728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 03 Juni 2017

    Rupanya Jokowi dan Tito Menunggu Sikap Mayoritas Diam

    Banyak orang gemas dan gregetan lantaran Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tampak lamban bertindak tegas terhadap kelompok pembuat onar. Muncul anggapan pemerintah takut, makanya kelompok tersebut semakin berani bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat, terutama para pengguna media sosial yang statusnya nyerempet nama-nama beken.

    Sebagaimana kita saksikan, ada sekelompok masyarakat sipil menelusuri alamat para pemilik akun medsos yang bertentangan dengan mereka, mendatangi satu persatu, meneror, mengintimidasi, memaksa teken pernyataan di atas meterai Rp 6.000, hingga melakukan kekerasan fisik.

    Perempuan dan anak-anak pun tak luput dari aksi kekerasan fisik dan psikis oleh kelompok intoleran. Tapi tindakan tegas dari pemerintah melalui kepolisian tak kunjung terlihat. Alhasil, upaya pembungkaman oleh kelompok itu tampaknya hampir berhasil. Terlihat dari kekhawatiran pengguna medsos yang mulai kehilangan keberanian melontarkan kritik keras terhadap para penebar kebencian bernuansa SARA.

    Meski mulai kehilangan keberanian, sebenarnya mayoritas diam sudah mulai kehilangan kesabaran. Bila dibiarkan dan terjadi satu atau dua kali lagi aksi kekerasan oleh kelompok intoleran, bukan tak mungkin menimbulkan bentrokan horizontal.

    Kita beruntung karena publik yang waras enggan membalas kekerasan dengan kekerasan. Kelompok waras di negeri ini masih berharap pada tindakan tegas negara melalui alat-alat kekuasaan sesuai aturan perundangan.

    Kendati begitu, dalam situasi akhir-akhir ini, terus sabar dan menahan diri tak lagi jadi pilihan bijak. Maka tampil lah Banser NU (Nahdatul Ulama) dan GP Ansor, menyatakan sikap tegas sekaligus bertindak melindungi para korban tindak kekerasan yang belakangan tenar dengan istilah persekusi. Asal tahu, persekusi itu adalah hak yang diberikan kepada penegak hukum, bukan kepada kelompok sipil. Toh dalam melindungi para korban, Banser tidak berlebihan dalam bersikap lantaran mereka sadar bahwa tugas melindungi dan mengayomi masyarakat ada di bahu polisi.

    Tampilnya Pemuda Ansor merupakan pesan langsung kepada kelompok intoleran bahwa “jika Anda tidak berhenti melakukan intimidasi dan terus membungkam kebebasan berpendapat, maka Anda akan berhadapan dengan kami.”

    Reaksi Banser NU dan GP Ansor membangkitkan kembali keberanian publik yang sempat terintimidasi. Postingan-postingan bernada kecaman kembali bermunculan. Apalagi polisi juga mulai bertindak tegas dengan menangkapi sejumlah pelaku intimidasi, tak terkecuali menangkap dan langsung menahan penebar kebencian yang menghina Pancasila dan seenaknya memfitnah pemerintahan yang sah.

    Harus Demi NKRI

    Pertanyaan bermunculan. Apakah pemerintahan Jokowi sengaja membiarkan sepak terjang para intoleran? Di mana polisi? Kok Presiden Jokowi dan Kapolri Tito seperti mendiamkan saja? Jokowi bersikap melalui pernyataan; “Indonesia adalah negara demokrasi sekaligus negara hukum. Kalau ada keluar dari koridor itu, yang pas istilahnya ya digebuk.” Bagi publik, perintah “gebuk” saja tidak cukup. Perintah harus diikuti oleh tindakan nyata dan tegas!

    Mengherankan, karena Jokowi secara tegas memerintahkan untuk menggebuk kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi intoleran, anti Pancasila, dan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Tapi mengapa Polri seolah diam saja?

