kemandirian parpol dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan mendorong parpol untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

    Febri juga menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas parpol sebagai syarat menerima bantuan dari negara. Ia juga mengatakan peningkatan pendanaan parpol oleh negara harus dibarengi komitmen parpol untuk memperbaiki sistim kaderisasi dan membenahi internal parpol, seperti penguatan kode etik dan pemberian sanksi.

    Sekretaris Jendral Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menulis akhir tahun lalu bahwa KPK sudah melakukan sosialisasi ke 10 parpol tentang usulan peningkatan bantuan dana parpol tersebut. KPK mengusulkan kenaikan bertahap selama 10 tahun secara proporsional dengan jumlah bantuan ditetapkan sebesar 50% dari kebutuhan parpol tersebut. Alokasi bantuan keuangan adalah 25% untuk kesekretariatan (fixed cost) dan 75% untuk pendidikan politik, rekrutmen, kaderisasi dan pembenahan tata kelola partai politik. Pencairan dana diusulkan memakai prinsip matching cost dari variable cost dimana 50% dari jumlah bantuan negara setelah dikurangi fixed cost diberikan secara langsung sedangkan maksimal 50% adalah insentif bagi parpol berdasarkan kemampuannya mengumpulkan dana dari iuran anggota.

    Salah satu komponen penting dari bantuan dana parpol usulan KPK adalah bantuan sosialisasi program dalam kampanye Pemilu berupa waktu tayang (airtime) di setiap stasiun TV. Jumlah bantuan yang diusulkan adalah sebesar Rp 2 triliun untuk setiap parpol.

    “Pendanaan partai politik yang cukup akan memastikan integritas parpol itu sendiri. Negara mempunyai kewajiban moral memastikan dan mendorong parpol menjadi pilar demokrasi yang berintegritas,” tulis Hinca.

    Apabila Presiden Jokowi setuju dengan usulan KPK tersebut, maka KPK juga akan turut mengawasi penyaluran dan penggunaan dana APBN oleh parpol. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi menyaksikan kegaduhan sirkus politik para wakil rakyat yang kita banggakan seperti sekarang karena setiap individu anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi akan mendapat sanksi baik melalui mekanisme internal parpol maupun proses penegakan hukum negara.

    #PansusHakAngketKPK #SaveKPK




    Penulis    :        Alfa Puspanegara    Sumber   :   Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Sirkus Politik Bernama Pansus Hak Angket KPK Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top