    Saya pun berpikir sama dan mulai bertanya-tanya. Kita punya Kapolri yang begitu hebat dan cerdas dalam sosok Jenderal Tito. Tapi kok diam saja dan seolah membiarkan aksi barbar dan main hakim sendiri terus berlangsung di depan hidung? Ada apa dengan Polri? Apa lagi yang ditunggu?

    Nah, sampai di pertanyaan terakhir itu; “apa lagi yang ditunggu” terbersit dalam kepala bahwa sangat mungkin Presiden Jokowi dan Jend Tito sedang menunggu sikap tegas mayoritas diam. Memang, publik sempat bereaksi menyambut ajakan Kapolri agar mayoritas diam bersuara mendukung Polri. Tetapi perlawanan menyambut ajakan tersebut masih belum solid. Tidak terlihat massive.

    Reaksi publik yang tampak massive beberapa waktu lalu masih bercampur dengan sentimen ketidakpuasan atas putusan PN Jakarta Utara memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus “penistaan agama”.

    Bukan sikap seperti ini yang dikehendaki. Sebab, jika masih ada sentimen terkait Ahok, seolah-olah sikap publik tidak murni untuk kepentingan bangsa dan negara. Seolah-olah aksi massa di berbagai daerah hingga ke luar negeri itu bernuansa kepentingan politis belaka. Di sini masih ada sekat tipis antara pendukung Ahok dan bukan pendukung Ahok, termasuk kelompok malas tahu. Maaf, ini tidak bermaksud mengabaikan semangat pendukung Ahok.

    Jokowi dan Polri butuh perlawanan mayoritas diam lebih fokus pada kepentingan bangsa dan negara. Semangat bela negara yang berfokus pada mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Sikap seperti ini yang harus dimunculkan sebagai pemersatu untuk melawan musuh bersama, yakni kelompok-kelompok intoleran dan kaum radikal yang hendak mengacak-acak bangsa ini.

    Kini, mayoritas diam sudah berani bersuara lagi. Alhasil Kapolri Tito pun semakin trengginas. Ucapan Tito sebagaimana dikutip Kompas.com, mengancam akan mengenakan pasal berlapis terhadap siapapun atau kelompok apapun yang bukan aparat penegak hukum yang Melakukan hukum sendiri, yakni mendatangi, menggeruduk, membawa orang secara paksa, sama dengan tindak pidana penculikan sehingga bisa dikenakan pasal penculikan.

    Yang memukul dijerat pasal pemukulan, dan yang mengancam dikenakan pasal pengancaman. Jika melakukan semuanya itu, maka pelaku akan dikenai tuntutan berdasar semua pasal tersebut.

    Tito tak hanya menunjukkan sikap sangat tegas terhadap para pelaku main hakim sendiri, tetapi dia juga memberi peringatan keras kepada jajaran di bawahnya agar tidak takut bersikap tegas terhadap kelompok intoleran. “Polisi yang tidak berani, polisi yang tidak berikan perlindungan, kita kasih tindakan dengan tegas. Saya tidak akan segan-segan untuk mencari dan mengganti orang yang lebih tegas,” ujar Tito.

    Polri, kata Tito, juga akan membuka saluran siber yang bertugas melakukan patroli internet dan memantau media sosial. Apabila Anda diancam di dunia maya, silakan laporkan ke polisi melalui saluran yang telah disediakan Polri agar mendapat perlindungan. Tentu saja pelaku pengancaman harus siap-siap dikirimi surat berkop :PRO JUSTICIA” atau dijemput paksa oleh aparat.

    Nah, bila Anda mengancam seseorang di dunia maya tetapi Anda takut dijemput polisi, alangkah baiknya kabur sebelum para penjemput berseragam cokelat mengetuk pintu rumah Anda. Buronlah sampai situasi aman terkendali barulah kembali ke rumah sambil berharap mudah-mudahan Presiden dan Kapolri sudah berganti sosok.



    Penulis :   Eddy Mesakh    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Rupanya Jokowi dan Tito Menunggu Sikap Mayoritas Diam Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top